Hampir semua dari kita pernah berdiri di lapangan sekolah pada Senin pagi, mendengarkan seorang teman atau bahkan kita sendiri membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalimatnya panjang dan matahari mulai terik, sehingga isinya sering kali lewat begitu saja. Padahal, alinea keempatnya memuat amanat yang mendasar: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.
Ungkapan "APBN melindungi, APBN menumbuhkan", yang berulang kali disampaikan Menteri Keuangan ketika menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, terdengar seperti gema langsung dari amanat tersebut. Kemiripan itu berakar kuat pada konstitusi dan hidup dalam tradisi pemikiran ekonomi Indonesia. Setiap tahun, kedua mandat itu diterjemahkan ulang menjadi deretan angka di dalam APBN.
Melindungi dan menumbuhkan kerap dibayangkan sebagai dua kebutuhan yang berebut ruang anggaran, seolah belanja untuk menjaga kehidupan hari ini mengurangi kesempatan membangun ekonomi esok hari. Namun, pandangan itu melewatkan hubungan erat di antara keduanya. Perlindungan yang menjaga kesehatan, gizi, dan pendidikan sebuah keluarga, serta memelihara kemampuan anggotanya untuk bekerja, justru menjadi fondasi yang mempertahankan daya tumbuh nasional. Sebaliknya, pertumbuhan yang membuka lapangan kerja dan memperluas penerimaan negara akan menyediakan pembiayaan bagi perlindungan masyarakat di masa berikutnya.
APBN 2027 menjadi anggaran ketiga yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Perjalanan tiga anggaran berturut-turut ini memperlihatkan bagaimana hubungan saling menopang tersebut diwujudkan, sekaligus syarat utama agar keduanya dapat bertahan.
Dua Kata yang Berakar pada Konstitusi dan Tradisi Pemikiran
Dasar pengelolaan APBN bermuara pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Di sana ditetapkan bahwa APBN, sebagai wujud pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa penutup itu muncul lagi di Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang bumi, air, dan kekayaan alam. Kesamaan penekanan ini memberi petunjuk penting: Pasal 33 mengatur sumber kemakmuran dan susunan perekonomian, sedangkan Pasal 23 mengatur tata kelola keuangan bersama agar kemakmuran itu benar-benar sampai ke pangkuan rakyat.
Pasal-pasal konstitusi lainnya memberikan muatan yang lebih spesifik. Pasal 31 ayat (4) mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen, sementara Pasal 34 menugasi negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dengan kacamata ini, APBN berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk menunaikan janji Pembukaan UUD 1945, sehingga program pendidikan dan perlindungan sosial memiliki dasar yang jauh lebih panjang umurnya ketimbang pergantian program tahunan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerjemahkan amanat konstitusi itu ke dalam fungsi fiskal yang lebih teknis: alokasi, distribusi, dan stabilisasi, di samping fungsi otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Fungsi distribusi dan stabilisasi dekat dengan misi melindungi, sebab melalui kedua fungsi inilah anggaran menjaga keadilan sosial dan menahan guncangan eksternal agar tidak langsung menghantam daya beli rumah tangga. Sementara itu, fungsi alokasi mencerminkan misi menumbuhkan, yakni mengarahkan sumber daya menuju kegiatan produktif yang memperbesar kapasitas ekonomi nasional.
Gagasan bahwa negara harus menumbuhkan sekaligus melindungi juga mengakar panjang dalam pemikiran ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menuliskannya dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya (2023). Ia menyebut jalan yang dipilih para pendiri bangsa sebagai "ekonomi konstitusi", yaitu mengambil yang terbaik dari dua mazhab besar ekonomi. Kewirausahaan, inovasi, dan investasi didorong, tetapi, tulisnya, semua itu "harus diimbangi dengan pengamanan rakyat banyak". Dalam buku yang sama, ia menegaskan bahwa negara harus menjamin setiap warga memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik, serta dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Jejak pemikiran ini diwarisi dari ayahnya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang kerap menguraikan konsep ekonomi campuran di meja makan keluarga. Sumitro, yang dua kali menjabat Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap, memulai kepedulian ekonominya dari realitas akar rumput. Menurut catatan Media Keuangan, disertasinya di Rotterdam tentang kredit rakyat pada masa depresi (Het Volkscredietwezen in de Depressie) lahir dari ingatan masa kecilnya saat menyaksikan antrean panjang petani di kantor perkreditan, yang meminjam demi menjaga dapur tetap mengepul pada musim paceklik. Kepedulian yang sama muncul dalam Persoalan Ekonomi di Indonesia (1953), sebelum ia menulis Perkembangan Pemikiran Ekonomi (1994) tentang teori pertumbuhan dan pembangunan. Ketika pemerintah mengantar APBN 2026 ke DPR, tiga pilar pemikirannya disebut secara terbuka: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis. Tiga pilar itu kini menemukan bentuk modernnya dalam rumusan Menteri Keuangan Suahasil Nazara: APBN yang menumbuhkan dan melindungi, dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal.
Dari Peralihan ke Ujian Nyata: Pelajaran APBN 2025 dan 2026
Gagasan konstitusi dan pemikiran ekonomi itu langsung diuji dalam praktik tata kelola fiskal dua tahun terakhir, yang memberikan pelajaran berharga bagi perancangan APBN 2027. Sebagai anggaran peralihan, APBN 2025 disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga tugas pertamanya adalah menata ulang prioritas belanja. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, pemerintah mengkaji ulang pos-pos belanja demi memberi ruang bagi program yang berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun peralihan ini memperlihatkan bahwa ruang untuk melindungi dan menumbuhkan dapat diciptakan melalui penataan ulang belanja yang sudah ada, asalkan dilakukan dengan cermat.
Ujian sesungguhnya hadir pada APBN 2026, anggaran pertama yang dirancang penuh oleh pemerintahan saat ini. Gejolak geopolitik di Timur Tengah mendorong harga minyak mentah dunia melonjak tajam. Hingga akhir Oktober 2026, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai sekitar 93 dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi dasar APBN. Demi melindungi daya beli masyarakat, pemerintah mengambil keputusan tegas untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.
Akibatnya, APBN menjadi penyerap guncangan tersebut. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa patokan subsidi dan kompensasi energi tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp500 triliun, dan hingga 30 Oktober 2026 sebesar Rp333,9 triliun telah dibayarkan kepada Pertamina dan PLN. Pengalaman 2026 memberikan gambaran konkret tentang makna APBN melindungi: harga BBM di pompa bensin dan tarif listrik rumah tangga tetap stabil di tengah gejolak global. Bagi pengemudi ojek daring, pedagang keliling, dan nelayan kecil, kepastian harga ini menghindarkan mereka dari lonjakan ongkos hidup yang mendadak. Pada saat yang sama, peristiwa ini menegaskan bahwa perlindungan membutuhkan biaya nyata, yang hanya sanggup ditanggung jika kesehatan anggaran telah dijaga dengan disiplin sebelum guncangan datang.
Membedah APBN 2027: Memadukan Jaring Pengaman dan Tangga Kemajuan
Berangkat dari prioritas yang sudah ditata dan pengalaman menghadapi guncangan, APBN 2027 dirancang untuk menjalankan fungsi ganda itu sekaligus. Disetujui Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2026 dengan tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", APBN 2027 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, belanja negara Rp4.106,3 triliun, dan defisit Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Belanja itu difokuskan pada delapan klaster program prioritas nasional. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah merumuskan arah APBN 2027 dengan gambar yang mudah diingat: bantuan menjaga rakyat agar tidak jatuh, sedangkan pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan kesempatan ekonomi menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas. Dalam bahasa tulisan ini, bantuan sosial adalah jaring pengaman, dan belanja yang membuka kesempatan adalah tangga kemajuan.
Poros Perlindungan: Jaring Pengaman Sosial
Sisi perlindungan APBN 2027 ditegaskan melalui anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun. Anggaran ini menjangkau program yang akrab bagi banyak rumah tangga: Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, Kartu Sembako, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bagi keluarga berpenghasilan rendah, sakit atau kehilangan pekerjaan dapat seketika mengganggu belanja gizi dan pendidikan anak. Bantuan yang hadir tepat waktu mencegah keluarga menjual alat kerja atau menarik anak dari sekolah. Said Abdullah juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran harus diikuti perbaikan data penerima, karena ketepatan sasaran adalah persoalan keadilan.
Di sinilah titik temu antara perlindungan dan pertumbuhan: anak yang tetap bertahan di bangku sekolah menjaga peluangnya membangun keterampilan, sedangkan orang tua yang memperoleh akses pengobatan dapat segera kembali bekerja. Kebijakan ini ditopang sasaran sosial yang terukur, yaitu penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 6,0 sampai 6,5 persen dan rasio Gini ke kisaran 0,360 sampai 0,365.
Program Makan Bergizi Gratis berdiri tepat di persimpangan fungsi perlindungan dan pertumbuhan. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, MBG dialokasikan sebesar Rp240,2 triliun dengan sasaran 72,1 juta penerima, yang mencakup anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam jangka pendek, MBG menjaga pemenuhan gizi generasi muda sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dengan menyerap hasil petani, peternak, dan usaha pangan di sekitar dapur-dapurnya. Manfaat jangka panjangnya akan ikut ditentukan oleh mutu makanan dan mutu sekolah tempat anak-anak itu belajar, sehingga program gizi perlu berjalan bersama anggaran pendidikan untuk mencetak tenaga kerja berkualitas.
Poros Pertumbuhan: Tangga Kemajuan
Pada sisi pertumbuhan, APBN 2027 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, lebih tinggi daripada target 5,4 persen pada APBN 2026, dengan penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
Pendorong utama poros ini adalah anggaran pendidikan yang mencapai Rp824 triliun, atau sekitar seperlima belanja negara, sesuai amanat Pasal 31 UUD 1945. Anggaran ini disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, pengembangan Sekolah Rakyat, serta beasiswa, termasuk LPDP. Sekolah Rakyat menjadi contoh nyata penyatuan jaring dan tangga: program ini melindungi anak dari keluarga miskin hari ini dari risiko putus sekolah, sekaligus membekali mereka untuk memasuki dunia kerja di masa depan.
Poros pertumbuhan juga diperkuat oleh anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun untuk produksi dan modernisasi, serta untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Di tingkat wilayah, penopang pertumbuhan dihadirkan lewat transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun. Selain itu, pemerintah pusat menanggung Rp23 triliun gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, yang sebagian besar adalah guru dan tenaga kesehatan, sehingga APBD memiliki ruang gerak yang lebih leluasa untuk pelayanan publik dan pembangunan. Seberapa besar manfaatnya bagi warga akan bergantung pada cara tiap pemerintah daerah memakai ruang tersebut.
Kredibilitas dan Akuntabilitas: Syarat agar Keduanya Bertahan
Dua misi besar itu, melindungi dan menumbuhkan, hanya akan berdiri kokoh jika kata ketiga dalam rumusan Menteri Keuangan tetap terjaga, yaitu kredibilitas fiskal.
Dalam pembahasan bersama DPR, belanja negara dinaikkan sekitar Rp9,1 triliun dari usulan awal untuk memperkuat program prioritas, tetapi defisit tetap dijaga pada 2,4 persen PDB. Menurut Said Abdullah, kenaikan belanja itu diimbangi dengan tanggung jawab menaikkan target penerimaan dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga tidak dibebankan pada pembiayaan utang.
Menjaga angka defisit dalam UU APBN baru langkah awal. Tantangan sesungguhnya sepanjang 2027 adalah mewujudkan target penerimaan tersebut sembari menjaga mutu dan ketepatan sasaran belanja. Pengalaman 2026 menunjukkan bahwa APBN sanggup menjadi perisai rakyat di masa krisis karena daya tahannya telah dipupuk pada periode yang tenang. Karena itu, menjaga disiplin dan kesehatan fiskal hari ini adalah bentuk perlindungan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan.
Syarat berikutnya bermuara pada dua kata kunci Pasal 23 UUD 1945 yang sering kali terlewat: terbuka dan bertanggung jawab. Ukuran keberhasilan APBN tidak cukup berhenti pada besarnya pagu anggaran atau tingginya persentase penyerapan, karena indikator utamanya adalah manfaat nyata yang dirasakan publik. Masyarakat pun dapat ikut membaca APBN dengan pertanyaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berapa anak yang kondisi gizinya membaik? Berapa keluarga yang berhasil keluar dari garis kemiskinan? Seberapa jauh angka putus sekolah turun dan lapangan kerja formal bertambah? Sasaran yang sudah dicantumkan dalam APBN 2027 memberi pegangan untuk mengikuti jawabannya dari waktu ke waktu.
Menjawab Janji Konstitusi
Senin depan, di ribuan lapangan sekolah di seluruh pelosok tanah air, Pembukaan UUD 1945 akan kembali dibacakan. Sebagian anak yang berdiri di barisan itu kini menikmati makan siang bergizi dari negara, dan sebagian lainnya dapat terus melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berkat bantuan pendidikan dari pemerintah.
Tiga APBN berturut-turut telah menjawab amanat Pembukaan UUD 1945 dengan karakternya masing-masing. APBN 2025 menjadi jembatan konsolidasi, APBN 2026 teruji sebagai perisai di tengah guncangan, dan APBN 2027 hadir untuk memadukan jaring pengaman dan tangga kemajuan. APBN 2027 adalah wujud komitmen fiskal bangsa: jaring yang menjaga agar tidak ada satu pun warga yang terjatuh, sekaligus tangga yang kokoh agar seluruh rakyat dapat naik menuju cita-cita Indonesia Emas.
Referensi
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pembukaan alinea keempat, Pasal 23 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (4).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
4. Prabowo Subianto. (2023). Paradoks Indonesia dan Solusinya (versi digital, Agustus 2023). Jakarta: PT Media Pandu Bangsa.
5. Djojohadikusumo, S. (1994). Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
6. Djojohadikusumo, S. (1953). Persoalan Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Indira.
7. Mumpuni, G. R., dan Hapsari, R. (2025, 14 Oktober). Pemikiran Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo: Ilmu, Integritas, dan Pengabdian untuk Bangsa. Media Keuangan. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemikiran-ekonomi-sumitro-djojohadikusumo-ilmu-integritas-dan-pengabdian-untuk-bangsa
8. Bisnis.com. (2025, 25 September). Mengenal Sumitro Djojohadikusumo, Sumitronomics dan Arah Ekonomi Prabowo. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250925/9/1914591/mengenal-sumitro-djojohadikusumo-sumitronomics-dan-arah-ekonomi-prabowo
9. Kementerian Keuangan. (2026). Siaran Pers RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-berita/42403/Siaran-Pers-RAPBN-2027-Tumbuh-Lebih-Tinggi-Sejahtera-Lebih-Cepat.html
10. Kementerian Sekretariat Negara. (2026, 1 Oktober). RUU APBN 2027 Resmi Disahkan, Fokus pada Delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional. https://setneg.go.id/baca/index/ruu_apbn_2027_resmi_disahkan_fokus_pada_delapan_klaster_program_kerja_prioritas_nasional
11. RRI. (2026). Menkeu Sebut APBN 2027 Jadi Instrumen Pertumbuhan dan Perlindungan. https://rri.co.id/keuangan/2771274/menkeu-sebut-apbn-2027-jadi-instrumen-pertumbuhan-dan-perlindungan
12. JawaPos.com. (2026, 29 September). DPR dan Pemerintah Sepakati Defisit APBN 2027 sebesar 2,4 Persen PDB. https://www.jawapos.com/ekonomi/2609290223/dpr-dan-pemerintah-sepakati-defisit-apbn-2027-sebesar-24-persen-pdb
13. CNBC Indonesia. (2026, 29 September). Defisit APBN 2027 Tetap Dijaga di 2,4%, Meski Belanja Naik. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260929110503-4-771702/defisit-apbn-2027-tetap-dijaga-di-24-meski-belanja-naik
14. Jurnas.com. (2026, 5 Oktober). APBN 2027 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat. https://www.jurnas.com/artikel/1666587/apbn-2027-harus-beri-manfaat-nyata-bagi-rakyat
15. Periskop.id. (2026, 29 September). Anggaran Pendidikan 2027 Tembus Rp824 Triliun, Sasar PIP hingga LPDP. https://periskop.id/makro/20260929/anggaran-pendidikan-2027-tembus-rp824-triliun-sasar-pip-hingga-lpdp
16. DDTCNews. (2026). APBN 2027, Pemerintah Pusat Tanggung Gaji PPPK Daerah Rp23 Triliun. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822847/apbn-2027-pemerintah-pusat-tanggung-gaji-pppk-daerah-rp23-triliun
17. CNN Indonesia. (2026, 18 Agustus). Anggaran MBG Rp240,2 T di RAPBN 2027, Sasar 72,1 Juta Penerima. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260818220905-532-1393785/anggaran-mbg-rp2402-t-di-rapbn-2027-sasar-721-juta-penerima
18. Kontan. (2026). Suahasil Sebut APBN 2027 Akan Dioptimalkan untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6%. https://nasional.kontan.co.id/news/suahasil-sebut-apbn-2027-akan-dioptimalkan-untuk-kejar-pertumbuhan-ekonomi-6
19. CNN Indonesia. (2026, 4 November). Menkeu Suahasil Buka-bukaan Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp500 T. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261104125557-532-1423160/menkeu-suahasil-buka-bukaan-subsidi-energi-bengkak-jadi-rp500-t
20. Bloomberg Technoz. (2026, 4 November). Suahasil Naikkan Subsidi dan Kompensasi Energi Jadi Rp500 T. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/126714/suahasil-naikkan-subsidi-dan-kompensasi-energi-jadi-rp500-t