• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi Game Changer Indonesia?
Kekayaan Negara
Organisasi
  • Haris Permadi
  • 19 Agustus 2026
RAPBN 2027: Antara Harapan dan Asa, Mampukah APBN Menjadi Game Changer Indonesia?

RAPBN 2027 diharapkan menjadi game changer yang menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan nyata melalui kebijakan fiskal yang produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan masa depan Indonesia.

Ketika Aset Negara Menjadi Beban
Kekayaan Negara
  • DENNY HIDAYAT
  • 18 Agustus 2026
Ketika Aset Negara Menjadi Beban

Tantangan pengelolaan BMN ke depan bukan lagi sekadar bagaimana memastikan seluruh barang milik negara semakin tertib secara administrasi. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mengubah ketertiban tersebut menjadi dasar untuk mengoptimalkan.

Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Yessi Juliana Br
  • 18 Agustus 2026
Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama

Hari Kemanusiaan Sedunia mengingatkan bahwa solidaritas membutuhkan aksi, sistem, dan sumber daya bersama agar negara dan masyarakat mampu hadir saat krisis.

Pelayanan Pajak Dimulai dari Pintu Masuk
Organisasi
  • Muhammad Rifqi Saifudin
  • 16 Agustus 2026
Pelayanan Pajak Dimulai dari Pintu Masuk

Satpam adalah orang pertama yang menjadi tempat bertanya wajib pajak. Mereka menjadi wajah pelayanan DJP yang berkontribusi terhadap penilaian wajib pajak. Peran terpentingnya adalah memastikan bahwa orang yang datang merasa disambut dan aman.

Mengurai Ketentuan Pajak Sewa Tanah dan Bangunan
Penerimaan Negara
  • Muhammad Rifqi Saifudin
  • 13 Agustus 2026
Mengurai Ketentuan Pajak Sewa Tanah dan Bangunan

Pajak kontrakan bukan pajak baru, selama ini DJP penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan memang telah menjadi objek PPh. Namun perlu dipahami perbedaan antara kontrakan dan kos yang diatur dalam PP 34 Tahun 2017.

Memprakarsai Redesain Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia
Penerimaan Negara
Umum
  • Fatikha Faradina
  • 13 Agustus 2026
Memprakarsai Redesain Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia

Formula Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini yang berbasis terkesan menyimpang dari prinsip eksternalitas lingkungan. Artikel ini mengusulkan reformasi PKB berbasis emisi serta komitmen pembiayaan transportasi publik yang adil.

Pajak, Kontrak Sosial, dan Jiwa Kemerdekaan yang Menuntut Peran
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 13 Agustus 2026
Pajak, Kontrak Sosial, dan Jiwa Kemerdekaan yang Menuntut Peran

Pajak adalah fondasi kedaulatan dan wujud nyata kontrak sosial berbangsa. Kesadaran warga membayar pajak harus diimbangi pengawasan kritis serta kepemimpinan yang berintegritas demi tata kelola negara yang adil.

Menata Ulang Perpajakan Internasional melalui Pajak Minimum Global
Penerimaan Negara
  • Lazuardi Widyanto Pratama
  • 11 Agustus 2026
Menata Ulang Perpajakan Internasional melalui Pajak Minimum Global

Terbitnya PMK 136 Tahun 2024 sebagai upaya menciptakan keadilan fiskal dan mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional sehingga membuat tatanan baru perpajakan internasional

Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 11 Agustus 2026
Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral

Insentif PPh 0% dalam UU PFII bukanlah bentuk obral penerimaan negara, melainkan strategi intuitif untuk menarik modal global yang belum pernah ada di Indonesia. Tentu, diiringi dengan kepastian hukum dan pengawasan terintegrasi.

Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap Lebih Menguntungkan?
Penerimaan Negara
  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap Lebih Menguntungkan?

Artikel ini menjelaskan perbedaan perlakuan pajak antara UMKM yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan, khususnya terkait fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta dan penerapan PPh Final 0,5%.

Artikel Terpopuler

  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...
  • Dara Haspramudilla
  • 28 Agustus 2026
Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejaht...
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Lesti Anggraini
  • 20 Agustus 2026
PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak
  • Rusmawati Damarsari
  • 21 Agustus 2026
Momentum Kesehatan Fiskal Daerah Menggenjot Potens...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 6 7 8 9 10 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu