• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Menjemput Nilai Tambah di Bumi Gora, Mengurai Peran Pajak dalam Hilirisasi Rumput Laut Besutan Phoenix Food
Penerimaan Negara
  • ARIF FEBRIYANTO
  • 27 Juli 2026
Menjemput Nilai Tambah di Bumi Gora, Mengurai Peran Pajak dalam Hilirisasi Rumput Laut Besutan Phoen...

Dari pesisir Bumi Gora ke etalase dunia! Intip lompatan nilai rumput laut NTB hingga 1.500% lewat Phoenix Food dan bagaimana pajak menopang infrastruktur daerah.

LPDP 2026: LPDP Bukan Hanya Tentang Beasiswa, Tetapi Tentang Kepercayaan
Umum
  • Muhammad Ikhwan
  • 24 Juli 2026
LPDP 2026: LPDP Bukan Hanya Tentang Beasiswa, Tetapi Tentang Kepercayaan

LPDP bukan sekadar beasiswa, melainkan investasi negara untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Penerima dan calon penerima beasiswa dituntut memiliki literasi, integritas, tanggung jawab, dan komitmen untuk berkontribusi bagi bangsa.

Lelang Hak Menikmati sebagai Instrumen Pemanfaatan Aset: Tantangan dan Peluang
Kekayaan Negara
  • Dedy Christanto
  • 24 Juli 2026
Lelang Hak Menikmati sebagai Instrumen Pemanfaatan Aset: Tantangan dan Peluang

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah belum secara luas menggunakan mekanisme Lelang Hak Menikmati dalam pemanfaatan aset BMN/D. Pemanfaatan aset masih dominan melalui skema sewa, kerja sama, atau bahkan dibiarkan idle.

Coretax DJP dan Adagium Hukum: Mengapa ‘Tidak Tahu’ Bukan Lagi Alasan Bagi Wajib Pajak
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 23 Juli 2026
Coretax DJP dan Adagium Hukum: Mengapa ‘Tidak Tahu’ Bukan Lagi Alasan Bagi Wajib Pajak

Adagium Ignorantia legis neminem excusat menegaskan bahwa ketidaktahuan atau kelalaian Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakanya tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan diri dari konsekuensi hukum perpajakan.

Mengakapitalisasi Sawit dan Investasi Riset: Benteng Fiskal Menuju Indonesia Emas 2045
Pembiayaan Negara
  • Dahlia Fleorinta Boru
  • 23 Juli 2026
Mengakapitalisasi Sawit dan Investasi Riset: Benteng Fiskal Menuju Indonesia Emas 2045

Melompati Batas Produksi: Menjadikan Indonesia Hub Inovasi Sawit Berkelanjutan Dunia

Pajak untuk Anak Indonesia: Menjaga Mimpi, Membangun Masa Depan
Penerimaan Negara
  • Andre Mahesya Yudanto
  • 23 Juli 2026
Pajak untuk Anak Indonesia: Menjaga Mimpi, Membangun Masa Depan

Setiap anak berhak tumbuh, belajar, bermain, dan bermimpi. Di balik kesempatan itu, ada gotong royong seluruh bangsa yang salah satunya diwujudkan melalui pajak

Delete Copy-Paste, Aktifkan Copy-Think: Strategi Berlian Membangun Perencanaan Dan Penganggaran Yang Tepat Sasaran, Adaptif, Dan Berdampak
Penganggaran
  • Haris Permadi
  • 22 Juli 2026
Delete Copy-Paste, Aktifkan Copy-Think: Strategi Berlian Membangun Perencanaan Dan Penganggaran Yang...

Dokumen dapat disalin, tetapi pemikiran tidak boleh diduplikasi. Perencanaan yang unggul lahir dari kemampuan mengevaluasi masa lalu, memahami kebutuhan masa kini, dan mengantisipasi tantangan masa depan.

Otomasi Penerbitan Keputusan oleh Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak
Penerimaan Negara
  • I Wayan Agus
  • 21 Juli 2026
Otomasi Penerbitan Keputusan oleh Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak

Sejauh mana sistem administrasi perpajakan dapat dilibatkan dalam sebuah proses administrasi perpajakan, apakah sistem hanya bertugas sebagai alat bantu atau apakah bahkan sebuah keputusan administratif dapat secara otomatis dihasilkan sistem.

Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026: Tantangan Implementasi dan Strategi Komunikasi yang Inklusif
Umum
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026: Tantangan Implementasi ...

Efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dikandungnya, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Menyaring Transaksi Pengalihan Saham: Nilai Sisa Buku Ekuitas sebagai Indikator Risiko dalam Pengawasan Perpajakan
Penerimaan Negara
  • Hendri Sopian
  • 18 Juli 2026
Menyaring Transaksi Pengalihan Saham: Nilai Sisa Buku Ekuitas sebagai Indikator Risiko dalam Pengawa...

Artikel ini mengusulkan Nilai Sisa Buku Ekuitas (NSBE) sebagai indikator risiko awal dalam CRM untuk menyaring transaksi pengalihan saham yang berpotensi tidak patuh — tanpa menggantikan penilaian resmi — sehingga pengawasan DJP lebih terarah.

Artikel Terpopuler

  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...
  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #Asta Cita'
  • #APBN
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu