Opini Kemenkeu

Terbaru

Amelia Safitri
11 Mei 2026

Fenomena Persona Jenaka Organisasi di Platform Threads

Saat ini, komunikasi organisasi di media sosial bisa menjadi sangat luwes. Bagaimana batasan yang relevan antara komunikasi jenaka dan keamanan citra institusi?

Penerimaan Negara

Muhamad Satya Abdul
06 Mei 2026

Akselerasi Restitusi Pajak Melalui PMK 28 Tahun 2026: Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Mendorong Liku...

PMK Nomor 28 Tahun 2026 mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak patuh dan UMKM guna menjaga likuiditas serta mendukung iklim usaha nasional.

Pengeluaran Negara

Umum

Abram Novembri Dwi
02 Mei 2026

Belanjalah, Kita Sedang Membantu Negara!

Menabung memang baik untuk masa depan, tetapi jika dilakukan terlalu berlebihan secara serentak di saat ekonomi lesu justru menjadi racun bagi pemulihan ekonomi.

Organisasi

Umum

Fitri Susanti
01 Mei 2026

ASN, Media Sosial, dan Kecerdasan Buatan: Menjaga Integritas Fiskal di Era Algoritma

Penggunaan Media Sosial dan kecerdasan buatan oleh Aparatur Sipil Negara menghadirkan peluang sekaligus risiko komunikasi publik. Diperlukan regulasi adaptif untuk menjaga akurasi, kredibilitas, dan konsistensi pesan fiskal negara.

Umum

Reni Saptati Dwi
29 April 2026

Antara BBM, WFH, dan Jalan Tengah Kebijakan Fiskal

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 adalah langkah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Umum

Faisal Ismail
15 April 2026

PMK Nomor 11 Tahun 2026: Integrasi Pembangunan Daerah dengan Pengendalian Risiko Fiskal

PMK Nomor 11 Tahun 2026 merupakan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan kepentingan pembangunan daerah dengan pengendalian risiko fiskal.

Umum

Amalia Nugraha
15 April 2026

Transparansi atau Over-Exposure? Dilema Keterbukaan Data Fiskal Pemerintah

Transparansi fiskal tidak otomatis membangun kepercayaan. Tanpa konteks jelas, keterbukaan memicu misinterpretasi. Humas pemerintah perlu mengelola data menjadi narasi bermakna agar menghasilkan pemahaman, kepercayaan, dan legitimasi publik.

Penerimaan Negara

Banon Keke Irnowo
14 April 2026

Regulerend PPN: Serupa Tapi Tak Sama

Pajak tidak hanya berfungsi menggenjot penerimaan negara (budgetair). Pajak juga dipakai pemerintah sebagai instrumen pengaturan (regulerend). Regulerend terbanyak ada di PPN. Saking banyaknya, terkesan serupa tapi tak sama.

Penerimaan Negara

Cerdas Parasian Sihombing
07 April 2026

PPN DTP 11%: Langkah Fiskal Menahan Transmisi Harga Avtur Global

Kenaikan harga tiket pesawat akibat lonjakan avtur global mencerminkan eksternalitas negatif, direspons pemerintah melalui PPN DTP 11 persen untuk menekan dampak, meski menimbulkan konsekuensi fiskal.

Penerimaan Negara

Atika Sitoresmi Rahmawati
06 April 2026

Ajukan Penghapusan Sanksi Pajak? Pahami Poin Penting Ini!

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar sanksi administratif perpajakan dikurangi atau bahkan dihapuskan, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Aturan detail terkait termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.