• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Umum

Ketika Wajah Pejabat Dipalsukan AI: Jangan Sampai Kepercayaan Publik Menjadi Celah Penipuan
Umum
  • Faizal Wayan Umbara
  • 31 Agustus 2026
Ketika Wajah Pejabat Dipalsukan AI: Jangan Sampai Kepercayaan Publik Menjadi Celah Penipuan

Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh berbagai video yang seolah-olah menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menawarkan bantuan kepada masyarakat. Wajah, suara, hingga gaya bicara sang Menteri dalam video tersebut tampak begi

Contact Center: Mendengar Masyarakat Sebelum Berkomunikasi
Umum
  • Yolanda Putri
  • 31 Agustus 2026
Contact Center: Mendengar Masyarakat Sebelum Berkomunikasi

Contact center bukan sekadar kanal pelayanan, tetapi juga sumber insight untuk membantu K/L memahami kebutuhan masyarakat dan menyusun komunikasi publik yang lebih responsif.

Digitalisasi Pajak Naik Kelas, Mengapa Kesiapan Masyarakat Masih Tinggal Kelas?
Umum
  • Diah Swastaningtias
  • 21 Agustus 2026
Digitalisasi Pajak Naik Kelas, Mengapa Kesiapan Masyarakat Masih Tinggal Kelas?

Transformasi digital perpajakan seperti Coretax memicu kesenjangan besar karena wajib pajak awam dan pelaku UMKM di daerah masih kesulitan beradaptasi dengan sistem baru.

PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak
Umum
  • Lesti Anggraini
  • 20 Agustus 2026
PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak

Perubahan mendasar terkait Surat Kuasa Wajib Pajak diatur dalam PMK 44, mencakup ketentuan mengenai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, persyaratan kompetensi sebagai kuasa, pembuatan dan penyampaian surat kuasa, serta ketentuan masa transisi.

RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi Game Changer Indonesia?
Kekayaan Negara
Organisasi
  • Haris Permadi
  • 19 Agustus 2026
RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi Game Changer Indonesia?

RAPBN 2027 diharapkan menjadi game changer yang menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan nyata melalui kebijakan fiskal yang produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia.

Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Yessi Juliana Br
  • 18 Agustus 2026
Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama

Hari Kemanusiaan Sedunia mengingatkan bahwa solidaritas membutuhkan aksi, sistem, dan sumber daya bersama agar negara dan masyarakat mampu hadir saat krisis.

Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 11 Agustus 2026
Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral

Insentif PPh 0% dalam UU PFII bukanlah bentuk obral penerimaan negara, melainkan strategi intuitif untuk menarik modal global yang belum pernah ada di Indonesia. Tentu, diiringi dengan kepastian hukum dan pengawasan terintegrasi.

UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?
Umum
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?

Di balik insentif bebas pajak 50 tahun bagi investor asing, pengesahan UU PFII menyisakan tanda tanya publik. Ulasan ini mengupas fakta regulasi secara jujur, dari isu keadilan, benteng anti-pencucian uang, hingga dampaknya bagi ekonomi nasional.

Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 03 Agustus 2026
Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital

PMK 49 Tahun 2026 menetapkan Significant Economic Presence, memajaki entitas digital asing berdasarkan realitas ekonomi dan interaksi pasar di Indonesia, bukan keberadaan kantor fisik.

Menimbang PPN atas Produk Menstruasi
Penerimaan Negara
Umum
  • Fatikha Faradina
  • 28 Juli 2026
Menimbang PPN atas Produk Menstruasi

Artikel ini mengusulkan insentif PPN 0% untuk produk menstruasi dan penunjang kehamilan sebagai kebijakan fiskal progresif. Langkah ini menjamin keadilan sosial, serta bentuk dukungan negara pada kesehatan reproduksi dan keberlanjutan generasi.

Artikel Terpopuler

  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Fatikha Faradina
  • 03 Juli 2026
Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #Asta Cita'
  • #APBN
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu