Opini Kemenkeu

# ''

Faisal Ismail
24 Oktober 2025

Keterbukaan Informasi Publik: Pentingnya Verifikasi Pemohon Informasi

Beda pemohon informasi beda pula penanganan permohonan informasinya. Petugas informasi harus jeli dalam melakukan penanganan permohonan informasi.

Sigit Andriyanto
15 Oktober 2025

Lampiran Baru SPT Badan Coretax: Penghitungan Biaya Pinjaman

Pembatasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak dihitung dengan metode tertentu. Penghitungan tersebut dituangkan dalam lampiran 11B sebagai bagian dari SPT Tahunan PPh Badan pada Coretax.

Dahlia Fleorinta Boru
14 Oktober 2025

Arsip dan Keterbukaan Informasi: Dua Pilar Transparansi Publik

Indonesia sebenarnya sudah memiliki dua regulasi penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Rusmawati Damarsari
29 September 2025

Strategi Capaian Kinerja Lelang, Membangun Kompetensi, Jaringan dan Team Work

Rancang Bangun Kompetensi menjadi penting untuk diaplikasikan kepada para Pelelang agar ke depan menjadi parameter dalam strategi capaian kinerja lelang yang lebih efektif dan profesional.

Dara Haspramudilla
26 September 2025

Bangun Keadilan Sosial dan Ekonomi Rakyat Lewat 3 Juta Rumah

Program 3 Juta Rumah tidak hanya sekadar soal angka pembangunan rumah, program ini juga berupaya untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi dengan mendongkrak perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pemerataan pembangunan.

Sigit Andriyanto
19 September 2025

Memahami Fungsi NIK sebagai Nomor Identitas Perpajakan

Alih-alih sebagai sarana administrasi perpajakan, sering ditemui bahwa alasan seseorang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah untuk memenuhi persyaratan atau layanan tertentu.

WAHYU DEWAJI
14 September 2025

Duo Permohonan Penegasan, melalui Aplikasi Coretax atau Manual

WAHYU DEWAJI
18 Agustus 2025

Sesuap Nasi untuk Abang Ojol, Di Balik Era Digital

Fungsi pajak adalah mendistribusikan pendapatan ke berbagai hal yang bermanfaat, seperti kepada para abang ojol, dan rakyat kecil pada umumnya.

Mohamad Arif Prasaja
30 Juli 2025

Kenapa Okupansi di Bali Turun ?

Jasa perhotelan memiliki beberapa aspek perpajakan, baik Pajak Daerah maupun Pajak Pusat, yang meliputi: PPh Final, PPh Pasal 23, dan PPN. Terkait penurunan okupansi, komponen pajak yang paling terdampak adalah Pajak Daerah.

Suaibatul Islamiyah
27 Juli 2025

Pemungutan PPh Marketplace, Mekanisme Baru bukan Pajak Baru

PMK Nomor 37 Tahun 2025 merupakan upaya pemerintah memberikan kemudahan dan penyederhanaan cara pembayaran dan pelaporan pajak bagi pelaku perdagangan di marketplace. Jadi, bukan pajak baru, namun mekanisme yang lebih efisien.