• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Laboratorium kepabeanan: Penjaga Klasifikasi Barang atau Penguji Mutu Komoditas?
Organisasi
  • Erwin Agung Alamsyah
  • 10 Juni 2026
Laboratorium kepabeanan: Penjaga Klasifikasi Barang atau Penguji Mutu Komoditas?

Laboratorium kepabeanan merupakan entitas yang hadir dari pedoman organisasi kepabeanan Internasional yaitu WCO Customs Laboratory Guide. Namun saat ini mulai terjadi pergesaran dari fungsi utamanya sesuai pedoman tersebut.

Saat Informasi APBN bersaing dengan Konten Viral, Belajar dari Homeless Media untuk Komunikasi Fiskal
Umum
  • Iin Kurniati
  • 09 Juni 2026
Saat Informasi APBN bersaing dengan Konten Viral, Belajar dari Homeless Media untuk Komunikasi Fiska...

Komunikasi fiskal kini bersaing dengan konten viral dan algoritma media sosial. Apa yang dapat dipelajari Kementerian Keuangan dari strategi homeless media dalam menjangkau publik?

Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Fenomena Peter Pan Syndrome
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 08 Juni 2026
Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Fenomena Peter Pan Syndrome

Fenomena Sindrom Peter Pan atau Bunching Effect yang membuat UMKM Indonesia sengaja menahan omzet di bawah ambang batas demi menghindari kewajiban perpajakan korporat, diatasi oleh pemerintah melalui reformasi kebijakan fiskal secara tegas.

Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Menambah Wajib Pajak
Penerimaan Negara
  • DENNY HIDAYAT
  • 08 Juni 2026
Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Menambah Wajib Pajak

Keberhasilan perluasan basis data pajak tidak hanya diukur dari sisi administrasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat bersedia berpartisipasi secara sukarela dalam sistem perpajakan yang ditopang oleh pemahaman, keterbukaan, dan kepercayaan.

Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UMKM: Reformasi Perpajakan untuk Mendorong Keadilan dan Kepatuhan
Penerimaan Negara
  • Faizal Wayan Umbara
  • 08 Juni 2026
Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UMKM: Reformasi Perpajakan untuk Mendorong Keadilan ...

PP Nomor 20 Tahun 2026 menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang berupaya menyeimbangkan antara pemberian kemudahan kepada UMKM dan penciptaan keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Dengan tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen

Merawat Kepercayaan Publik di Tengah Maraknya Hoaks Digital Keuangan Negara
Umum
  • Akhsan Akbar
  • 06 Juni 2026
Merawat Kepercayaan Publik di Tengah Maraknya Hoaks Digital Keuangan Negara

Di era digital, informasi keliru tentang keuangan negara dapat menyebar luas melalui media sosial dan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Membangun Keadilan dan Integritas Iklim Usaha
Penerimaan Negara
  • Muhamad Satya Abdul
  • 05 Juni 2026
Membangun Keadilan dan Integritas Iklim Usaha

PP Nomor 20 Tahun 2026 menyeimbangkan kemudahan tarif PPh final 0,5% bagi UMKM patuh dengan ketegasan hukum untuk mencegah penghindaran pajak serta melarang biaya suap demi menjaga integritas iklim usaha nasional.

Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Penerimaan Negara
Umum
  • Arlini Rifqia
  • 04 Juni 2026
Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publ...

Pengadilan Pajak menghadirkan e-Tax Court sebagai bentuk inovasi berbasis teknologi dalam administrasi sengketa pajak.

Menjaga Ketahanan Fiskal dari Hulu Tambang: Strategi Perluasan Basis PBB Sektor Minerba di Tengah Volatilitas Global
Penerimaan Negara
  • Bagus Dwi Septian
  • 03 Juni 2026
Menjaga Ketahanan Fiskal dari Hulu Tambang: Strategi Perluasan Basis PBB Sektor Minerba di Tengah Vo...

PBB Minerba adalah jangkar stabilitas APBN. Integrasi data spasial ESDM-DJP menjadi kunci perluasan basis pajak untuk memulihkan potensi penerimaan Rp106,25 milar.

Pajak Kekayaan: Menimbang Urutan yang Tepat
Penerimaan Negara
  • RINALDI
  • 02 Juni 2026
Pajak Kekayaan: Menimbang Urutan yang Tepat

Indonesia sudah punya Rp5.400 triliun harta terdeklarasi dari Tax Amnesty dan PPS. Sebelum menambah instrumen baru, yang lebih mendesak adalah mengoptimalkan yang sudah ada dan memperkuat penegakan berbasis data yang sudah di tangan DJP.

Artikel Terpopuler

  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Fatikha Faradina
  • 03 Juli 2026
Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #Asta Cita'
  • #APBN
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 6 7 8 9 10 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu