• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Sudah Siap Menawar, Jangan Sampai Gagal karena Terlambat
Kekayaan Negara
  • Mohammad Eko Agus
  • 26 Agustus 2026
Sudah Siap Menawar, Jangan Sampai Gagal karena Terlambat

Artikel ini mengingatkan peserta lelang daring agar memahami jadwal dan sesi penawaran, membaca pengumuman, mempelajari lelang.go.id, serta tidak menunggu detik terakhir agar penawaran tidak ditolak karena terlambat oleh sistem.

Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
Penganggaran
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla

Di tengah risiko iklim yang semakin dinamis, ruang fiskal perlu tetap cukup lentur untuk merespons keadaan darurat tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas.

Coretax: Ketika Reformasi Pajak Diuji oleh Pengalaman Warga
Umum
  • Dedy Agus Prabowo
  • 26 Agustus 2026
Coretax: Ketika Reformasi Pajak Diuji oleh Pengalaman Warga

Coretax bukan sekadar tentang perubahan cara wajib pajak melaporkan dan memenuhi kewajibannya. Coretax adalah ujian yang lebih besar: apakah reformasi administrasi perpajakan Indonesia benar-benar mampu mengubah birokrasi dari sekadar mengelola admin

Dari APBN ke Nilai Manfaat: Mengapa Bendungan Rukoh Perlu Dilihat Lebih dari Sekadar Aset?
Kekayaan Negara
  • Meilano Hardiansyah
  • 26 Agustus 2026
Dari APBN ke Nilai Manfaat: Mengapa Bendungan Rukoh Perlu Dilihat Lebih dari Sekadar Aset?

Keberhasilan investasi APBN tidak cukup diukur dari selesainya pembangunan, tetapi dari manfaat nyata aset bagi masyarakat. SROI membantu melihat nilai manfaat yang dihasilkan investasi negara.

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Dinar Fuza Laksana
  • 24 Agustus 2026
Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.

Ketika Hutan Menghasilkan Nilai: Paradigma Baru Pembiayaan Lingkungan Indonesia
Kekayaan Negara
Pembiayaan Negara
  • Resha Aditya Pratama
  • 21 Agustus 2026
Ketika Hutan Menghasilkan Nilai: Paradigma Baru Pembiayaan Lingkungan Indonesia

Hutan yang tetap berdiri, karbon yang tidak dilepaskan ke atmosfer, dan ekosistem yang tetap terjaga kini mulai dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis.

Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potensi Daerah Demi Kemandirian dan Kesejahteraan
Pembiayaan Negara
  • Rusmawati Damarsari
  • 21 Agustus 2026
Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potensi Daerah Demi Kemandirian dan Kesejahteraan

Ada satu pertanyaan yang mungkin penting bagi pemerintah daerah ketika berbicara tentang masa depan fiskalnya, “seberapa jauh daerah mampu membiayai kebutuhan masyarakatnya dengan kekuatan ekonominya sendiri?”

Digitalisasi Pajak Naik Kelas, Mengapa Kesiapan Masyarakat Masih Tinggal Kelas?
Umum
  • Diah Swastaningtias
  • 21 Agustus 2026
Digitalisasi Pajak Naik Kelas, Mengapa Kesiapan Masyarakat Masih Tinggal Kelas?

Transformasi digital perpajakan seperti Coretax memicu kesenjangan besar karena wajib pajak awam dan pelaku UMKM di daerah masih kesulitan beradaptasi dengan sistem baru.

Salah Menghitung Kebutuhan, Salah Mengadakan Aset
Kekayaan Negara
  • DENNY HIDAYAT
  • 20 Agustus 2026
Salah Menghitung Kebutuhan, Salah Mengadakan Aset

Sebelum kita sibuk memikirkan bagaimana mengoptimalkan aset yang sudah dimiliki, mungkin ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar yang perlu kita jawab: “Apakah sejak awal kita sudah merencanakan dan mengadakan aset yang benar-benar kita butuhkan?”.

PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak
Umum
  • Lesti Anggraini
  • 20 Agustus 2026
PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak

Perubahan mendasar terkait Surat Kuasa Wajib Pajak diatur dalam PMK 44, mencakup ketentuan mengenai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, persyaratan kompetensi sebagai kuasa, pembuatan dan penyampaian surat kuasa, serta ketentuan masa transisi.

Artikel Terpopuler

  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...
  • Dara Haspramudilla
  • 28 Agustus 2026
Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejaht...
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Lesti Anggraini
  • 20 Agustus 2026
PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak
  • Rusmawati Damarsari
  • 21 Agustus 2026
Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potens...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 6 7 8 9 10 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu