• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Menjaga Kepercayaan Lewat Pembukuan yang Rapi
Pembiayaan Negara
  • Muhamad Satya Abdul
  • 23 Oktober 2026
Menjaga Kepercayaan Lewat Pembukuan yang Rapi

PMK 72 Tahun 2026 memperbarui pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas pemberian pinjaman pemerintah, yang berlaku untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2026.

Menjaga Napas Program Jaminan Kesehatan
Pengeluaran Negara
  • Muhamad Satya Abdul
  • 23 Oktober 2026
Menjaga Napas Program Jaminan Kesehatan

PMK 73 Tahun 2026 mengatur tata cara pengalokasian, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana bantuan dari APBN untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

Mengenal Subsidi Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera
Pengeluaran Negara
  • Muhamad Satya Abdul
  • 23 Oktober 2026
Mengenal Subsidi Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera

PMK 74 Tahun 2026 mengatur tata cara pelaksanaan subsidi bunga atau margin sebesar 10 persen flat per tahun, paling lama 24 bulan per akad, bagi perempuan prasejahtera penerima kredit berbasis kelompok.

Terbang Lebih Ringan di Penghujung Tahun
Penerimaan Negara
  • Muhamad Satya Abdul
  • 23 Oktober 2026
Terbang Lebih Ringan di Penghujung Tahun

PMK 77 Tahun 2026 menetapkan PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tiket pesawat domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah 100 persen bagi tiket yang dibeli sejak 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027.

Dilema Moral Hazard dalam Relaksasi KEP-239: Merawat Kontrak Sosial dan Tax Morale Pasca-2026
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 23 Oktober 2026
Dilema Moral Hazard dalam Relaksasi KEP-239: Merawat Kontrak Sosial dan Tax Morale Pasca-2026

Kajian kritis ekonomi perilaku kebijakan pengurangan sanksi PMK-71 dan KEP-239. Menakar risiko moral hazard serta strategi menjaga kepatuhan sukarela.

Nudge Theory dalam Layanan Digital Pajak: Mendorong Kepatuhan Melalui Antarmuka yang Humanis
Organisasi
  • Hesron Ginting
  • 23 Oktober 2026
Nudge Theory dalam Layanan Digital Pajak: Mendorong Kepatuhan Melalui Antarmuka yang Humanis

Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh kenyamanan antarmuka aplikasi. Artikel ini membedah penerapan Nudge Theory dan desain UX humanis untuk menekan kecemasan pengguna dan meningkatkan kepatuhan mandiri.

Transfer Pricing dalam Bayang-Bayang Global Minimum Tax: Antara Kewajaran Harga dan Keadilan Pemajakan
Penerimaan Negara
  • Lazuardi Widyanto Pratama
  • 22 Oktober 2026
Transfer Pricing dalam Bayang-Bayang Global Minimum Tax: Antara Kewajaran Harga dan Keadilan Pemajak...

Globalisasi mendorong meningkatnya transaksi afiliasi antarperusahaan multinasional yang menimbulkan tantangan dalam pembagian laba dan hak pemajakan antarnegara. Dalam konteks ini, terdapat keterkaitan transfer pricing dengan pajak minimum global

Memimpin Perubahan Sebelum Perubahan Memaksa Kita
Organisasi
  • Agung Prih Handoyo
  • 20 Oktober 2026
Memimpin Perubahan Sebelum Perubahan Memaksa Kita

Artikel ini menekankan bahwa organisasi tidak harus menunggu krisis untuk berubah, karena keberhasilan hari ini belum tentu menjamin kesiapan menghadapi masa depan. Perubahan perlu dipahami sebagai upaya membangun future readiness melalui integrasi.

Penyusutan Arsip yang Berkelanjutan: Memperkuat Akuntabilitas dan Tata Kelola Kementerian Keuangan
Umum
  • Dedy Agus Prabowo
  • 19 Oktober 2026
Penyusutan Arsip yang Berkelanjutan: Memperkuat Akuntabilitas dan Tata Kelola Kementerian Keuangan

Keberhasilan penyusutan arsip tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang dimusnahkan, tetapi dari kemampuan organisasi menjaga kepatuhan, keamanan informasi, efisiensi, dan kesinambungan praktik kearsipan

Satu Surat Pernyataan yang Menentukan Nasib Potongan Pajak Penjual Kecil (UMKM)
Penerimaan Negara
  • Muhammad Ikhwan
  • 15 Oktober 2026
Satu Surat Pernyataan yang Menentukan Nasib Potongan Pajak Penjual Kecil (UMKM)

Pajak marketplace 0,5 persen bukan pajak baru, hanya cara pungut baru. Pelaku UMKM beromzet sampai Rp500 juta bebas potongan dengan satu surat pernyataan. Kenali posisi usaha, siapkan surat, simpan bukti, dan berjualanlah dengan tenang.

Artikel Terpopuler

  • Ika Hapsari
  • 12 Oktober 2026
Downgrade Lifestyle, Solusi atau Pilihan?
  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
  • Andy Fitriono
  • 16 September 2026
Kenali Lebih Dekat Ketentuan Terbaru Tentang Kuasa...
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 21 September 2026
Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDL...
  • Frisna Elisabeth Situmorang
  • 23 September 2026
Kuasa Pajak di Era Aturan Baru: Lima Hal yang Perl...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu