Pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang yang paling penting bagi pembangunan Indonesia. Melalui pendidikan, negara tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga membangun produktivitas tenaga kerja, memperkuat daya saing ekonomi, dan membuka kesempatan mobilitas sosial. Karena itu, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup diukur dari besarnya dana yang disediakan pemerintah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah sejauh mana anggaran tersebut benar-benar meningkatkan kesempatan belajar dan kualitas sumber daya manusia.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun, dengan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun atau sekitar 20 persen. Besarnya alokasi ini mencerminkan pemenuhan amanat konstitusi yang memprioritaskan pendanaan pendidikan. Namun, di balik angka yang besar tersebut terdapat pertanyaan penting: apakah pengalokasian 20 persen APBN telah menghasilkan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia?
Dari Anggaran Nasional ke Pelayanan Pendidikan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, anggaran pendidikan tahun 2026 didistribusikan melalui tiga mekanisme utama. Sebesar Rp 470,46 triliun dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat, Rp 264,62 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp 34 triliun melalui pembiayaan pendidikan.
Distribusi ini menunjukkan bahwa pendanaan pendidikan melibatkan berbagai institusi pemerintahan. Pemerintah pusat menyelenggarakan program pendidikan berskala nasional, sementara pemerintah daerah menjalankan pelayanan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Melalui transfer ke daerah, anggaran digunakan antara lain untuk bantuan operasional satuan pendidikan, tunjangan guru, dan dukungan pembiayaan pendidikan lainnya. Dengan demikian, pemerintah daerah memegang peran penting dalam menerjemahkan kebijakan fiskal nasional menjadi pelayanan pendidikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Namun, pembagian anggaran berdasarkan kewenangan administratif belum tentu menjamin pemerataan hasil. Setiap daerah memiliki jumlah penduduk, kondisi geografis, tingkat kemiskinan, dan kebutuhan pelayanan pendidikan yang berbeda.
Kesenjangan Pendidikan Masih Menjadi Tantangan
Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah nasional penduduk usia 16 s.d 18 tahun mencapai 77,86 persen. Akan tetapi, angka tersebut menyembunyikan perbedaan yang sangat besar antarwilayah.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, angka partisipasi sekolah kelompok usia tersebut mencapai 93,03 persen. Sebaliknya, di Papua Tengah hanya mencapai 44,61 persen dan Papua Pegunungan sebesar 50,79 persen.
Artinya, terdapat kesenjangan lebih dari 48 poin persentase antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua Tengah. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan menengah belum terdistribusi secara merata.
Kesenjangan ini juga terlihat dalam kualitas pembelajaran. Laporan Rapor Pendidikan Indonesia 2025 menunjukkan bahwa wilayah Jawa dan Bali secara umum memiliki capaian literasi lebih tinggi dibandingkan sejumlah wilayah Indonesia timur, khususnya Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai desain distribusi anggaran. Apakah formula pendanaan telah memberikan perhatian yang cukup terhadap daerah yang membutuhkan biaya lebih besar untuk menyediakan layanan pendidikan?
Sekolah di daerah pegunungan atau kepulauan terpencil dapat menghadapi biaya transportasi, distribusi bahan ajar, pembangunan fasilitas, dan penyediaan tenaga pendidik yang lebih tinggi dibandingkan sekolah di perkotaan. Oleh karena itu, distribusi anggaran pendidikan perlu mempertimbangkan bukan hanya jumlah peserta didik, tetapi juga karakteristik wilayah dan tingkat ketertinggalan pendidikan.
Antara Pertumbuhan Anggaran dan Pertumbuhan Hasil
Perkembangan indikator pendidikan menunjukkan adanya perbaikan. Menurut BPS, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 8,85 tahun pada 2024 menjadi 9,07 tahun pada 2025. Harapan lama sekolah juga meningkat menjadi 13,30 tahun.
Pada aspek kualitas pembelajaran, Rapor Pendidikan Indonesia 2025 mencatat peningkatan proporsi murid SMP/MTs/sederajat yang mencapai kompetensi minimum numerasi dari 53,35 persen pada 2022 menjadi 60,24 persen pada 2024.
Perkembangan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa indikator pendidikan. Akan tetapi, kemajuan tersebut tidak dapat secara langsung dinyatakan sebagai akibat dari peningkatan anggaran pemerintah.
Perubahan hasil pendidikan dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga, kualitas pengajaran, kebijakan pemerintah daerah, serta investasi pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya.
Demikian pula, realisasi anggaran pendidikan 2026 yang telah mencapai Rp 574,2 triliun hingga September 2026 menunjukkan perkembangan pelaksanaan anggaran, tetapi belum dapat digunakan sebagai bukti peningkatan kualitas pembelajaran.
Dengan demikian, evaluasi APBN pendidikan sebaiknya membedakan antara input, output, dan outcome. Anggaran yang dialokasikan merupakan input. Jumlah siswa penerima bantuan, sekolah yang memperoleh dukungan operasional, dan guru penerima tunjangan merupakan bagian dari output. Sementara itu, peningkatan literasi, numerasi, penyelesaian pendidikan, dan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja merupakan outcome yang perlu dinilai secara berkelanjutan.
Meninjau Kembali Komposisi Belanja Pendidikan
Selain persoalan pemerataan, komposisi belanja pendidikan juga memerlukan perhatian.
Pada APBN 2026, sekitar Rp 223,56 triliun dari anggaran pendidikan dialokasikan pada Badan Gizi Nasional. Nilai tersebut setara dengan sekitar 29,1 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan.
Program pemenuhan gizi memiliki relevansi terhadap pendidikan karena kondisi kesehatan dan kecukupan nutrisi dapat memengaruhi kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran. Namun, manfaat potensial ini tetap memerlukan evaluasi berdasarkan indikator yang terukur.
Keberhasilan program tidak cukup ditentukan oleh jumlah makanan yang didistribusikan atau besarnya anggaran yang telah diserap. Perlu diketahui apakah intervensi tersebut memperbaiki status gizi, meningkatkan kehadiran siswa, dan pada akhirnya mendukung pencapaian hasil belajar.
Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap komponen anggaran pendidikan memberikan kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tujuan pembangunan sumber daya manusia.
Menuju APBN Pendidikan Berbasis Hasil dan Pemerataan
Untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan, terdapat beberapa arah perbaikan yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem alokasi anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan riil daerah. Jumlah peserta didik tetap penting sebagai dasar pendanaan, tetapi perlu dilengkapi dengan indikator kemiskinan, kondisi geografis, akses pendidikan, dan kesenjangan hasil belajar.
Kedua, evaluasi keberhasilan belanja pendidikan perlu semakin berorientasi pada hasil. Pemerintah dapat menggunakan indikator partisipasi sekolah, angka putus sekolah, literasi, numerasi, serta kompetensi lulusan untuk menilai apakah suatu program memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Ketiga, transparansi anggaran perlu diperkuat hingga tingkat daerah dan satuan pendidikan. Informasi alokasi, realisasi, jumlah penerima manfaat, dan perkembangan indikator pendidikan sebaiknya dapat ditelusuri secara terpadu.
Keempat, evaluasi program perlu menggunakan pendekatan jangka menengah dan panjang. Peningkatan hasil pendidikan membutuhkan waktu, sehingga keberhasilan intervensi tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan satu tahun pelaksanaan anggaran.
Pada akhirnya, kewajiban mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN untuk pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan nasional. Akan tetapi, pemenuhan persentase tersebut seharusnya menjadi titik awal, bukan ukuran akhir keberhasilan.
Indonesia membutuhkan APBN pendidikan yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan adil dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa.
Ukuran keberhasilan APBN pendidikan bukan hanya seberapa besar negara membelanjakan uangnya, melainkan seberapa jauh belanja tersebut mampu memperkecil kesenjangan pendidikan dan memperluas kesempatan setiap anak Indonesia untuk membangun masa depannya.
Referensi Utama
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, Lampiran VI.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). APBN KiTa Oktober 2026, realisasi sampai dengan September 2026.
Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2025.
Badan Pusat Statistik. (2026). Angka Partisipasi Sekolah Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Rapor Pendidikan Indonesia 2025: Capaian dan Agenda Perbaikan.