Opini Kemenkeu

# 'Perpajakan

Vemia Wilda Suci
09 Desember 2025

KPP Pulogadung ajak manfaatkan NPPN via Coretax bagi Profesi Khusus

Manfaatkan fasilitas NPPN dan kemudahan pengajuan online melalui Coretax sebelum batas waktu 31 Desember 2025.

Deddy Permana
21 November 2025

Cermati Family Tax Unit dalam Coretax

Salah satu upaya reformasi perpajakan yang tertuang dalam UU HPP adalah melakukan integrasi data fungsi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

THERESIA RINA KRISTIANI
22 Oktober 2025

Merger Tanpa Beban Pajak Berdasar PMK 81/PMK/2024 dan PER-08/PJ/2025

I Made Pandu
18 Oktober 2025

Tak lagi menggunakan portal-EOI, Lembaga Keuangan kini lapor AEOI di Coretax

Indonesia merupakan salah satu yurisdiksi yang berkomitmen mengimplementasikan AEOI-CRS sejak 2018. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mulai 1 Januari 2025 Lembaga Keuangan Pelapor wajib melakukan pendaftaran hingga pelaporan AEOI melalui Coretax

Martin Purnama Putra
15 Oktober 2025

Era Digital, Pajak Bakal Makin Andal

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin canggih, telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Maka, beradaptasi dengan perkembangan zaman merupakan keniscayaan agar tidak tergilas roda peradaban.

Bagus Wijaya
24 September 2025

Belanja Online Kena Pajak? Jangan Panik, Bukan Pajak Baru Kok!

Lagi asyik belanja online, nemu diskon, klik beli, eh muncul berita “Pemerintah Kenakan Pajak Baru di E-Commerce.” Sekilas bikin panik: belanja makin mahal, UMKM susah, padahal, kabar “pajak baru” itu salah kaprah.

Ahmad Zulfikar
22 September 2025

Pajak Merupakan Darah untuk Keberlangsungan Negara

Pajak adalah wujud gotong royong bangsa, tanpa korupsi manfaatnya terasa.

Mohamad Arif Prasaja
22 September 2025

Tak Lagi Menggunakan Djponline, Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Kini Menggunakan Coretax

Sejak tanggal 1 Januari 2025, DJP mulai menggunakan Coretax sebagai aplikasi perpajakan. Seluruh aktifitas perpajakan harus menggunakan Coretax kecuali yang terkait dengan masa pajak Desember 2024 dan sebelumnya masih menggunakan djponline.

Suci Suryati
13 September 2025

Tak Ada Pajak Emas Ganda, Bullion Bank Menyala

Terbitnya PMK 51 Tahun 2025 dan PMK 52 Tahun 2025 menjadi salah satu langkah strategis yang mendukung pengembangan ekosistem bullion bank di Indonesia.