Opini Kemenkeu

Terbaru

Fatikha Faradina
06 Agustus 2026

Bisakah Indonesia Bebas Pajak?

Pajak akan terus menjadi tulang punggung penerimaan Indonesia. Sebagai kontrak sosial dan darah pembangunan, pajak membiayai fasilitas publik serta keamanan negara, yang membutuhkan rasa saling percaya antara warga negara dan pemerintah.

Umum

Irma Kesuma Dewi
05 Agustus 2026

UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?

Di balik insentif bebas pajak 50 tahun bagi investor asing, pengesahan UU PFII menyisakan tanda tanya publik. Ulasan ini mengupas fakta regulasi secara jujur, dari isu keadilan, benteng anti-pencucian uang, hingga dampaknya bagi ekonomi nasional.

Penerimaan Negara

Feri Lamoha
05 Agustus 2026

Dari Algoritma ke Anggaran: Menilik Potensi Artificial Intelligence (AI) Yang Kian Tumbuh Pesat

Kemampuan Artificial Intelligence (AI) menggeser pekerjaan manusia berpotensi menggerus basis pajak. Dengan beberapa benchmarking regulasi dari negara lain pemerintah harus segera bersiap meramu kebijakan dalam menjawab tantangan ini.

Penerimaan Negara

I Nyoman Suwitra
04 Agustus 2026

Ketika Tarif 5% Lebih Menguntungkan daripada Tarif 0,5%

Pemahaman masyarakat dalam menghitungan PPh dengan menggunakan tarif PPh Final UMKM terasa lebih menguntungkan daripada menggunakan tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh tentunya tidak sepenuhnya benar.

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Muhammad Fadhlansyah Nasution
03 Agustus 2026

Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital

PMK 49 Tahun 2026 menetapkan Significant Economic Presence, memajaki entitas digital asing berdasarkan realitas ekonomi dan interaksi pasar di Indonesia, bukan keberadaan kantor fisik.

Penerimaan Negara

Dwi Wahyu Yanuarto
01 Agustus 2026

Ketika Penerimaan Naik, Mengapa Efisiensi PPN Justru Belum Maksimal?

Meningkatnya penerimaan PPN belum tentu mencerminkan semakin efisiennya sistem perpajakan Indonesia. Tantangan utama terletak pada masih besarnya potensi penerimaan yang hilang akibat ketidakpatuhan dan desain kebijakan yang mempersempit basis pajak.

Penganggaran

Haris Permadi
29 Juli 2026

Bukan Sekadar Menyerap Anggaran, Tetapi Menciptakan Masa Depan

Bukan soal menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana anggaran menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Penerimaan Negara

Yackobus Sahat Martua
29 Juli 2026

Menata Tax Expenditure sebagai Strategi Fiskal

Salah satu pergumulan fiskal kita adalah bagaimana mencari penerimaan pajak untuk dapat digunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Tax Expenditure merupakan salah satu instrumen dalam optimalisasi penerimaan negara.

Penerimaan Negara

Umum

Fatikha Faradina
28 Juli 2026

Menimbang PPN atas Produk Menstruasi

Artikel ini mengusulkan insentif PPN 0% untuk produk menstruasi dan penunjang kehamilan sebagai kebijakan fiskal progresif. Langkah ini menjamin keadilan sosial, serta bentuk dukungan negara pada kesehatan reproduksi dan keberlanjutan generasi.

Penerimaan Negara

Sigit Kurniawan
28 Juli 2026

PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PPh Final UMKM

Dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 terdapat pemahaman baru yang sering menimbulkan kebingungan antara omzet dan agregasi omzet. Omzet menjadi dasar penghitungan pajak sedangkan agregasi omzet menjadi batasan PPh Final UMKM masih dapat digunakan.

1 2 3 4 5 »

Bisakah Indonesia Bebas Pajak?

UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?

Dari Algoritma ke Anggaran: Menilik Potensi Artificial Intelligence (AI) Yang Kian Tumbuh Pesat

Ketika Tarif 5% Lebih Menguntungkan daripada Tarif 0,5%

Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital

Ketika Penerimaan Naik, Mengapa Efisiensi PPN Justru Belum Maksimal?

Bukan Sekadar Menyerap Anggaran, Tetapi Menciptakan Masa Depan

Menata Tax Expenditure sebagai Strategi Fiskal

Menimbang PPN atas Produk Menstruasi

PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PPh Final UMKM

Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...

Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...

Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...

PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...

UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...

Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...