Jika mendengar kata defisit, sebagian masyarakat mungkin langsung memiliki konotasi negatif. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/) mengartikan defisit sebagai kekurangan (dalam anggaran belanja). Dalam konteks keuangan daerah, defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Dengan kata lain, defisit terjadi ketika jumlah belanja daerah lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh pada tahun tersebut (dikutip dari https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-defisit-apbd-dan-bagaimana-tindak-lanjutnya-2). Namun, defisit tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang buruk. Dalam pengelolaan keuangan daerah, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan, sepanjang dikelola secara terukur dan bertanggung jawab.
Melalui defisit APBD, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fleksibilitas tersebut dapat dimanfaatkan ketika kebutuhan belanja prioritas belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari pendapatan daerah. Meski demikian, pembiayaan defisit, khususnya yang bersumber dari utang, harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan beban berlebihan pada masa mendatang. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan disiplin fiskal, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76 Tahun 2026 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2027.
Dalam PMK 76/2026, pemerintah menetapkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebesar 2,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2027. Sementara itu, batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah ditetapkan masing-masing sebesar 0,18% dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan dalam penyusunan APBN 2027. Penetapan batas ini bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan daerah, melainkan sebagai instrumen pengendalian agar pembiayaan tetap berada dalam koridor kemampuan fiskal. Penting dipahami pula bahwa defisit APBD tidak serta-merta berarti penambahan utang. Defisit dapat dibiayai melalui berbagai sumber pembiayaan, sedangkan PMK ini secara khusus mengatur batas dan pengendalian defisit yang dibiayai melalui pembiayaan utang daerah.
Berdasarkan PMK dimaksud, apakah batas maksimal defisit APBD tersebut dapat dilampaui? Jawabannya, dimungkinkan, tetapi bukan secara otomatis dan tidak tanpa persyaratan. Berdasarkan PMK 76/2026, rencana defisit yang melebihi batas maksimal harus memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Persetujuan tersebut mensyaratkan, antara lain, batas kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari utang daerah dan batas kumulatif pembiayaan utang daerah secara nasional tetap terjaga, masing-masing sebesar 0,18% dari proyeksi PDB. Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki rasio kemampuan keuangan untuk membayar kembali utang paling sedikit 2,5. Jumlah sisa pembiayaan utang ditambah rencana penarikan utang juga tidak boleh melampaui 75% dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Persyaratan lainnya berkaitan dengan jenis dan jangka waktu pembiayaan utang, termasuk pertimbangan atau persetujuan dari kementerian terkait serta kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada kemampuan membayar dan kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, pelampauan batas defisit tetap mempertimbangkan kemampuan daerah sekaligus kondisi fiskal nasional.
Selain memenuhi persyaratan tersebut, pemerintah daerah juga harus mengikuti mekanisme pengajuan yang telah ditetapkan. Kepala daerah wajib menyampaikan surat permohonan pelampauan batas maksimal defisit kepada Menteri Keuangan sebelum rancangan peraturan daerah mengenai APBD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur. Permohonan harus dilengkapi dokumen pendukung, antara lain laporan realisasi anggaran, rancangan APBD, serta rencana penarikan dan pembayaran kembali pembiayaan utang daerah. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Artinya, pelampauan batas defisit bukan keputusan sepihak pemerintah daerah, melainkan harus melalui proses penilaian dan persetujuan sesuai ketentuan. Pada akhirnya, PMK 76/2026 memberikan fleksibilitas fiskal bagi daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberlanjutan keuangan. Sebab, pengelolaan defisit yang sehat bukan semata-mata tentang menjaga angka dalam APBD, tetapi juga memastikan bahwa setiap pembiayaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.