• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

 Satu Tim, Satu Tujuan: Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh
Penerimaan Negara
  • Gisella Ayu Pradipta
  • 17 Juli 2026
Satu Tim, Satu Tujuan: Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Seperti sebuah tim sepak bola yang meraih kemenangan melalui kontribusi seluruh anggotanya, Indonesia yang tangguh juga terwujud melalui gotong royong seluruh warga negara, salah satunya dengan berkontribusi melalui pajak.

APBN sebagai Penjaga Keseimbangan Astacita
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Widodo Ma`Ruf
  • 15 Juli 2026
APBN sebagai Penjaga Keseimbangan Astacita

Tantangan Astacita bukan kurang program, melainkan menjaga disiplin fiskal agar ekspansi tak gerus APBN sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.

Kepatuhan Pajak Membutuhkan Keteladanan Subtansial, Bukan Artifisial
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 14 Juli 2026
Kepatuhan Pajak Membutuhkan Keteladanan Subtansial, Bukan Artifisial

Kepatuhan pajak yang berkelanjutan membutuhkan keteladanan struktural yang otentik melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil demi merawat kepercayaan serta moral pajak masyarakat.

PMK 44/2026 dalam Disiplin Hukum Perwakilan Perpajakan
Penerimaan Negara
Umum
  • Fatikha Faradina
  • 14 Juli 2026
PMK 44/2026 dalam Disiplin Hukum Perwakilan Perpajakan

Hadirnya PMK No. 44/2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasadi Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan semakin mengukuhkan kepastian hukum perwakilan dalam lingkup perpajakan nasional.

Ketika Persepsi Mendahului Pemahaman  Mengapa PP 20 Tahun 2026 Lebih Dulu Dipahami Lewat Media Sosial?
Umum
  • DENNY HIDAYAT
  • 14 Juli 2026
Ketika Persepsi Mendahului Pemahaman Mengapa PP 20 Tahun 2026 Lebih Dulu Dipahami Lewat Media Sosia...

Di era digital, keberhasilan sebuah kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa baik aturan itu disusun. Keberhasilannya juga ditentukan oleh bagaimana masyarakat pertama kali mendengar cerita tentang aturan tersebut.

Implementasi PMK 37/2025: Saat Kolam Digital Sebening Akuarium Konvensional
Penerimaan Negara
  • Sigit Andriyanto
  • 13 Juli 2026
Implementasi PMK 37/2025: Saat Kolam Digital Sebening Akuarium Konvensional

Ditunjuknya empat marketplace (Shopee, Tokopedia, Blibli dan Lazada) sebagai pemungut PPh per Juli 2026 merupakan upaya penyesuaian dan penyederhanaan administrasi pajak dalam perdagangan digital

Menjahit Harapan dari Setiap Rupiah: KAK dan RAB sebagai Fondasi Anggaran Berkualitas
Penganggaran
  • Haris Permadi
  • 13 Juli 2026
Menjahit Harapan dari Setiap Rupiah: KAK dan RAB sebagai Fondasi Anggaran Berkualitas

Keberhasilan pembangunan tidak ditentukan besarnya anggaran, melainkan kualitas KAK dan RAB sebagai kompas menuju birokrasi yang berdampak."

Setting The Boundaries at The Workplace, Perlukah ?
Umum
  • SITI VIBRIYANI
  • 10 Juli 2026
Setting The Boundaries at The Workplace, Perlukah ?

Setting boundaries di tempat kerja membantu menjaga keseimbangan hidup, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan kerja profesional. Menetapkan batasan bukan berarti mengurangi komitmen, tapi menjaga agar kita dapat bekerja secara optimal

Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika Indonesia Ingin Berhenti Dari Sekadar Pasar
Pembiayaan Negara
  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika Indonesia Ingin Berhenti Dari Sekadar Pasar

Selama puluhan tahun Indonesia berhasil mengundang modal datang. Tantangan berikutnya adalah membuat modal itu memilih tinggal.

Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fiksi, dan Pidana
Penerimaan Negara
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fiksi, dan Pidana

Transfer pricing adalah konsep yang netral. Ia bisa dianggap sebuah seni pengambilan keputusan perusahaan multinasional untuk memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Akan tetapi, transfer pricing juga bisa menjadi konsep pidana.

Artikel Terpopuler

  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...
  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #Asta Cita'
  • #APBN
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu