• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Organisasi

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Dinar Fuza Laksana
  • 24 Agustus 2026
Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.

RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi Game Changer Indonesia?
Kekayaan Negara
Organisasi
  • Haris Permadi
  • 19 Agustus 2026
RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi Game Changer Indonesia?

RAPBN 2027 diharapkan menjadi game changer yang menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan nyata melalui kebijakan fiskal yang produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia.

Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Yessi Juliana Br
  • 18 Agustus 2026
Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama

Hari Kemanusiaan Sedunia mengingatkan bahwa solidaritas membutuhkan aksi, sistem, dan sumber daya bersama agar negara dan masyarakat mampu hadir saat krisis.

Pelayanan Pajak Dimulai dari Pintu Masuk
Organisasi
  • Muhammad Rifqi Saifudin
  • 16 Agustus 2026
Pelayanan Pajak Dimulai dari Pintu Masuk

Satpam adalah orang pertama yang menjadi tempat bertanya wajib pajak. Mereka menjadi wajah pelayanan DJP yang berkontribusi terhadap penilaian wajib pajak. Peran terpentingnya adalah memastikan bahwa orang yang datang merasa disambut dan aman.

Merdeka dalam Pengelolaan Satker: Membangun Perencanaan dan Penganggaran APBN yang Adaptif, Akuntabel, dan Berdampak
Organisasi
Penganggaran
  • Haris Permadi
  • 10 Agustus 2026
Merdeka dalam Pengelolaan Satker: Membangun Perencanaan dan Penganggaran APBN yang Adaptif, Akuntabe...

Pengelola keuangan berperan sebagai strategis, analis data, inovator digital, dan penggerak transformasi organisasi.

Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax DJP
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 03 Juli 2026
Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax DJP

Visi data-driven Coretax DJP terancam gagal jika silo mentality birokrasi terus menghambat integrasi data pihak ketiga melalui ILAP.

Laboratorium kepabeanan: Penjaga Klasifikasi Barang atau Penguji Mutu Komoditas?
Organisasi
  • Erwin Agung Alamsyah
  • 10 Juni 2026
Laboratorium kepabeanan: Penjaga Klasifikasi Barang atau Penguji Mutu Komoditas?

Laboratorium kepabeanan merupakan entitas yang hadir dari pedoman organisasi kepabeanan Internasional yaitu WCO Customs Laboratory Guide. Namun saat ini mulai terjadi pergesaran dari fungsi utamanya sesuai pedoman tersebut.

Menolak Cruel Optimism: Krisis Atensi dan Tantangan Human Capital di Era Digital
Organisasi
Umum
  • Suwatno
  • 29 Mei 2026
Menolak Cruel Optimism: Krisis Atensi dan Tantangan Human Capital di Era Digital

Krisis atensi struktural mengancam human capital birokrasi. Artikel ini menawarkan solusi Attention Rebellion di budaya kerja.

Ilusi Kepatuhan Sukarela: Negara Maju Tidak Pernah Menunggu Warganya "Sadar" Pajak
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 26 Mei 2026
Ilusi Kepatuhan Sukarela: Negara Maju Tidak Pernah Menunggu Warganya "Sadar&quo...

Kepatuhan pajak sukarela bukanlah murni kesadaran moral, melainkan hasil rekayasa sistem administrasi dan integrasi data yang menjadikan taat pajak sebagai satu-satunya pilihan rasional bagi warga negara.

Mengawal Penyatuan Atap Pengadilan Pajak: Harmonisasi Kelembagaan, Hukum Acara, dan Komparasi Global
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 22 Mei 2026
Mengawal Penyatuan Atap Pengadilan Pajak: Harmonisasi Kelembagaan, Hukum Acara, dan Komparasi Global

Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung pada 2026 merupakan reformasi kelembagaan mutlak untuk menjamin peradilan perpajakan yang sepenuhnya independen dan modern.

Artikel Terpopuler

  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Fatikha Faradina
  • 03 Juli 2026
Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #Asta Cita'
  • #APBN
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu