Opini Kemenkeu

Pembiayaan Negara

Resha Aditya Pratama
21 Agustus 2026

Ketika Hutan Menghasilkan Nilai: Paradigma Baru Pembiayaan Lingkungan Indonesia

Hutan yang tetap berdiri, karbon yang tidak dilepaskan ke atmosfer, dan ekosistem yang tetap terjaga kini mulai dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis.

Pembiayaan Negara

Rusmawati Damarsari
21 Agustus 2026

Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potensi Daerah Demi Kemandirian dan Kesejahteraan

Ada satu pertanyaan yang mungkin penting bagi pemerintah daerah ketika berbicara tentang masa depan fiskalnya, “seberapa jauh daerah mampu membiayai kebutuhan masyarakatnya dengan kekuatan ekonominya sendiri?”

Kekayaan Negara

Organisasi

Haris Permadi
19 Agustus 2026

RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi Game Changer Indonesia?

RAPBN 2027 diharapkan menjadi game changer yang menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan nyata melalui kebijakan fiskal yang produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia.

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
13 Agustus 2026

Pajak, Kontrak Sosial, dan Jiwa Kemerdekaan yang Menuntut Peran

Pajak adalah fondasi kedaulatan dan wujud nyata kontrak sosial berbangsa. Kesadaran warga membayar pajak harus diimbangi pengawasan kritis serta kepemimpinan yang berintegritas demi tata kelola negara yang adil.

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Muhammad Fadhlansyah Nasution
11 Agustus 2026

Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral

Insentif PPh 0% dalam UU PFII bukanlah bentuk obral penerimaan negara, melainkan strategi intuitif untuk menarik modal global yang belum pernah ada di Indonesia. Tentu, diiringi dengan kepastian hukum dan pengawasan terintegrasi.

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Muhammad Fadhlansyah Nasution
03 Agustus 2026

Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital

PMK 49 Tahun 2026 menetapkan Significant Economic Presence, memajaki entitas digital asing berdasarkan realitas ekonomi dan interaksi pasar di Indonesia, bukan keberadaan kantor fisik.