Opini Kemenkeu

RINALDI

RINALDI
25 Juni 2026

Empat Prinsip Adam Smith dan Reformasi Pajak DJP

Reformasi pajak DJP perlu berpijak pada empat prinsip Adam Smith: adil, pasti, mudah, dan efisien. Coretax, integrasi data, pemadanan NIK-NPWP, serta pajak ekonomi digital dapat memperkuat penerimaan, tetapi harus tetap menjaga rasa keadilan.

Penerimaan Negara

RINALDI
02 Juni 2026

Pajak Kekayaan: Menimbang Urutan yang Tepat

Indonesia sudah punya Rp5.400 triliun harta terdeklarasi dari Tax Amnesty dan PPS. Sebelum menambah instrumen baru, yang lebih mendesak adalah mengoptimalkan yang sudah ada dan memperkuat penegakan berbasis data yang sudah di tangan DJP.

Penerimaan Negara

Umum

RINALDI
01 April 2026

Mengisi Ruang Fiskal Carbon Capture, Utilisation, and Storage (CCUS) Pasca Perpres 14 Tahun 2024

Perpres 14 Tahun 2024 membuka jalur regulasi CCUS. Aturan pajak umum sudah ada, tapi ketentuan teknis spesifik untuk transaksi CCUS belum, dan itu perlu segera diisi.

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

RINALDI
27 Maret 2026

APBN Kita: Siap Sebelum Badai Tiba

Di tengah Selat Hormuz lumpuh dan harga minyak sempat $120/barel, data APBN kita bicara hal berbeda: pajak tumbuh 30,4%, PMI tertinggi dua tahun, investor SBN tetap antre. Ketahanan fiskal bukan keberuntungan. Ia dibangun sebelum badai tiba.

Penerimaan Negara

RINALDI
06 Maret 2026

Fiskal Syariah: Menjembatani Instrumen Modern dan Maqashid Islam

Hubungan antara perpajakan modern dan maqashid syariah sering dipersepsikan bertentangan. Pajak kerap dianggap “bersaing” dengan zakat, padahal dalam sejarah keuangan publik Islam negara juga mengenal berbagai instrumen penerimaan di luar zakat.

Umum

RINALDI
09 Januari 2026

AI Generatif di Pemerintahan: Efisiensi atau Beban Baru?

Banyak pihak melihat AI sebagai solusi baru untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya. Namun di balik manfaatnya, terdapat persoalan mendasar yang perlu dipahami terutama dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola publik.

RINALDI
15 Oktober 2025

Pajak Karbon: Ujian Konsistensi Fiskal Hijau Indonesia

Kebijakan harga karbon yang efektif kian mendesak bagi Indonesia, tidak saja untuk memenuhi komitmen penurunan emisi, tetapi juga untuk melindungi perekonomian dari guncangan biaya lingkungan di kemudian hari.

RINALDI
09 Agustus 2022

Asa Indonesia Menjadi Anggota Tetap Financial Action Task Force/FATF

Setelah sempat tertunda enam kali, akhirnya Indonesia mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota tetap Financial Action Task Force/FATF, sebuah gugus tugas aksi keuangan beranggotakan antar negara.