• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Apakah Konten Pemerintah Harus Viral? Mengukur Keberhasilan Komunikasi Publik di Era Media Sosial
Umum
  • Putri Indra Permatahati
  • 30 Juni 2026
Apakah Konten Pemerintah Harus Viral? Mengukur Keberhasilan Komunikasi Publik di Era Media Sosial

Keberhasilan komunikasi publik semakin sering dikaitkan dengan indikator seperti views, engagement, followers, maupun banyaknya konten yang menjadi viral. Namun, apakah ukuran tersebut cukup untuk menilai keberhasilan komunikasi publik?

Komunikasi Pemerintah Tidak Harus Selalu Serius: Audit Komunikasi untuk Menemukan Bahasa yang Dipahami Publik
Umum
  • Mira Riezky Adriani
  • 30 Juni 2026
Komunikasi Pemerintah Tidak Harus Selalu Serius: Audit Komunikasi untuk Menemukan Bahasa yang Dipaha...

Di tengah derasnya arus informasi digital, muncul pertanyaan yang layak direnungkan: apakah komunikasi pemerintah harus selalu disampaikan dengan gaya yang formal dan serius?

Membangun Jalur Panda di Asia
Pembiayaan Negara
  • Muhammad Widodo Ma`Ruf
  • 29 Juni 2026
Membangun Jalur Panda di Asia

Indonesia berusaha mencari opsi obligasi baru lewat Panda Bond demi memotong ketergantungan Dolar AS serta menjaga disiplin defisit APBN di bawah 3%.

Dari Messi, Tax Base, Hingga Keadilan Fiskal
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 25 Juni 2026
Dari Messi, Tax Base, Hingga Keadilan Fiskal

Perluasan tax base bukan sekadar menambah jumlah wajib pajak baru, melainkan memastikan seluruh aktivitas ekonomi berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara serta mencegah beban fiskal hanya “digendong” oleh kelompok tertentu

Punya Lebih Bayar Pajak? PPYSTT Solusinya
Penerimaan Negara
  • I Nyoman Suwitra
  • 25 Juni 2026
Punya Lebih Bayar Pajak? PPYSTT Solusinya

Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atau yang disingkat dengan PPYSTT

Mempercepat Belanja, Memperkuat Dampak
Pengeluaran Negara
  • Arfindo Briyan Santoso
  • 24 Juni 2026
Mempercepat Belanja, Memperkuat Dampak

Memahami Pendekatan Quick-High dalam Pelaksanaan APBN.

Harmoni Keuangan Pusat dan Daerah, Sebuah Harapan Menuju Indonesia Emas 2045
Pembiayaan Negara
  • Rusmawati Damarsari
  • 24 Juni 2026
Harmoni Keuangan Pusat dan Daerah, Sebuah Harapan Menuju Indonesia Emas 2045

Harmonisasi keuangan pusat dan daerah: bukan hanya menyelaraskan kebijakan dan anggaran, melainkan menyatukan energi seluruh bangsa untuk melangkah menuju Indonesia yang maju, adil, sejahtera, dan berdaya saing pada Tahun 2045.

Emas Mempercantik Diri, Memperindah Negeri
Penerimaan Negara
  • Iwang Kurniawan
  • 24 Juni 2026
Emas Mempercantik Diri, Memperindah Negeri

Sejauh mana kepemilikan dan transaksi jual beli emas simpanan dapat menjadi dasar Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global

Panda Bond dan Kepercayaan Dunia terhadap Ekonomi Indonesia
Pembiayaan Negara
  • Dara Haspramudilla
  • 16 Juni 2026
Panda Bond dan Kepercayaan Dunia terhadap Ekonomi Indonesia

Investor membeli karena mereka percaya bahwa negara tersebut memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengelola fiskal secara hati-hati, serta mempertahankan pertumbuhan dalam jangka panjang.

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak
Penerimaan Negara
Umum
  • Fiyya Luthfiatul Husna
  • 11 Juni 2026
NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak

Perubahan NPWP menjadi NIK serta penggabungan NPWP suami istri tidak memengaruhi berlakunya Izin Kuasa Hukum. Kuasa hukum tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan jika perlu dapat melakukan pembaruan data sesuai PER-1/PP/2024.

Artikel Terpopuler

  • Resha Aditya Pratama
  • 12 Mei 2026
Menakar Windfall Tax di Tengah Krisis Energi Dunia
  • Muhamad Satya Abdul
  • 06 Mei 2026
Akselerasi Restitusi Pajak Melalui PMK 28 Tahun 20...
  • Faizal Wayan Umbara
  • 08 Juni 2026
Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UM...
  • Fatikha Faradina
  • 21 Mei 2026
Memahami Sisi Pidana dalam Dunia Perpajakan
  • DENNY HIDAYAT
  • 08 Juni 2026
Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Mena...
  • Fatikha Faradina
  • 08 Juni 2026
Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Feno...

tags

  • #'APBN
  • #Asta Cita'
  • #coretax
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #'Perpajakan'
  • #APBN
  • #AI
  • #aceh
  • #Kebijakan Fiskal'
  • #'Stunting
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu