• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Penerimaan Negara

Ketika Penghasilan Menghadirkan Pertanyaan
Penerimaan Negara
  • Romi Putra Tarigan
  • 05 Oktober 2026
Ketika Penghasilan Menghadirkan Pertanyaan

Pentingnya kesadaran Wajib Pajak untuk mencari tahu kewajiban perpajakan ketika terjadi perubahan dalam sumber penghasilan.

Membidik Kepatuhan Pajak UMKM Melalui Penyederhanaan Antarmuka Digital
Penerimaan Negara
  • Hesron Ginting
  • 29 September 2026
Membidik Kepatuhan Pajak UMKM Melalui Penyederhanaan Antarmuka Digital

Keengganan WP UMKM lapor mandiri sering berakar pada ketakutan berbuat salah. Artikel ini membahas bagaimana penyederhanaan desain antarmuka (UX) aplikasi pajak dapat mendorong kepatuhan.

Aturan Pajak Kripto Berganti, Pasarnya Perlahan Menyusut?
Penerimaan Negara
  • Kelvin Febriansyah Pratama
  • 29 September 2026
Aturan Pajak Kripto Berganti, Pasarnya Perlahan Menyusut?

Meski PMK Nomor 50 Tahun 2025 tidak mengubah total beban pajak kripto (tetap 0,21%), transaksi di Indodax, Tokocrypto, dan Bittime berbalik dari tumbuh sekitar 32% per bulan menjadi turun sekitar 10% per bulan setelah kebijakan berlaku.

Menjelajah Instrumen Fiskal untuk Green Economy
Penerimaan Negara
  • Dyah Ayu Sitta
  • 28 September 2026
Menjelajah Instrumen Fiskal untuk Green Economy

Green economy dapat didukung melalui berbagai instrumen fiskal, tidak hanya carbon tax. Setiap instrumen perlu dirancang sesuai dengan tujuan lingkungan dan kondisi Indonesia.

Kabel yang Hanya Lewat, Bolehkah Dipajaki?
Penerimaan Negara
Umum
  • Dinar Fuza Laksana
  • 28 September 2026
Kabel yang Hanya Lewat, Bolehkah Dipajaki?

Sebelum 2023, klasifikasi objek PBB menyebut ZEE dan landas kontinen sebagai wilayah objek pajak. Padahal di dua zona itu Indonesia hanya memegang hak berdaulat, bukan kedaulatan. Apakah dengan mengganti PMK 234/2022 isu hukumnya benar-benar selesai?

Ketika Perusahaan Tidak Hadir, tetapi Ekonominya Ada
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 28 September 2026
Ketika Perusahaan Tidak Hadir, tetapi Ekonominya Ada

Ekonomi digital membuat perusahaan dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Kondisi ini menantang konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan mendorong munculnya pendekatan berbasis kehadiran ekonomi.

Mengakhiri Perlombaan Menuju Jurang: Kedaulatan Pajak Indonesia di Tengah Hegemoni Global
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 25 September 2026
Mengakhiri Perlombaan Menuju Jurang: Kedaulatan Pajak Indonesia di Tengah Hegemoni Global

Merenungkan filosofi di balik konsensus OECD BEPS Pilar Dua. Ambang 15% adalah pedang bermata dua yang menghancurkan struktur tax havens, dan legitimasi yurisdiksi Indonesia (sebagai negara sumber) untuk menghentikan aliran kapital ke luar negeri.

Global Minimum Tax Dan Peluang Baru Kebijakan Fiskal Indonesia
Penerimaan Negara
  • Albertus Kuntho Darpito
  • 25 September 2026
Global Minimum Tax Dan Peluang Baru Kebijakan Fiskal Indonesia

Penerapan Global Minimum Tax dengan tarif efektif minimum 15% melalui PMK 136/2024 sejak tahun pajak 2025 menempatkan Indonesia dalam rezim perpajakan global yang baru sekaligus membuka ruang strategi fiskal nasional. Fitur Substance-Based Income Exc

Tiga Gagasan Ekologi-Fiskal Lawan Darurat Sampah Plastik
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 24 September 2026
Tiga Gagasan Ekologi-Fiskal Lawan Darurat Sampah Plastik

Kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen strategis melalui cukai plastik, insentif pajak berbasis transformasi hijau, serta dukungan terhadap ekonomi sirkular dan industri daur ulang. Kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan.

Redesain Insentif Fiskal: Strategi Agresif Kementerian Keuangan Menjaga Daya Saing Investasi Pasca-GloBE
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 24 September 2026
Redesain Insentif Fiskal: Strategi Agresif Kementerian Keuangan Menjaga Daya Saing Investasi Pasca-G...

Pemberlakuan Pajak Minimum Global (GMT) 15% mengharuskan Indonesia mendesain ulang arsitektur insentif perpajakannya karena tax holiday tradisional tak lagi efektif.

Artikel Terpopuler

  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...
  • Ika Hapsari
  • 12 Oktober 2026
Downgrade Lifestyle, Solusi atau Pilihan?
  • Dara Haspramudilla
  • 28 Agustus 2026
Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejaht...
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Lesti Anggraini
  • 20 Agustus 2026
PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu