Opini Kemenkeu

# Perpajakan

Arief Pandu Atmojo
13 Oktober 2026

Aspek Perpajakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Usaha perkebunan kelapa sawit memiliki kewajiban perpajakan sejak tahap pengembangan kebun hingga penjualan hasil panen. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan menjadi faktor penting untuk mendukung keberlanjutan usaha.

Penerimaan Negara

Muhammad Fadhlansyah Nasution
06 Oktober 2026

Orkestrasi Kebijakan Fiskal 2026: Harmonisasi Ketegasan Coretax dan Fleksibilitas PMK 71

Kajian strategis makroekonomi Kementerian Keuangan menggunakan pendekatan berimbang antara pengawasan data (stick) dan pemberian intensif (carrot) untuk mencapai rasio pajak.

Penerimaan Negara

Nico Rendy Kurniawan
28 September 2026

Ketika Perusahaan Tidak Hadir, tetapi Ekonominya Ada

Ekonomi digital membuat perusahaan dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Kondisi ini menantang konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan mendorong munculnya pendekatan berbasis kehadiran ekonomi.

Penerimaan Negara

Albertus Kuntho Darpito
25 September 2026

Global Minimum Tax Dan Peluang Baru Kebijakan Fiskal Indonesia

Penerapan Global Minimum Tax dengan tarif efektif minimum 15% melalui PMK 136/2024 sejak tahun pajak 2025 menempatkan Indonesia dalam rezim perpajakan global yang baru sekaligus membuka ruang strategi fiskal nasional. Fitur Substance-Based Income Exc

Penerimaan Negara

Feri Lamoha
05 Agustus 2026

Dari Algoritma ke Anggaran: Menilik Potensi Artificial Intelligence (AI) Yang Kian Tumbuh Pesat

Kemampuan Artificial Intelligence (AI) menggeser pekerjaan manusia berpotensi menggerus basis pajak. Dengan beberapa benchmarking regulasi dari negara lain pemerintah harus segera bersiap meramu kebijakan dalam menjawab tantangan ini.

Penerimaan Negara

Muhammad Widodo Ma`Ruf
28 Juni 2026

Zakat sebagai Kredit Pajak

Zakat sebagai kredit pajak di Coretax adalah kontrak sosial baru yang mengonversi kepatuhan spiritual menjadi kekuatan fiskal guna meluaskan basis pajak dan memicu lompatan penerimaan negara.

Penerimaan Negara

Atika Sitoresmi Rahmawati
06 April 2026

Ajukan Penghapusan Sanksi Pajak? Pahami Poin Penting Ini!

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar sanksi administratif perpajakan dikurangi atau bahkan dihapuskan, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Aturan detail terkait termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.

Penerimaan Negara

K. A. BAMBANG
29 Desember 2025

Memahami NPPN: Solusi Sederhana Hitung Pajak bagi Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Bagi individu yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan skala tertentu, pemerintah menyediakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN.

Penerimaan Negara

Bhayu
19 Desember 2025

Menyusun Kebijakan Pajak di Era Digital

Kebijakan pajak tidak berdiri sendiri. Strategi harus tetap berpegang pada prinsip utama seperti kesederhanaan dan kepastian, dengan menjaga agar pajak tetap mendukung pertumbuhan.