• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

PPN DTP 11%: Langkah Fiskal Menahan Transmisi Harga Avtur Global
Penerimaan Negara
  • Cerdas Parasian Sihombing
  • 07 April 2026
PPN DTP 11%: Langkah Fiskal Menahan Transmisi Harga Avtur Global

Kenaikan harga tiket pesawat akibat lonjakan avtur global mencerminkan eksternalitas negatif, direspons pemerintah melalui PPN DTP 11 persen untuk menekan dampak, meski menimbulkan konsekuensi fiskal.

Ajukan Penghapusan Sanksi Pajak? Pahami Poin Penting Ini!
Penerimaan Negara
  • Atika Sitoresmi Rahmawati
  • 06 April 2026
Ajukan Penghapusan Sanksi Pajak? Pahami Poin Penting Ini!

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar sanksi administratif perpajakan dikurangi atau bahkan dihapuskan, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Aturan detail terkait termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.

Mengisi Ruang Fiskal Carbon Capture, Utilisation, and Storage (CCUS) Pasca Perpres 14 Tahun 2024
Penerimaan Negara
Umum
  • RINALDI
  • 01 April 2026
Mengisi Ruang Fiskal Carbon Capture, Utilisation, and Storage (CCUS) Pasca Perpres 14 Tahun 2024

Perpres 14 Tahun 2024 membuka jalur regulasi CCUS. Aturan pajak umum sudah ada, tapi ketentuan teknis spesifik untuk transaksi CCUS belum, dan itu perlu segera diisi.

Ketika Kecepatan Menjadi Kunci: Peran Juru Bicara dan Tim Respons Cepat di Era Banjir Informasi
Organisasi
  • Dahlia Fleorinta Boru
  • 01 April 2026
Ketika Kecepatan Menjadi Kunci: Peran Juru Bicara dan Tim Respons Cepat di Era Banjir Informasi

Juru bicara menjadi ujung tombak komunikasi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan sistem di belakangnya.

Keadilan yang Tidak Menunggu: Menakar Efisiensi JKN dalam Postur APBN Kita
Penganggaran
  • Irma Kesuma Dewi
  • 01 April 2026
Keadilan yang Tidak Menunggu: Menakar Efisiensi JKN dalam Postur APBN Kita

Subsidi yang salah sasaran bukan sekadar ironi, tapi tanda dana publik belum bekerja optimal. Di tengah besarnya anggaran JKN, kunci utamanya adalah memastikan bantuan tepat sasaran, agar benar-benar melindungi yang membutuhkan.

Di Balik Layar “Belajar di Kemenkeu”: Menjembatani Negara dan Generasi Muda
Umum
  • Putri Indra Permatahati
  • 31 Maret 2026
Di Balik Layar “Belajar di Kemenkeu”: Menjembatani Negara dan Generasi Muda

Belajar di Kemenkeu menjadi ruang belajar yang mendekatkan kebijakan negara agar lebih relevan dan mudah dipahami generasi muda.

Pembiayaan Kreatif untuk Pengembangan Transportasi Hijau di Kota Megapolitan
Pembiayaan Negara
  • Lutfiya Tussifah
  • 30 Maret 2026
Pembiayaan Kreatif untuk Pengembangan Transportasi Hijau di Kota Megapolitan

Pengembangan transportasi hijau di kota-kota megapolitan Indonesia mendesak dilakukan karena kemacetan dan risiko iklim akan saling memperparah, sementara pembangunan jalan semata bukan solusi jangka panjang.

Ramadan dan Lonjakan Harga: Apakah Sekadar Inflasi Musiman?
Penganggaran
Umum
  • Dara Haspramudilla
  • 30 Maret 2026
Ramadan dan Lonjakan Harga: Apakah Sekadar Inflasi Musiman?

Pada bulan Ramadan, komponen volatile food cenderung mendapat tekanan yang jauh lebih besar. Harga pangan bergejolak dan sebagian jasa yang terkait mobilitas juga turut meningkat permintaannya karena tradisi mudik menjelang Idulfitri. Di sinilah Rama

Parasitisme Fiskal pada Alumni LPDP yang Tak Kembali
Pengeluaran Negara
  • Ismy Suha
  • 30 Maret 2026
Parasitisme Fiskal pada Alumni LPDP yang Tak Kembali

Pelarian modal manusia melalui alumni LPDP yang tidak kembali merupakan pengkhianatan fiskal, karena investasi dari pajak rakyat kecil justru dinikmati oleh negara maju. Fenomena ini menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan

Emas Kita, Kedaulatan Kita: Membaca Arah Hilirisasi Emas di balik PMK 80 tahun 2025
Umum
  • Ibrahim Harriadi
  • 30 Maret 2026
Emas Kita, Kedaulatan Kita: Membaca Arah Hilirisasi Emas di balik PMK 80 tahun 2025

PMK Nomor 80 Tahun 2025 menandai langkah tegas pemerintah dalam mendorong hilirisasi mineral khususnya emas melalui pengenaan bea keluar atas ekspor bahan mentah, sekaligus memberi insentif bagi pemurnian di dalam negeri.

Artikel Terpopuler

  • Resha Aditya Pratama
  • 12 Mei 2026
Menakar Windfall Tax di Tengah Krisis Energi Dunia
  • Amalia Nugraha
  • 15 April 2026
Transparansi atau Over-Exposure? Dilema Keterbukaa...
  • Muhamad Satya Abdul
  • 06 Mei 2026
Akselerasi Restitusi Pajak Melalui PMK 28 Tahun 20...
  • Atika Sitoresmi Rahmawati
  • 06 April 2026
Ajukan Penghapusan Sanksi Pajak? Pahami Poin Penti...
  • Fatikha Faradina
  • 21 Mei 2026
Memahami Sisi Pidana dalam Dunia Perpajakan
  • Faisal Ismail
  • 15 April 2026
PMK Nomor 11 Tahun 2026: Integrasi Pembangunan Dae...

tags

  • #'APBN
  • #Asta Cita'
  • #coretax
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #'Perpajakan'
  • #APBN
  • #AI
  • #aceh
  • #Kebijakan Fiskal'
  • #'Stunting
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu