Hampir setiap bulan ada unggahan yang mirip di media sosial. Sepatu yang dibeli dari toko daring luar negeri ditagih bea masuk. Ponsel oleh-oleh dari luar negeri mendadak kehilangan sinyal. Paket berisi suplemen tertahan berminggu-minggu. Bal pakaian bekas impor disita, lalu pedagang thrifting mengeluh dagangannya dilarang. Di kolom komentar, Bea Cukai pun sering dikambinghitamkan.
Keluhan seperti ini selalu ramai di media sosial. Unggahannya cepat menyebar, sedangkan penjelasannya jarang ikut ramai. Akibatnya, ada dua hal yang jarang sampai ke publik, yakni untuk apa pungutan dan pemeriksaan itu serta siapa yang sebenarnya membuat aturannya.
Padahal, keduanya berkaitan erat dengan tema APBN Melindungi, APBN Menumbuhkan. Kita terbiasa membayangkan APBN sebagai bantuan sosial atau jalan tol. Sebagian kerjanya justru berlangsung di pelabuhan, bandara, dan kantor pos, tiap kali ada barang datang dari luar negeri.
Bea masuk yang tidak dikejar
Bea masuk sering dianggap semata-mata alat untuk mengisi kas negara. Kalau melihat realisasinya, gambarannya tidak sesederhana itu. Sepanjang 2025, penerimaan bea masuk tercatat Rp50,2 triliun, lebih rendah dari Rp53,0 triliun pada 2024 (Kemenkeu, APBN KiTa Januari 2026). Menurut pemerintah, salah satu penyebabnya adalah bea masuk komoditas pangan yang menurun karena impor beras tak sebesar tahun sebelumnya.
Hal itu wajar, sebab bea masuk naik turun mengikuti volume impor. Impor beras berkurang, setorannya ikut berkurang. Turunnya angka ini belum tentu tanda kinerja yang buruk karena bea masuk memang tidak dirancang hanya untuk mengumpulkan uang.
Hal ini makin terlihat pada bea masuk tambahan. Saat impor suatu barang melonjak atau masuk dengan harga dumping, pemerintah dapat mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) di atas bea masuk biasa. Yang dicari dari kebijakan ini adalah waktu bagi industri dalam negeri untuk pulih. Tambahan setoran hanya ikut di belakang.
Contohnya bisa kita temui di toko bangunan dan toko kain. Sejak Oktober 2024, ubin keramik asal Tiongkok dikenai BMAD selama lima tahun setelah Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) membuktikan adanya dumping yang merugikan industri lokal (PMK 70/2024). Di sektor tekstil, BMTP berlaku untuk impor benang kapas sejak akhir Oktober 2025 (PMK 67/2025) dan kain tenunan dari kapas sejak 10 Januari 2026 (PMK 98/2025). Keduanya didasarkan pada penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang menemukan lonjakan impor dan kerugian serius bagi industri dalam negeri.
Taruhannya besar. Industri tekstil dan pakaian jadi menyerap sekitar 3,96 juta tenaga kerja pada Agustus 2025 (Kemenperin, 2026). Tentu bea masuk tambahan tidak bisa menyelamatkan pabrik sendirian. Mesin, efisiensi, dan pasar ekspor ikut menentukan. Namun, tanpa instrumen ini, industri padat karya dibiarkan menghadapi lonjakan impor tanpa jeda.
Pertimbangan serupa dipakai untuk barang kiriman. Paket bernilai di atas US$3 sampai US$1.500 pada umumnya dikenai bea masuk tarif tunggal 7,5 persen. Tas, alas kaki, produk tekstil, dan beberapa kelompok barang lain dikecualikan dan dikenai tarif umum sesuai klasifikasinya (PMK 96/2023 s.t.d.d. PMK 4/2025). Ketika aturan ini terbit, pemerintah menyebut tujuannya untuk menjaga daya saing UMKM dan industri dalam negeri. Jadi, di balik sepatu impor yang terasa mahal saat ditebus, ada perajin sepatu di Cibaduyut atau Mojokerto yang sedang dilindungi.
