• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Pajak Hijau untuk Langit Biru
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 22 Juni 2026
Pajak Hijau untuk Langit Biru

Langit Jakarta yang kian kelabu bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan sinyal adanya biaya ekonomi yang harus ditanggung masyarakat. Instrumen fiskal penting demi menjaga keberlanjutan pembangunan Indonesia dengan udara yang lebih sehat

Menyelaraskan Endowment Effect dalam Restitusi Pajak
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 22 Juni 2026
Menyelaraskan Endowment Effect dalam Restitusi Pajak

Restitusi pajak bukan sekadar pengembalian dana, melainkan instrumen keseimbangan antara hak wajib pajak dan perlindungan penerimaan negara. Melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026, mekanisme restitusi diperkuat berbasis risiko

Anestesi Fiskal: Seni Memungut Pajak Tanpa Rasa Sakit
Penerimaan Negara
  • Nifail Al Ahza
  • 22 Juni 2026
Anestesi Fiskal: Seni Memungut Pajak Tanpa Rasa Sakit

Pemotongan PPh Pasal 21 sering dipersepsikan negatif, seolah uang diambil sebelum gaji cair. Padahal sebenarnya ia adalah desain kebijakan yang berniat baik — ibarat anestesi, ia tidak menghapus kewajiban pajak, tapi membuatnya nyaris tak terasa.

Pajak sebagai Pemain Ke-12 di Balik Gegap Gempita Piala Dunia 2026
Penerimaan Negara
  • Muhamad Satya Abdul
  • 19 Juni 2026
Pajak sebagai Pemain Ke-12 di Balik Gegap Gempita Piala Dunia 2026

Pajak bekerja nyata di balik Piala Dunia 2026: hak siar TVRI gratis berkat APBN, PPN dari nobar & streaming, hingga investasi jangka panjang bagi Timnas. Bayar pajak berarti ikut merayakan kemajuan bersama.

Menggagas Defensive Tax Policy Guna Mengamankan Hak Pemajakan Karbon Indonesia dari Hegemoni CBAM
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 17 Juni 2026
Menggagas Defensive Tax Policy Guna Mengamankan Hak Pemajakan Karbon Indonesia dari Hegemoni CBAM

Integrasi pajak karbon domestik pada sistem ekspor satu pintu menjadi strategi defensif-ofensif guna mengamankan kedaulatan fiskal Indonesia dari erosi basis pajak global.

Afiliator: Cuan Jalan, Pajak Aman
Penerimaan Negara
Umum
  • Ayodhya Agti Firdausa
  • 17 Juni 2026
Afiliator: Cuan Jalan, Pajak Aman

PP 20/2026 menegaskan affiliator termasuk pekerjaan bebas, bukan UMKM tarif 0,5%; penghasilannya dikenai PPh progresif dan wajib dilaporkan.

Panda Bond dan Kepercayaan Dunia terhadap Ekonomi Indonesia
Pembiayaan Negara
  • Dara Haspramudilla
  • 16 Juni 2026
Panda Bond dan Kepercayaan Dunia terhadap Ekonomi Indonesia

Investor membeli karena mereka percaya bahwa negara tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengelola fiskal secara hati-hati, serta mempertahankan pertumbuhan dalam jangka panjang.

PP 20 Tahun 2026: Keseimbangan antara Kemudahan dan Keadilan Pajak UMKM
Penerimaan Negara
  • DIDIK YANDIAWAN
  • 15 Juni 2026
PP 20 Tahun 2026: Keseimbangan antara Kemudahan dan Keadilan Pajak UMKM

Perubahan skema PPh Final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut bertujuan untuk mewujudkan kebijakan perpajakan yang mendukung bisnis yang sehat, mendorong partisipasi ekonomi formal, sekaligus menutup celah penghindaran pajak.

Simbiosis Mutualisme antara Influencer dan Tax Officer
Penerimaan Negara
  • Udi Hammin Faroja
  • 15 Juni 2026
Simbiosis Mutualisme antara Influencer dan Tax Officer

Berapa banyak barang yang kita beli karena melihat konten influencer? Tentu jumlahnya sudah tak terhitung lagi. Katadata (2024) mengungkap bahwa influencer berhasil memengaruhi 82% keputusan pembelian konsumen di ASEAN.

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak
Penerimaan Negara
Umum
  • Fiyya Luthfiatul Husna
  • 11 Juni 2026
NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak

Perubahan NPWP menjadi NIK serta penggabungan NPWP suami istri tidak memengaruhi berlakunya Izin Kuasa Hukum. Kuasa hukum tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan jika perlu dapat melakukan pembaruan data sesuai PER-1/PP/2024.

Artikel Terpopuler

  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Fatikha Faradina
  • 03 Juli 2026
Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #Asta Cita'
  • #APBN
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 6 7 8 9 10 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu