Bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Sepanjang bulan ini, bendera merah putih berkibar baik dari gang-gang sempit permukiman warga hingga gedung-gedung pencakar langit. Ini tentu saja tidak terlepas dari masyarakat yang merayakan satu peristiwa penting yang mengubah bangsa ini yaitu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Namun, di balik semarak dan gegap gempitanya perayaan hari Kemerdekaan, bulan Agustus juga mengemban agenda yang sangat penting dalam siklus pemerintahan. Sebuah agenda yang turut menentukan arah bangsa ke depannya, yaitu penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan para wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat.
Kedua momentum ini sesungguhnya berbicara mengenai hal yang sama, meski dari perspektif yang berbeda. Jika masyarakat merayakan tanggal 17 Agustus sebagai bentuk perayaan atas kedaulatan politik, maka penyampaian Nota Keuangan pada tanggal 14 Agustus 2026 adalah saat pemerintah mempertanggungjawabkan kedaulatan fiskalnya di mana pemerintah merencanakan alokasi APBN untuk dikelola, ke mana alokasi tersebut akan mengalir, dan kepada siapa alokasi tersebut ditujukan untuk satu tahun ke depan.
βTumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepatβ. Ini adalah semangat yang disampaikan Kementerian Keuangan dalam konferensi pers Arsitektur RAPBN 2027 yang dilaksanakan beberapa jam setelah Pidato Presiden Prabowo pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 Beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR RI.
Di balik semangat tersebut, ada kerangka berpikir yang jernih di mana APBN akan dijaga agar terus sehat dan berkelanjutan sehingga bisa secara optimal mendukung agenda pembangunan, meredam gejolak, dan menjadi instrumen kesejahteraan. Semangat tersebut ini bukan sekadar slogan semata, tetapi menjadi benang yang mengikat hampir seluruh angka dalam RAPBN 2027 yang tercermin dalam kebijakan yang nyata.
Pertumbuhan yang Dirawat, Disiplin Fiskal yang Dijaga
Pada tahun 2027, direncanakan target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Angka ini naik dari target tahun ini yang sebesar 5,4 persen. Mungkin ini terlihat seperti sebuah angan-angan semata, tetapi jika kita telusuri lebih jauh, angka tersebut bisa dikatakan wajar jika melihat tren yang sudah teramati dan terlampaui. Dalam tiga triwulan berturut-turut perekonomian tumbuh di atas 5 persen dengan capaian 5,61 persen pada triwulan pertama dan 5,29 persen pada triwulan kedua 2026. Sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan menjadi penopang utama tren ini. Proyeksinya ekonomi Indonesia akan tumbuh mendekati 6 persen di akhir tahun 2026, sehingga target pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 dapat dikatakan sebagai sebuah kelanjutan yang wajar dan bukan lompatan yang dipaksakan.
Selain itu, persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia juga terlihat dari perspektif eksternal. Standard & Poorβs mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level layak investasi yaitu BBB dengan outlook stabil. Tidak hanya itu, lembaga pemeringkat Tiongkok, China Lianhe Credit Rating memberikan peringkat AAA stabil untuk penerbitan Panda Bond Indonesia. Dari sini kita dapat melihat bahwa dua lembaga dari negara yang berbeda, memiliki cara pandang dan kepentingan yang berbeda memiliki kesimpulan yang positif terhadap ekonomi Indonesia.
Ketahanan itu pula yang tampak ketika kondisi global justru sedang tidak bersahabat. Belum reda ketegangan geopolitik di Timur Tengah, sejumlah lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, OECD hingga Bloomberg mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ke bawah sepanjang 2026. Di tengah dinamika tersebut, fundamental ekonomi Indonesia justru terjaga. Ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen pada semester pertama 2026. Inflasi bulan Juli terkendali di 2,88 persen dan cadangan devisa berada pada level memadai USD145,3 miliar atau setara 5,5 bulan impor. Selain itu, aliran modal yang masuk hingga awal Agustus 2026 juga mengalir deras mencapai Rp123,9 triliun. Inilah wujud nyata dari fungsi APBN sebagai shock absorber. Tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi juga bantalan yang membuat rakyat tidak ikut terguncang setiap kali dunia bergejolak.
Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pertumbuhan itu dibiayai. Belanja Negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka ini tumbuh 3,9 persen dari outlook tahun 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun atau tumbuh 6,8 persen dari outlook 2026 yang sebesar Rp3.208,1 triliun. Dari sisi penerimaan, perpajakan diproyeksi akan menyumbang Rp2.591,4 triliun. Sebagai catatan, sepanjang tahun 2026 pertumbuhan pengumpulan pajak sepanjang tahun 2026 telah mencapai sekitar 30 persen. Capaian ini melampaui capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
Lalu, bagaimana dengan defisit? Cukup menarik untuk dibahas karena alih-alih melebar seiring bertambahnya Belanja Negara, Defisit justru direncanakan menyusut dari 2,68 persen dari PDB pada tahun 2026 menjadi 2,40 persen dari PDB pada tahun 2027. Ini adalah kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, walau tidak berlebihan. Pola serupa sebenarnya sudah terlihat di sepanjang tahun berjalan. Hingga Juli 2026, Pendapatan Negara tumbuh 21,3 persen dan Belanja Negara tumbuh 18,2 persen, sementara Defisit tetap terjaga pada 0,91 persen dari PDB. Rekam jejak ini menjadikan proyeksi pada tahun 2027 sebagai bentuk keberlanjutan.
Anggaran yang Sampai ke Meja Makan, Ruang Kelas, dan Ruang Kesehatan
Sesungguhnya ukuran keberpihakan sebuah anggaran tidak hanya terletak pada besaran nominalnya, melainkan pada perubahan yang ditargetkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di dalam RAPBN 2027 disampaikan serangkaian sasaran pembangunan yang terukur, di antaranya tingkat kemiskinan yang ditargetkan turun dari kisaran 6,5 β 7,5 persen menjadi 6,0 β 6,5 persen, rasio ketimpangan (Gini) menyempit dari 0,377 β 0,380 menjadi 0,362 β 0,367, dan tingkat pengangguran terbuka ditekan ke 4,30 β 4,87 persen. Indeks kesejahteraan petani dan nelayan pun dirancang naik dari 0,7731 menjadi 0,8038 yang sejalan dengan proporsi lapangan kerja formal yang ditargetkan meningkat dari 37,95 persen menjadi 40,81 persen. Pendapatan nasional bruto per kapita juga diproyeksikan naik dari USD5.520 menjadi USD5.800 β USD5.840.
Beda Nota Keuangan dari sekadar neraca akuntansi adalah ke manakah alokasi setiap rupiahnya akan bermuara. Di RAPBN 2027, Anggaran Perlindungan Sosial dirancang sebesar Rp549,9 triliun, tumbuh 10 persen dari tahun sebelumnya. Alokasi anggaran ini akan diarahkan untuk menjaga daya beli sekaligus mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan penajaman akurasi data penerima subsidi dan bantuan sosial agar makin tepat sasaran. Anggaran Ketahanan Pangan turut dinaikkan menjadi Rp195,3 triliun, sementara subsidi energi direncanakan Rp272,95 triliun.
Di sektor pendidikan, sejalan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN, pemerintah merancang Anggaran Pendidikan senilai Rp820,9 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai kebijakan di bidang pendidikan yang akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Program Indonesia Pintar mendapat alokasi sebesar Rp15,9 triliun yang akan memberikan manfaat bagi 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah senilai Rp17 triliun bagi 1,1 juta mahasiswa. Renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah senilai Rp18,2 triliun, pembangunan tujuh sekolah unggul Rp2,7 triliun serta pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat sebesar Rp32,9 triliun. Selain itu, juga dianggarkan sebesar Rp240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau 60,6 juta penerima manfaat.
RAPBN 2027 juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat melalui alokasi Anggaran Kesehatan sebesar Rp244,9 triliun. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyebutkan ada beberapa langkah besar yang akan diambil dalam kebijakan kesehatan tahun 2027. Pertama, memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia dan mulai tahun 2027 pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar. Selain itu, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia juga akan direnovasi dan harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Kedua, revitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah. Langkah awal yang telah dilakukan adalah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, di mana sebanyak 22 rumah sakit tersebut sudah beroperasi.
Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat
RAPBN 2027 memperlihatkan komitmen pemerintah untuk tetap mendorong pertumbuhan, tetapi tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Keberpihakan kepada rakyat juga ditegakkan, sembari tetap menjaga disiplin fiskal. Target-target yang disusun memang tidak kecil, tetapi ambisi tersebut dibangun di atas fondasi yang berbekal pada tren pertumbuhan pada tiga triwulan terakhir, penilaian independen lembaga pemeringkat internasional, serta realisasi semester pertama APBN 2026 yang masih on track. Tantangan dalam pelaksanaan tentu akan selalu menyertai dan di titik itulah pengawasan dari badan legislatif dan partisipasi publik diperlukan sebagai penyeimbang. Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang disampaikan Presiden menyajikan data dan argumen yang cukup kokoh untuk disambut dengan optimisme. Pada akhirnya, βTumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepatβ diharapkan bukan sekadar tagline, tetapi sebuah komitmen pemerintah untuk terus mendorong APBN digunakan sebesar-besarnya demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.