Opini Kemenkeu

Terbaru

Fiyya Luthfiatul Husna
11 Juni 2026

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak

Perubahan NPWP menjadi NIK serta penggabungan NPWP suami istri tidak memengaruhi berlakunya Izin Kuasa Hukum. Kuasa hukum tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan jika perlu dapat melakukan pembaruan data sesuai PER-1/PP/2024.

Organisasi

Erwin Agung Alamsyah
10 Juni 2026

Laboratorium kepabeanan: Penjaga Klasifikasi Barang atau Penguji Mutu Komoditas?

Laboratorium kepabeanan merupakan entitas yang hadir dari pedoman organisasi kepabeanan Internasional yaitu WCO Customs Laboratory Guide. Namun saat ini mulai terjadi pergesaran dari fungsi utamanya sesuai pedoman tersebut.

Umum

Iin Kurniati
09 Juni 2026

Saat Informasi APBN bersaing dengan Konten Viral, Belajar dari Homeless Media untuk Komunikasi Fiska...

Komunikasi fiskal kini bersaing dengan konten viral dan algoritma media sosial. Apa yang dapat dipelajari Kementerian Keuangan dari strategi homeless media dalam menjangkau publik?

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
08 Juni 2026

Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Fenomena Peter Pan Syndrome

Fenomena Sindrom Peter Pan atau Bunching Effect yang membuat UMKM Indonesia sengaja menahan omzet di bawah ambang batas demi menghindari kewajiban perpajakan korporat, diatasi oleh pemerintah melalui reformasi kebijakan fiskal secara tegas.

Penerimaan Negara

DENNY HIDAYAT
08 Juni 2026

Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Menambah Wajib Pajak

Keberhasilan perluasan basis data pajak tidak hanya diukur dari sisi administrasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam sistem perpajakan yang ditopang oleh pemahaman, keterbukaan, dan kepercayaan.

Penerimaan Negara

Faizal Wayan Umbara
08 Juni 2026

Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UMKM: Reformasi Perpajakan untuk Mendorong Keadilan ...

PP Nomor 20 Tahun 2026 menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berupaya menyeimbangkan antara pemberian kemudahan kepada UMKM dan penciptaan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Dengan tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen

Umum

Akhsan Akbar
06 Juni 2026

Merawat Kepercayaan Publik di Tengah Maraknya Hoaks Digital Keuangan Negara

Di era digital, informasi keliru tentang keuangan negara dapat menyebar luas melalui media sosial dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penerimaan Negara

Muhamad Satya Abdul
05 Juni 2026

Membangun Keadilan dan Integritas Iklim Usaha

PP Nomor 20 Tahun 2026 menyeimbangkan kemudahan tarif PPh final 0,5% bagi UMKM patuh dengan ketegasan hukum untuk mencegah penghindaran pajak serta melarang biaya suap demi menjaga integritas iklim usaha nasional.

Penerimaan Negara

Umum

Arlini Rifqia
04 Juni 2026

Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publ...

Pengadilan Pajak menghadirkan e-Tax Court sebagai bentuk inovasi berbasis teknologi dalam administrasi sengketa pajak.

Penerimaan Negara

Bagus Dwi Septian
03 Juni 2026

Menjaga Ketahanan Fiskal dari Hulu Tambang: Strategi Perluasan Basis PBB Sektor Minerba di Tengah Vo...

PBB Minerba adalah jangkar stabilitas APBN. Integrasi data spasial ESDM-DJP menjadi kunci perluasan basis pajak untuk memulihkan potensi penerimaan Rp106,25 milar.

1 2 3 4 5 »

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak

Laboratorium kepabeanan: Penjaga Klasifikasi Barang atau Penguji Mutu Komoditas?

Saat Informasi APBN bersaing dengan Konten Viral, Belajar dari Homeless Media untuk Komunikasi Fiska...

Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Fenomena Peter Pan Syndrome

Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Menambah Wajib Pajak

Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UMKM: Reformasi Perpajakan untuk Mendorong Keadilan ...

Merawat Kepercayaan Publik di Tengah Maraknya Hoaks Digital Keuangan Negara

Membangun Keadilan dan Integritas Iklim Usaha

Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publ...

Menjaga Ketahanan Fiskal dari Hulu Tambang: Strategi Perluasan Basis PBB Sektor Minerba di Tengah Vo...

Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UM...

Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Feno...

PP 20 Tahun 2026: Keseimbangan antara Kemudahan da...

Memahami Sisi Pidana dalam Dunia Perpajakan

Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Mena...

Mengurai Mens Rea dalam Ketidakbenaran Pelaporan S...