Ketika ekonomi tumbuh 16,65 persen, apakah kesejahteraan masyarakat ikut berlari secepat itu? Pertanyaan ini patut diajukan ketika membaca perkembangan perekonomian Maluku Utara. Di tengah pesatnya aktivitas industri pengolahan nikel, angka pertumbuhan ekonomi daerah ini kembali mencuri perhatian. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa cepat perekonomian tumbuh, melainkan juga dari seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Maluku Utara pada triwulan III-2026 tumbuh 16,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 masih mencapai 77,85 ribu orang atau 5,79 persen dari total penduduk. Angka kemiskinan tersebut meningkat 0,20 poin persentase dibandingkan September 2025, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan Maret 2025.
Tentu, kedua indikator yang berbeda periode itu tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal menurunkan kemiskinan. Apalagi, pembangunan manusia di Maluku Utara juga menunjukkan kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia pada 2026 mencapai 73,21, meningkat dari 72,52 pada tahun sebelumnya.
Namun, di balik perkembangan positif tersebut, terdapat pertanyaan kebijakan yang lebih mendasar: bagaimana memastikan pertumbuhan yang terutama digerakkan oleh industri bernilai tambah tinggi mampu memperluas pekerjaan, meningkatkan daya beli, dan memperbaiki pelayanan publik?
Di sinilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peran strategis. APBN bukan sekadar daftar penerimaan dan pengeluaran negara. Ia merupakan instrumen untuk menjembatani kekuatan pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh mekanisme pasar.
Pertumbuhan Tinggi Belum Tentu Menyebar Merata
Hilirisasi mineral telah mengubah wajah ekonomi Maluku Utara. Aktivitas pertambangan dan industri pengolahan membuka peluang investasi, meningkatkan produksi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral strategis.
Perkembangan ini patut diapresiasi. Transformasi dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan bernilai tambah merupakan bagian penting dari upaya memperkuat struktur ekonomi nasional.
Namun, pertumbuhan industri berskala besar memiliki karakteristik yang perlu dipahami. Industri padat modal mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi, tetapi belum tentu menciptakan pekerjaan dalam jumlah sebanding dengan peningkatan produksinya.
Penelitian Asyono, Samputra, dan Djatmiko (2026) tentang transformasi industri nikel Indonesia memperlihatkan kecenderungan meningkatnya nilai tambah yang disertai penurunan intensitas penyerapan tenaga kerja dalam hasil simulasi input-output. Temuan tersebut mengingatkan bahwa ekspansi industri perlu dilengkapi kebijakan keterampilan tenaga kerja, penguatan usaha lokal, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Penelitian Warburton (2024) juga menyoroti karakter pertumbuhan industri mineral Indonesia yang dapat membentuk kantong-kantong kegiatan ekonomi dengan manfaat yang tidak selalu tersebar secara merata.
Kedua penelitian tersebut bukan bukti bahwa setiap kawasan industri di Maluku Utara mengalami kondisi yang sama. Namun, keduanya memberikan landasan ilmiah untuk memahami mengapa pertumbuhan ekonomi agregat perlu dibaca bersama indikator ketenagakerjaan, kemiskinan, dan kualitas hidup.
Tantangannya bukan mempertentangkan hilirisasi dengan kesejahteraan. Keduanya justru perlu dipertemukan melalui kebijakan publik yang tepat.
Jika pabrik tumbuh, petani dan nelayan lokal seharusnya memperoleh peluang pasar baru. Jika investasi meningkat, anak muda setempat perlu memiliki keterampilan untuk mengakses pekerjaan berkualitas. Jika aktivitas ekonomi meluas, konektivitas antarpulau dan pelayanan dasar juga semestinya berkembang.
Pertumbuhan yang kuat akan menjadi semakin bermakna ketika manfaatnya tidak berhenti di kawasan industri.
APBN sebagai Jembatan Kesejahteraan
APBN memiliki dua fungsi yang saling melengkapi. Pertama, melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial. Kedua, menciptakan fondasi pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Hingga September 2026, realisasi belanja negara secara nasional mencapai Rp2.660,5 triliun. Dari jumlah tersebut, transfer ke daerah mencapai Rp599,2 triliun, sebagaimana dilaporkan Kementerian Keuangan dalam APBN KiTa Oktober 2026.
Melalui berbagai instrumen belanja, APBN mendukung pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta penyelenggaraan layanan pemerintahan di daerah.
Bagi Maluku Utara, peran tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik geografisnya sebagai wilayah kepulauan. Biaya pembangunan dan penyediaan layanan publik dapat meningkat akibat kebutuhan transportasi laut, distribusi logistik, serta perbedaan akses antarpulau.
Sekolah yang memerlukan perbaikan tidak selalu berada dekat pusat pemerintahan. Puskesmas membutuhkan tenaga kesehatan dan pasokan obat yang harus menjangkau wilayah terpencil. Nelayan membutuhkan pelabuhan, fasilitas penyimpanan dingin, dan akses pasar yang layak.
Dalam situasi demikian, APBN berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesempatan sekaligus penopang daya saing daerah.
Akan tetapi, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Rajkumar dan Swaroop (2008), melalui penelitian dalam Journal of Development Economics, menemukan bahwa kualitas tata kelola sangat memengaruhi efektivitas belanja pemerintah dalam menghasilkan perbaikan pembangunan manusia.
Pelajarannya jelas: peningkatan anggaran perlu berjalan bersama perbaikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Dengan kata lain, anggaran harus dinilai bukan hanya dari berapa rupiah yang dibelanjakan, tetapi juga dari perubahan nyata yang dihasilkannya.
Dari Penyerapan Anggaran ke Manfaat Nyata
Selama ini, keberhasilan pelaksanaan anggaran kerap dibicarakan melalui persentase realisasi. Serapan yang tinggi dianggap menunjukkan kegiatan berjalan sesuai rencana, sedangkan serapan rendah sering dipandang sebagai keterlambatan.
Indikator tersebut penting, terutama untuk menjaga ketepatan pelaksanaan APBN. Namun, persentase realisasi belum dapat menjelaskan seluruh manfaat suatu program.
Sebagai contoh, pembangunan fasilitas kesehatan tidak cukup dinilai dari selesainya konstruksi. Keberhasilannya perlu dilihat pula dari ketersediaan tenaga medis, peralatan yang berfungsi, dan meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Demikian pula pembangunan jalan. Jalan yang selesai dibangun baru menghasilkan manfaat optimal ketika benar-benar memperpendek waktu perjalanan, menurunkan biaya distribusi, atau membuka akses pasar bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, pengelolaan anggaran perlu semakin berorientasi pada hasil.
Penelitian Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996) menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tetapi juga oleh komposisi dan produktivitas masing-masing jenis pengeluaran. Belanja yang tampak produktif sekalipun dapat kehilangan efektivitas jika dialokasikan secara berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan.
Pesan pentingnya bukan bahwa belanja modal lebih buruk daripada belanja operasional, melainkan bahwa komposisi anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan menghasilkan manfaat.
Bagi daerah kepulauan, fasilitas yang dibangun tanpa dukungan pemeliharaan, tenaga operasional, dan akses transportasi berisiko tidak memberikan pelayanan optimal.
Dengan demikian, kualitas perencanaan dan kesinambungan operasional menjadi sama pentingnya dengan penyelesaian proyek fisik.
Memperkuat Peran Perbendaharaan di Daerah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan orientasi tersebut. Selain menjalankan fungsi perbendaharaan dan penyaluran dana, DJPb melalui kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga berperan dalam analisis fiskal regional serta koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah.
Informasi tentang pelaksanaan APBN, transfer ke daerah, dan perkembangan ekonomi regional dapat dipadukan untuk menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara belanja publik dan kondisi masyarakat.
Namun, analisis perlu dilanjutkan menjadi masukan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.
Dalam konteks Maluku Utara, terdapat empat langkah yang layak diprioritaskan.
Pertama, membangun pemantauan manfaat belanja berbasis wilayah dan hasil. Kanwil DJPb bersama KPPN dapat memperkuat analisis atas belanja strategis dengan menghubungkan data realisasi anggaran, capaian keluaran program, serta indikator layanan dan kesejahteraan yang tersedia. Analisis dilakukan dengan memperhatikan perbedaan waktu, lokasi, dan faktor lain yang memengaruhi hasil.
Misalnya, perkembangan belanja pendidikan perlu dibaca bersama kondisi layanan sekolah, sedangkan dukungan infrastruktur perlu dikaitkan dengan perubahan aksesibilitas dan kegiatan ekonomi setempat.
Pemantauan ini tidak harus dimulai dengan aplikasi baru. Data dari sistem penganggaran, perbendaharaan, keuangan daerah, dan statistik resmi dapat dimanfaatkan secara bertahap melalui mekanisme pertukaran data sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Kedua, memperkuat kualitas belanja dan pengelolaan kas pemerintah daerah. Penyaluran transfer ke daerah perlu diikuti koordinasi untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan, kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu, dan kewajiban pemerintah daerah dikelola secara terukur.
Bagi pemerintah daerah yang menghadapi tekanan likuiditas, proyeksi arus kas menjadi penting agar belanja wajib, pelayanan dasar, serta penyelesaian kewajiban yang jatuh tempo dapat diprioritaskan sesuai ketentuan.
DJPb dapat berkontribusi melalui penyediaan informasi transfer, analisis risiko fiskal, dan forum koordinasi. Sementara itu, keputusan penganggaran serta pelaksanaan APBD tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Ketiga, menghubungkan pertumbuhan industri dengan penguatan ekonomi lokal. Pemerintah daerah, pelaku industri, lembaga pendidikan, dan instansi terkait perlu mengidentifikasi kebutuhan barang, jasa, serta kompetensi tenaga kerja di kawasan industri.
Hasil identifikasi tersebut dapat menjadi dasar pengembangan pelatihan vokasi, penguatan koperasi dan UMKM, serta pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian, perikanan, dan logistik.
APBN dapat mendukungnya melalui program kementerian/lembaga dan transfer ke daerah sesuai kebijakan, alokasi, dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, peluang ekonomi dari hilirisasi tidak hanya berputar pada kegiatan industri utama, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan bagi masyarakat di sekitarnya.
Keempat, memperkuat evaluasi berbasis data dan akuntabilitas. Informasi APBN dan APBD perlu dianalisis secara terpadu dengan data statistik, laporan keuangan pemerintah daerah, serta hasil pemeriksaan yang relevan.
Keandalan data keuangan bukan semata-mata persoalan administratif. Data yang akurat membantu pemerintah menentukan prioritas, mengidentifikasi risiko, dan mengevaluasi apakah kebijakan fiskal telah memberikan hasil sesuai tujuan.
Forum koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya dapat diarahkan pada penyelesaian persoalan konkret, bukan sekadar pertukaran informasi.
Keempat langkah tersebut perlu dijalankan secara bertahap, dimulai dari beberapa program dan wilayah prioritas, kemudian dievaluasi sebelum diperluas.
Menjadikan Pertumbuhan sebagai Warisan Kesejahteraan
Maluku Utara memiliki peluang besar untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih kuat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan industri bernilai tambah.
Namun, kekayaan mineral pada dasarnya memiliki batas. Ketika suatu saat aktivitas ekstraksi melambat, yang semestinya tetap bertahan adalah kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang bermanfaat, layanan publik yang andal, dan kegiatan ekonomi lokal yang semakin mandiri.
Frederick van der Ploeg (2011), dalam kajiannya mengenai kekayaan sumber daya alam, menjelaskan bahwa keberlimpahan sumber daya dapat menjadi berkah ataupun tantangan, bergantung pada kualitas institusi dan kemampuan mengubah penerimaan dari sumber daya yang terbatas menjadi aset produktif jangka panjang.
Prinsip inilah yang relevan bagi kebijakan fiskal di daerah penghasil mineral.
APBN harus mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan hari ini, sekaligus membantu membangun kemampuan ekonomi mereka untuk menghadapi masa depan.
Pada akhirnya, pertumbuhan 16,65 persen merupakan kabar baik, tetapi bukan garis akhir pembangunan. Angka tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila diikuti pekerjaan yang berkualitas, usaha lokal yang berkembang, akses layanan dasar yang membaik, serta berkurangnya kerentanan masyarakat.
APBN melindungi ketika masyarakat tidak dibiarkan menghadapi risiko sendirian. APBN menumbuhkan ketika belanja negara membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Ukuran keberhasilannya bukan sekadar seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan seberapa jauh pertumbuhan itu mampu mengangkat kehidupan masyarakat.
Sebab, di negeri yang kaya nikel, warisan pembangunan yang paling berharga bukan hanya besarnya produksi mineral, tetapi semakin besarnya kesempatan setiap warga untuk hidup lebih sejahtera.