Membaca ulang "APBN Melindungi, APBN Menumbuhkan" sebagai satu strategi, bukan dua pilihan
Dalam banyak diskusi tentang anggaran negara, kita sering mendengar dua kubu yang seolah tak bisa berdamai. Kubu pertama berkata bahwa negara harus hadir melindungi yang rentan lewat bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kubu kedua berkata bahwa negara harus fokus menumbuhkan ekonomi lewat investasi dan insentif, sebab pertumbuhanlah yang menciptakan lapangan kerja. Seakan-akan setiap rupiah untuk melindungi adalah rupiah yang dicuri dari pertumbuhan, dan sebaliknya.
Tema Opini Challenge tahun ini, "APBN Melindungi, APBN Menumbuhkan", menolak dikotomi itu. Tidak ada kata "atau" di sana. Tulisan ini berargumen bahwa penolakan tersebut bukan sekadar slogan yang enak didengar, melainkan cara berpikir fiskal yang tepat, yaitu perlindungan adalah fondasi pertumbuhan, pertumbuhan adalah sumber daya bagi perlindungan, dan yang menentukan apakah keduanya benar-benar berjalan bersama adalah hal yang jarang menjadi judul berita, yaitu kualitas pelaksanaan anggaran.
Sabuk pengaman dan pedal gas
Bayangkan sebuah mobil yang hanya punya pedal gas. Ia bisa melaju kencang, tetapi penumpangnya tegang dan satu tikungan tajam cukup untuk mengakhiri perjalanan. Bayangkan sebaliknya mobil yang hanya punya rem yang aman, tetapi tidak ke mana-mana. Pengemudi yang baik tahu bahwa sabuk pengaman justru membuat orang berani melaju pada kecepatan yang layak.
Perlindungan sosial bekerja seperti sabuk pengaman itu. Ketika harga pangan melonjak atau seseorang kehilangan pekerjaan, bantuan tunai dan sembako menjaga konsumsi keluarga miskin agar tidak runtuh. Anak tidak terpaksa berhenti sekolah, dan keluarga tidak harus menjual aset produktif seperti ternak atau alat kerja untuk bertahan hidup. Para ekonom menyebut mekanisme ini penstabil otomatis (automatic stabilizer): belanja yang meredam ayunan ekonomi tanpa menunggu keputusan kebijakan baru.
Ada pula logika investasi di baliknya. Riset ekonom peraih Nobel James Heckman (2006) menunjukkan bahwa investasi pada anak dari keluarga kurang beruntung, terutama sejak usia dini, memberi imbal hasil sosial yang tinggi karena membentuk kemampuan yang menopang produktivitas seumur hidup. Gizi, kesehatan, dan pendidikan hari ini adalah kualitas tenaga kerja belasan tahun lagi. Dengan kata lain, sebagian perlindungan sosial sesungguhnya adalah belanja modal, hanya saja modal yang dibangun adalah manusia, bukan beton.
Apa kata angka 2026
Logika di atas perlu diuji dengan data. Hingga akhir September 2026, pendapatan negara terkumpul Rp2.341,5 triliun, tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan setara 74,2 persen dari target tahunan. Belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun, tumbuh 19 persen. Defisit tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB, dengan keseimbangan primer yang masih surplus Rp125,5 triliun (Kemenkeu, 2026a; Kemenkeu, 2026b). Artinya, APBN bersikap ekspansif, tetapi belanja tidak melaju lebih cepat daripada kemampuan negara mengumpulkan penerimaan.
Di sisi pertumbuhan, BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,47 persen pada kuartal III 2026, naik dari 5,29 persen pada kuartal sebelumnya, dengan pertumbuhan kumulatif 5,45 persen dan konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama (BPS, 2026). Di sisi perlindungan, alokasi perlindungan sosial 2026 mencapai Rp508,2 triliun. Realisasi bantuan sosial per 30 September sebesar Rp115,8 triliun atau 71,2 persen dari pagu (Katadata, 2026a). Program Makan Bergizi Gratis telah menyerap Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat hingga semester I (Katadata, 2026b). Untuk 2027, pemerintah mengusulkan perlindungan sosial Rp549,9 triliun, naik 8,2 persen (DDTCNews, 2026).
Perlu kejujuran intelektual di sini dan data ini tidak membuktikan bahwa bantuan sosial menyebabkan pertumbuhan. Banyak faktor bekerja bersamaan, dari industri pengolahan hingga harga komoditas. Namun data ini setidaknya menunjukkan bahwa pilihan "melindungi atau menumbuhkan" bukan pilihan yang dipaksakan oleh realitas. Pada tahun 2026, keduanya terjadi dalam tahun anggaran yang sama, dengan defisit yang masih terkendali. Konsumsi rumah tangga yang menjadi mesin pertumbuhan adalah konsumsi dari rumah tangga yang pendapatannya terjaga, dan di situlah perlindungan menemukan perannya.
Tiga ujian yang menentukan
Menjadi "APBN yang melindungi dan menumbuhkan" tidak cukup dengan besarnya angka. Ada tiga ujian yang menurut saya menentukan.
Ujian pertama: ketepatan sasaran. Bantuan yang salah alamat merugikan dua kali. Keluarga yang berhak tidak terlindungi, sementara anggaran terkuras untuk yang tidak berhak. Karena itu, pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan rencana pembaruan data penerima dengan hasil Sensus Ekonomi 2026 adalah langkah yang tepat (Katadata, 2026c). Data yang akurat adalah bentuk keadilan paling konkret dalam belanja sosial. Namun ketepatan sasaran saja belum cukup. Ukuran keberhasilan bantuan sosial semestinya bukan berapa banyak keluarga yang menerima, melainkan berapa banyak yang akhirnya tidak lagi membutuhkannya. Pemerintah sendiri menyebut fokus mengintegrasikan bansos dengan program pemberdayaan ekonomi (DDTCNews, 2026). Arah ini perlu dipertegas menjadi jalur kelulusan (graduation pathway) yang jelas, yaitu penerima bantuan terhubung dengan pelatihan, akses pembiayaan usaha, dan pendampingan, sehingga sabuk pengaman perlahan berubah menjadi tangga naik.
Ujian kedua: dari output ke outcome. Kita terbiasa melaporkan keberhasilan dengan angka output: berapa porsi dibagikan, berapa sekolah dibangun, berapa orang diperiksa. Padahal publik berhak bertanya hal yang lebih mendasar: apakah gizi anak membaik, apakah angka kehadiran dan kemampuan belajar meningkat, apakah penyakit terdeteksi lebih dini? Pertanyaan ini terutama relevan bagi program dengan skala sangat besar. Dalam agenda prioritas APBN 2026, Makan Bergizi Gratis dialokasikan Rp335 triliun, anggaran kesehatan Rp244 triliun, dan ketahanan energi Rp402,4 triliun (Bisnis.com, 2026). Semakin besar anggarannya, semakin ketat seharusnya pengujian hasilnya. Sorotan publik terhadap efisiensi program-program besar bukanlah gangguan, melainkan bagian sehat dari akuntabilitas. Program MBG, misalnya, memiliki peluang menjadi pengungkit pertumbuhan yang berlipat, yakni memperbaiki gizi anak sekaligus menggerakkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM pangan setempat. Peluang itu hanya terwujud bila rantai pasoknya sungguh-sungguh melibatkan pelaku lokal dan hasilnya diukur.
Ujian ketiga: kredibilitas dan ruang fiskal. Defisit 1,24 persen PDB hingga September memang terlihat nyaman. Namun Kementerian Keuangan sendiri menyatakan bahwa realisasi belanja diperkirakan meningkat pada akhir tahun (Katadata, 2026d), dan belanja negara baru terserap 69,2 persen dari pagu. Di sini ada pelajaran lama yang terus berulang: belanja yang menumpuk di penghujung tahun cenderung kurang efektif dalam menggerakkan ekonomi dibandingkan belanja yang mengalir merata sejak awal. Sinyal dari dunia usaha juga perlu dibaca dengan jernih. Di tengah pertumbuhan 5,47 persen, kalangan pengusaha dilaporkan masih bersikap menunggu karena tekanan daya beli, kenaikan biaya produksi, dan ketidakpastian iklim investasi (Bisnis.com, 2026b). Artinya, pertumbuhan nasional belum tentu terasa merata, dan kapasitas fiskal daerah menentukan apakah belanja negara benar-benar sampai ke warga.
Ruang fiskal pun bukan sekadar soal defisit yang berada di bawah batas 3 persen PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ruang fiskal adalah soal kepercayaan, namun keyakinan pasar dan masyarakat bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan, termasuk yang dibiayai utang, berubah menjadi aset produktif dan bukan beban generasi berikutnya. Kredibilitas inilah yang memungkinkan APBN terus melindungi ketika krisis datang. Perlindungan yang tidak dijaga kredibilitasnya akan kehabisan napas tepat saat paling dibutuhkan.
Empat langkah yang bisa dimulai sekarang
Pertama, bangun dasbor hasil (outcome dashboard) untuk setiap program prioritas yang bisa diakses publik, memuat indikator dampak seperti status gizi, kehadiran sekolah, dan pendapatan penerima, bukan hanya serapan anggaran.
Kedua, ratakan irama belanja. Percepat kontrak dan penyaluran sejak awal tahun melalui perencanaan yang matang, sehingga efek pengganda belanja terasa sepanjang tahun, bukan menumpuk pada kuartal terakhir.
Ketiga, jadikan kelulusan sebagai target eksplisit bantuan sosial. Hubungkan data DTSEN dengan program pemberdayaan, pelatihan kerja, dan pembiayaan usaha mikro, serta ukur berapa persen penerima yang naik kelas setiap tahunnya.
Keempat, perkuat literasi APBN. Warga yang bisa membaca laporan bulanan APBN KiTa dan dokumen anggaran akan menjadi pengawas yang cerdas, bukan sekadar penerima kabar. Informasi anggaran yang mudah dipahami adalah bentuk perlindungan tersendiri terhadap hoaks dan kesalahpahaman fiskal.
Kembali ke analogi mobil tadi. APBN memang dikemudikan oleh pemerintah dan DPR, tetapi perjalanannya menyangkut seluruh penumpang. Sabuk pengaman dan pedal gas bukan dua tuas yang saling bertentangan. Keduanya adalah bagian dari satu kendaraan yang dirancang untuk sampai ke tujuan dengan selamat menuju Indonesia yang makmur dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
"APBN Melindungi, APBN Menumbuhkan" akan benar-benar bermakna jika dua kata kerja itu dibuktikan lewat hasil yang dapat diperiksa warga: anak yang lebih sehat, keluarga yang naik kelas, usaha kecil yang tumbuh, dan keuangan negara yang tetap sehat untuk dititipkan kepada generasi berikutnya. Tugas kita semua, dari pengelola anggaran hingga pembayar pajak, adalah menjadi kopilot yang bukan hanya menikmati perjalanan, tetapi juga membaca peta dan berani mengingatkan ketika arah mulai melenceng.