Opini Kemenkeu

Penerimaan Negara

Dara Haspramudilla
28 Agustus 2026

Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat

RAPBN 2027 memperlihatkan komitmen pemerintah untuk tetap mendorong pertumbuhan, tetapi tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Keberpihakan kepada rakyat juga ditegakkan, sembari tetap menjaga disiplin fiskal.

Organisasi

Penerimaan Negara

Dinar Fuza Laksana
24 Agustus 2026

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.

Kekayaan Negara

Pembiayaan Negara

Resha Aditya Pratama
21 Agustus 2026

Ketika Hutan Menghasilkan Nilai: Paradigma Baru Pembiayaan Lingkungan Indonesia

Hutan yang tetap berdiri, karbon yang tidak dilepaskan ke atmosfer, dan ekosistem yang tetap terjaga kini mulai dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis.

Kekayaan Negara

Organisasi

Haris Permadi
19 Agustus 2026

RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi Game Changer Indonesia?

RAPBN 2027 diharapkan menjadi game changer yang menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan nyata melalui kebijakan fiskal yang produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia.

Organisasi

Penerimaan Negara

Yessi Juliana Br
18 Agustus 2026

Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama

Hari Kemanusiaan Sedunia mengingatkan bahwa solidaritas membutuhkan aksi, sistem, dan sumber daya bersama agar negara dan masyarakat mampu hadir saat krisis.

Penerimaan Negara

Muhammad Rifqi Saifudin
13 Agustus 2026

Mengurai Ketentuan Pajak Sewa Tanah dan Bangunan

Pajak kontrakan bukan pajak baru, selama ini DJP penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan memang telah menjadi objek PPh. Namun perlu dipahami perbedaan antara kontrakan dan kos yang diatur dalam PP 34 Tahun 2017.

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
13 Agustus 2026

Pajak, Kontrak Sosial, dan Jiwa Kemerdekaan yang Menuntut Peran

Pajak adalah fondasi kedaulatan dan wujud nyata kontrak sosial berbangsa. Kesadaran warga membayar pajak harus diimbangi pengawasan kritis serta kepemimpinan yang berintegritas demi tata kelola negara yang adil.

Penerimaan Negara

Lazuardi Widyanto Pratama
11 Agustus 2026

Menata Ulang Perpajakan Internasional melalui Pajak Minimum Global

Terbitnya PMK 136 Tahun 2024 sebagai upaya menciptakan keadilan fiskal dan mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional sehingga membuat tatanan baru perpajakan internasional

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Muhammad Fadhlansyah Nasution
11 Agustus 2026

Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral

Insentif PPh 0% dalam UU PFII bukanlah bentuk obral penerimaan negara, melainkan strategi intuitif untuk menarik modal global yang belum pernah ada di Indonesia. Tentu, diiringi dengan kepastian hukum dan pengawasan terintegrasi.

Penerimaan Negara

Ishak
11 Agustus 2026

Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap Lebih Menguntungkan?

Artikel ini menjelaskan perbedaan perlakuan pajak antara UMKM yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan, khususnya terkait fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta dan penerapan PPh Final 0,5%.