• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# Pajak

Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax DJP
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 03 Juli 2026
Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax DJP

Visi data-driven Coretax DJP terancam gagal jika silo mentality birokrasi terus menghambat integrasi data pihak ketiga melalui ILAP.

Empat Prinsip Adam Smith dan Reformasi Pajak DJP
Penerimaan Negara
  • RINALDI
  • 25 Juni 2026
Empat Prinsip Adam Smith dan Reformasi Pajak DJP

Reformasi pajak DJP perlu berpijak pada empat prinsip Adam Smith: adil, pasti, mudah, dan efisien. Coretax, integrasi data, pemadanan NIK-NPWP, serta pajak ekonomi digital dapat memperkuat penerimaan, tetapi harus tetap menjaga rasa keadilan.

Dari Messi, Tax Base, Hingga Keadilan Fiskal
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 25 Juni 2026
Dari Messi, Tax Base, Hingga Keadilan Fiskal

Perluasan tax base bukan sekadar menambah jumlah wajib pajak baru, melainkan memastikan seluruh aktivitas ekonomi berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara serta mencegah beban fiskal hanya “digendong” oleh kelompok tertentu

Emas Mempercantik Diri, Memperindah Negeri
Penerimaan Negara
  • Iwang Kurniawan
  • 24 Juni 2026
Emas Mempercantik Diri, Memperindah Negeri

Sejauh mana kepemilikan dan transaksi jual beli emas simpanan dapat menjadi dasar Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global

Pajak Hijau untuk Langit Biru
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 22 Juni 2026
Pajak Hijau untuk Langit Biru

Langit Jakarta yang kian kelabu bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan sinyal adanya biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat. Instrumen fiskal penting demi menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia dengan udara yang lebih sehat

Menyelaraskan Endowment Effect dalam Restitusi Pajak
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 22 Juni 2026
Menyelaraskan Endowment Effect dalam Restitusi Pajak

Restitusi pajak bukan sekadar pengembalian dana, melainkan instrumen keseimbangan antara hak wajib pajak dan perlindungan penerimaan negara. Melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026, mekanisme restitusi diperkuat berbasis risiko

Anestesi Fiskal: Seni Memungut Pajak Tanpa Rasa Sakit
Penerimaan Negara
  • Nifail Al Ahza
  • 22 Juni 2026
Anestesi Fiskal: Seni Memungut Pajak Tanpa Rasa Sakit

Pemotongan PPh Pasal 21 sering dipersepsikan negatif, seolah uang diambil sebelum gaji cair. Padahal sebenarnya ia adalah desain kebijakan yang berniat baik — ibarat anestesi, ia tidak menghapus kewajiban pajak, tapi membuatnya nyaris tak terasa.

Menggagas Defensive Tax Policy Guna Mengamankan Hak Pemajakan Karbon Indonesia dari Hegemoni CBAM
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 17 Juni 2026
Menggagas Defensive Tax Policy Guna Mengamankan Hak Pemajakan Karbon Indonesia dari Hegemoni CBAM

Integrasi pajak karbon domestik pada sistem ekspor satu pintu menjadi strategi defensif-ofensif guna mengamankan kedaulatan fiskal Indonesia dari erosi basis pajak global.

Simbiosis Mutualisme antara Influencer dan Tax Officer
Penerimaan Negara
  • Udi Hammin Faroja
  • 15 Juni 2026
Simbiosis Mutualisme antara Influencer dan Tax Officer

Berapa banyak barang yang kita beli karena melihat konten influencer? Tentu jumlahnya sudah tak terhitung lagi. Katadata (2024) mengungkap bahwa influencer berhasil memengaruhi 82% keputusan pembelian konsumen di ASEAN.

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak
Penerimaan Negara
Umum
  • Fiyya Luthfiatul Husna
  • 11 Juni 2026
NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak

Perubahan NPWP menjadi NIK serta penggabungan NPWP suami istri tidak memengaruhi berlakunya Izin Kuasa Hukum. Kuasa hukum tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan jika perlu dapat melakukan pembaruan data sesuai PER-1/PP/2024.

Artikel Terpopuler

  • Faizal Wayan Umbara
  • 08 Juni 2026
Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UM...
  • Resha Aditya Pratama
  • 12 Mei 2026
Menakar Windfall Tax di Tengah Krisis Energi Dunia
  • Fatikha Faradina
  • 08 Juni 2026
Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Feno...
  • Fatikha Faradina
  • 21 Mei 2026
Memahami Sisi Pidana dalam Dunia Perpajakan
  • DENNY HIDAYAT
  • 08 Juni 2026
Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Mena...
  • DIDIK YANDIAWAN
  • 15 Juni 2026
PP 20 Tahun 2026: Keseimbangan antara Kemudahan da...

tags

  • #'APBN
  • #Asta Cita'
  • #coretax
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #APBN
  • #AI
  • #Dana Desa
  • #aceh
  • #Kebijakan Fiskal'
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu