Korupsi seperti penyakit yang merusak tubuh bangsa dari dalam. Setiap kali berita korupsi mencuat—baik itu pengadaan alat kesehatan, proyek infrastruktur, bahkan pengelolaan dana pendidikan—kepercayaan masyarakat langsung runtuh. Tidak sedikit yang kecewa lalu berkata sinis: “Untuk apa bayar pajak, toh ujung-ujungnya dikorupsi?”
Namun mari kita berhenti sejenak dan berpikir jernih. Menghentikan pembayaran pajak sama sekali bukan jawaban. Korupsi ibarat sel kanker yang menggerogoti negara kita, tetapi tidak membayar pajak justru akan memperparah keadaan. Ibarat tubuh manusia, korupsi adalah penyakit yang melemahkan organ. Pajak ibarat darah yang mengalirkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Bayangkan bila darah itu kita hentikan: organ yang sakit bukannya sembuh, malah mati membusuk.
Pajak, Fondasi Utama Negara
Lebih dari 70 persen pendapatan negara Indonesia bersumber dari pajak. Tanpa pajak, mustahil pemerintah membayar gaji guru dan tenaga kesehatan, menyalurkan bantuan sosial, atau membangun jalan dan jembatan.
Artinya, setiap rupiah pajak yang kita bayarkan adalah bagian dari gotong royong besar untuk menghidupi Indonesia. Pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kontribusi nyata untuk keberlangsungan bangsa.
Tubuh Indonesia dan Aliran Darah Pajak
Mari kita lanjutkan analogi tubuh. Negara adalah tubuh kita bersama. Ada tangan, kaki, jantung, otak, dan paru-paru. Pajak adalah darah yang mengalir membawa makanan ke seluruh organ.
Tangan mewakili infrastruktur: jalan, jembatan, pelabuhan. Jika tangan ini sakit karena korupsi, ia tetap butuh darah agar bisa sembuh. Tanpa aliran pajak, pembangunan macet total.
Kaki adalah layanan dasar: pendidikan dan kesehatan. Kaki yang kuat membuat kita bisa melangkah lebih jauh. Jika korupsi menggerogoti kaki, tapi aliran darah pajak kita hentikan, kaki itu bisa lumpuh permanen.
Jantung seperti birokrasi yang memompa pelayanan publik. Korupsi bisa membuat jantung berdetak lemah. Namun jika kita berhenti membayar pajak, aliran darah ke jantung justru terhenti, membuat birokrasi kolaps.
Otak adalah visi pembangunan: perencanaan ekonomi, kebijakan fiskal, program strategis. Korupsi mengaburkan fokus otak, tapi tanpa pajak, otak kehilangan energi untuk berpikir dan bertindak.
Pajak adalah darah yang membuat seluruh tubuh negara tetap hidup. Jika ada organ yang sakit akibat korupsi, kita tidak boleh menghentikan aliran darah. Justru kita harus memastikan darah terus mengalir agar organ itu punya kesempatan pulih.
Korupsi: Penyakit yang Harus Dilawan
Kita semua sepakat bahwa korupsi adalah ancaman serius. Kasus-kasus penggelapan dana desa, mark up anggaran pembangunan, hingga skandal kuota haji membuat masyarakat muak. Ironisnya, di negeri religius seperti Indonesia, praktik korupsi malah sangat vulgar hingga muncul ungkapan sinis: “Iblis saja sungkem sama koruptor di Indonesia.”
Tetapi bayangkan jika respons kita adalah berhenti membayar pajak. Sama seperti orang sakit yang justru berhenti makan karena kecewa tubuhnya lemah. Tubuh itu bukannya membaik, malah makin parah. Korupsi harus dilawan, pelakunya harus dihukum, tetapi pajak harus tetap dibayar agar negara punya energi untuk memperbaiki diri.
Kesalahpahaman yang Perlu Diluruskan
Ada orang yang percaya bahwa dengan tidak membayar pajak, mereka sedang “menghukum negara”. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah menghukum kita semua. Jika pajak tidak terkumpul, yang pertama kali terkena dampaknya adalah masyarakat: jalan rusak tak diperbaiki, sekolah berhenti beroperasi, rumah sakit berhenti melayani, subsidi pangan dan energi terhenti.
Sementara koruptor tetap akan mencari cara untuk menggerogoti anggaran yang ada. Jadi, berhenti membayar pajak bukanlah solusi. Justru itu mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memperbaiki layanan, sehingga korupsi makin mudah menyusup.
Pajak sebagai Bentuk Gotong Royong
Kita sering mendengar pepatah “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.” Itulah filosofi pajak. Dengan membayar pajak, kita sedang bersama-sama membangun negara kita.
Kita bisa mencontoh negara-negara Skandinavia yang memiliki tingkat kepatuhan pajak tinggi karena warganya percaya bahwa setiap rupiah kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan berkualitas. Indonesia bisa menuju ke arah itu, asal kontrak sosial antara negara dan warganya diperkuat.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
- Pertama, tetaplah membayar pajak. Jangan ikut-ikutan bahkan memprovokasi sesama untuk mengemplang pajak hanya karena ada kasus korupsi.
- Kedua, kawal penggunaan pajak. Gunakan hak kita untuk mengawasi anggaran, bertanya, dan mengkritik jika ada penyimpangan.
- Ketiga, dorong transparansi. Semakin terbuka data belanja negara, semakin kecil ruang untuk korupsi.
- Keempat, mari lebih bijak memilih pemimpin yang amanah dan kompeten, agar setiap rupiah pajak benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
Pajak bukan musuh, korupsi lah musuh kita bersama. Dan melawan korupsi tidak bisa dilakukan dengan memutus aliran pajak, tetapi dengan memperkuatnya sekaligus memastikan setiap rupiah diawasi.
Korupsi memang menggerogoti setiap organ negara ini. Tetapi darah pajak harus tetap mengalir. Jika pajak berhenti, tubuh Indonesia akan mati perlahan. Kita tidak ingin itu terjadi. Karena itu, mari kita bayar pajak dengan kesadaran penuh, sambil bersama-sama melawan korupsi dengan cara yang benar.
Dengan pajak, tubuh negara bisa terus hidup, pulih dari luka, dan tumbuh lebih sehat. Pajak bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan nafas kehidupan bangsa. Mari jaga aliran darah ini, agar Indonesia tetap berdiri kokoh menghadapi masa depan.