Menumbuhkan lewat fasilitas kepabeanan
Selain melindungi, perbatasan juga menjadi tempat APBN menumbuhkan. Nilai insentif kepabeanan pada 2025 mencapai Rp40,4 triliun, naik sekitar 10 persen dari Rp36,7 triliun pada 2024 (Kemenkeu, 2026). Sebagian besar, yakni Rp27,5 triliun, berupa penangguhan bea masuk di kawasan berikat. Sisanya tersebar pada pembebasan bea masuk berdasarkan UU Kepabeanan, fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus, dan pengembalian bea masuk melalui skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
Di kawasan berikat, perusahaan boleh memasukkan bahan baku impor tanpa membayar bea masuk di muka karena bahan itu akan diolah dan sebagian besar hasilnya diekspor. Dana yang seharusnya tertahan untuk bea masuk bisa dialihkan ke modal kerja dan upah. Fasilitas semacam ini membantu banyak pabrik padat karya bertahan di pasar ekspor, termasuk di daerah industri seperti Pasuruan.
Meski begitu, angka Rp40,4 triliun tadi adalah nilai fasilitas. Tidak semuanya berarti penerimaan yang hilang selamanya. Penangguhan di kawasan berikat hanya menunda kewajiban, dan bea masuk tetap dipungut ketika barangnya dijual ke pasar dalam negeri. Pembebasan dan pengembalian bea masuk pun punya mekanisme serta syaratnya masing-masing. Intinya, negara memilih tidak membebani bahan baku di awal agar pabrik bisa berproduksi dan mengekspor tanpa harus mengurangi pekerja.
Aturan titipan di pintu perbatasan
Lantas, bagaimana dengan ponsel yang tak bisa dipakai atau paket yang tertahan karena urusan izin? Di sinilah salah paham paling sering terjadi.
UU Kepabeanan memisahkan pihak yang membuat aturan dari pihak yang mengawasinya di perbatasan. Pasal 53 menyebut larangan dan pembatasan (lartas) atas impor atau ekspor barang tertentu ditetapkan oleh instansi teknis, yang wajib memberitahukannya kepada Menteri Keuangan agar pengawasannya bisa dilaksanakan (UU 10/1995 s.t.d.d. UU 17/2006). Instansi teknis itu bisa Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM, kementerian yang membidangi kehutanan dan lingkungan hidup, kepolisian, dan banyak lagi. Dewan pengarah Indonesia National Single Window (INSW) kini melibatkan 21 kementerian dan lembaga yang terkait langsung dengan ekspor, impor, dan logistik (Kemenko Perekonomian, 2025).
Jadi, banyak hal yang dikira keputusan Bea Cukai sebenarnya adalah aturan titipan. Karena Bea Cukai berjaga di pintu masuk, petugasnyalah yang harus menyampaikan bahwa barang belum bisa dikeluarkan. Padahal, syarat yang kurang, seperti persetujuan impor, izin edar, atau sertifikat tertentu, diterbitkan oleh instansi lain.
Thrifting mungkin contoh yang paling sering diributkan. Tiap kali ada penindakan pakaian bekas impor, Bea Cukai dituding melarang anak muda berhemat. Larangannya sendiri ditetapkan Kementerian Perdagangan, yang memasukkan pakaian bekas ke dalam daftar barang dilarang impor (Permendag 40/2022 tentang perubahan Permendag 18/2021). Dasarnya UU Perdagangan, yang mewajibkan barang impor dalam keadaan baru, kecuali yang ditetapkan lain (UU 7/2014, Pasal 47). Pertimbangannya adalah perlindungan konsumen serta industri tekstil dan garmen dalam negeri yang, seperti disebut di atas, menghidupi jutaan pekerja. Yang dilarang adalah pakaian bekas impor. Jual beli pakaian bekas dari dalam negeri tetap boleh. Bea Cukai bertugas memastikan larangan itu ditegakkan di pelabuhan dan jalur masuk yang rawan penyelundupan.
Ponsel adalah contoh yang paling dekat dengan keseharian kita. Aturan pengendalian IMEI diterbitkan kementerian di bidang komunikasi (Permenkominfo 1/2020). IMEI ponsel yang dijual resmi di dalam negeri tercatat di basis data Kementerian Perindustrian. Sementara itu, ponsel yang dibawa penumpang atau dikirim dari luar negeri didaftarkan melalui Bea Cukai, yang sekaligus memungut bea masuk dan pajaknya bila nilainya melebihi batas pembebasan. Data pendaftaran itu lalu diteruskan ke sistem pengendalian IMEI agar ponsel bisa tersambung ke jaringan seluler. Kalau ponsel belum juga mendapat sinyal, kendalanya bisa ada di tahap mana saja dalam rantai itu.
Pembagian peran seperti ini sebetulnya wajar. BPOM yang paling paham soal obat dan makanan, Kementerian Kesehatan soal alat kesehatan, dan kementerian kehutanan soal satwa serta tumbuhan yang dilindungi. Bea Cukai memastikan aturan-aturan itu ditegakkan di satu titik masuk. Masalahnya ada di komunikasi. Selama publik hanya melihat seragam di depan mereka, Bea Cukai akan terus jadi alamat semua keluhan, termasuk yang di luar kewenangannya.
Yang bisa kita lakukan
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa langkah sederhana, baik untuk masyarakat maupun pemerintah.
Pertama, cek dulu sebelum membeli. Status lartas suatu barang bisa diperiksa sendiri di portal INSW, sedangkan status IMEI ponsel bisa dicek di laman Bea Cukai atau Kemenperin. Mengecek beberapa menit jauh lebih ringan daripada menunggu paket yang tertahan berminggu-minggu.
Kedua, pahami alasan di balik tagihan bea masuk. Tarif yang lebih tinggi untuk sepatu, tas, atau pakaian impor adalah pilihan kebijakan untuk menjaga industri dalam negeri. Bila ragu soal tarif atau prosedur, tanyakan lebih dulu ke layanan Bravo Bea Cukai 1500225 sebelum bertransaksi.
Ketiga, dari sisi pemerintah, informasi lintas instansi perlu disampaikan lebih jelas kepada pemilik barang. Bila barang tertahan karena syarat dari instansi lain, pemberitahuannya sebaiknya langsung menyebut instansi dan dokumen yang kurang. Alur perizinannya sudah disatukan di INSW. Tinggal pesan yang sampai ke masyarakat dibuat sama jelasnya supaya keluhan sampai ke alamat yang tepat dan bisa segera ditindaklanjuti.
Unggahan-unggahan di media sosial itu memang menggambarkan kerepotan yang nyata. Sepatu jadi lebih mahal, paket harus menunggu izin, ponsel mesti didaftarkan dulu. Namun, kerepotan kecil itu ikut menjaga pabrik keramik tetap beroperasi, penjahit tetap punya pesanan, dan barang berbahaya tidak sampai ke rumah kita.
APBN melindungi lewat pungutan yang ditegakkan dan menumbuhkan lewat fasilitas yang diberikan. Keduanya bekerja di pintu yang sama.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 53.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Benang Kapas.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK Nomor 4 Tahun 2025.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity.
- Kementerian Keuangan. (2026). Konferensi Pers APBN KiTa, 8 Januari 2026: Realisasi APBN 2025.
- Kementerian Keuangan. (2026). Laporan Belanja Perpajakan dan insentif kepabeanan tahun 2025.
- Kementerian Perindustrian. (2026). Data tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025). Siaran pers peningkatan layanan ekspor impor melalui INSW tahun 2025.