• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# Pajak

Ketika Penghasilan Menghadirkan Pertanyaan
Penerimaan Negara
  • Romi Putra Tarigan
  • 05 Oktober 2026
Ketika Penghasilan Menghadirkan Pertanyaan

Pentingnya kesadaran Wajib Pajak untuk mencari tahu kewajiban perpajakan ketika terjadi perubahan dalam sumber penghasilan.

Multiplier Effect Olahraga Prestasi: Alokasi APBN Asian Games 2026 sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi
Penganggaran
Pengeluaran Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 02 Oktober 2026
Multiplier Effect Olahraga Prestasi: Alokasi APBN Asian Games 2026 sebagai Katalis Pertumbuhan Ekono...

Analisis kebijakan yang membongkar paradigma lama dengan membuktikan bahwa pengeluaran negara melalui Kemenpora untuk olahraga bukanlah sunk cost, melainkan investasi SDM dan penggerak sport industry yang menghasilkan return makroekonomi strategis.

Membidik Kepatuhan Pajak UMKM Melalui Penyederhanaan Antarmuka Digital
Penerimaan Negara
  • Hesron Ginting
  • 29 September 2026
Membidik Kepatuhan Pajak UMKM Melalui Penyederhanaan Antarmuka Digital

Keengganan WP UMKM lapor mandiri sering berakar pada ketakutan berbuat salah. Artikel ini membahas bagaimana penyederhanaan desain antarmuka (UX) aplikasi pajak dapat mendorong kepatuhan.

Ketika Perusahaan Tidak Hadir, tetapi Ekonominya Ada
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 28 September 2026
Ketika Perusahaan Tidak Hadir, tetapi Ekonominya Ada

Ekonomi digital membuat perusahaan dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Kondisi ini menantang konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan mendorong munculnya pendekatan berbasis kehadiran ekonomi.

Mengakhiri Perlombaan Menuju Jurang: Kedaulatan Pajak Indonesia di Tengah Hegemoni Global
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 25 September 2026
Mengakhiri Perlombaan Menuju Jurang: Kedaulatan Pajak Indonesia di Tengah Hegemoni Global

Merenungkan filosofi di balik konsensus OECD BEPS Pilar Dua. Ambang 15% adalah pedang bermata dua yang menghancurkan struktur tax havens, dan legitimasi yurisdiksi Indonesia (sebagai negara sumber) untuk menghentikan aliran kapital ke luar negeri.

Global Minimum Tax Dan Peluang Baru Kebijakan Fiskal Indonesia
Penerimaan Negara
  • Albertus Kuntho Darpito
  • 25 September 2026
Global Minimum Tax Dan Peluang Baru Kebijakan Fiskal Indonesia

Penerapan Global Minimum Tax dengan tarif efektif minimum 15% melalui PMK 136/2024 sejak tahun pajak 2025 menempatkan Indonesia dalam rezim perpajakan global yang baru sekaligus membuka ruang strategi fiskal nasional. Fitur Substance-Based Income Exc

Tiga Gagasan Ekologi-Fiskal Lawan Darurat Sampah Plastik
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 24 September 2026
Tiga Gagasan Ekologi-Fiskal Lawan Darurat Sampah Plastik

Kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen strategis melalui cukai plastik, insentif pajak berbasis transformasi hijau, serta dukungan terhadap ekonomi sirkular dan industri daur ulang. Kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan.

Redesain Insentif Fiskal: Strategi Agresif Kementerian Keuangan Menjaga Daya Saing Investasi Pasca-GloBE
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 24 September 2026
Redesain Insentif Fiskal: Strategi Agresif Kementerian Keuangan Menjaga Daya Saing Investasi Pasca-G...

Pemberlakuan Pajak Minimum Global (GMT) 15% mengharuskan Indonesia mendesain ulang arsitektur insentif perpajakannya karena tax holiday tradisional tak lagi efektif.

Kuasa Pajak di Era Aturan Baru: Lima Hal yang Perlu Dicek
Penerimaan Negara
Umum
  • Frisna Elisabeth Situmorang
  • 23 September 2026
Kuasa Pajak di Era Aturan Baru: Lima Hal yang Perlu Dicek

Pahami lima hal sebelum menunjuk kuasa pajak berdasarkan PMK 44 dan PMK 55 Tahun 2026, dari izin, SKT, transisi, hingga akses elektronik.

Melihat Kepatuhan Pajak dari Perspektif Perilaku
Penerimaan Negara
  • DINA KUSUMA SARI
  • 22 September 2026
Melihat Kepatuhan Pajak dari Perspektif Perilaku

Kepatuhan pajak tidak semata-mata persoalan aturan dan penegakan hukum. Di balik keputusan untuk patuh terdapat faktor perilaku manusia yang dipengaruhi pengalaman, tingkat pemahaman, kemudahan administrasi, kepercayaan dan rasa keadilan.

Artikel Terpopuler

  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...
  • Dara Haspramudilla
  • 28 Agustus 2026
Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejaht...
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Lesti Anggraini
  • 20 Agustus 2026
PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak
  • Rusmawati Damarsari
  • 21 Agustus 2026
Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potens...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu