Ketahanan Ekonomi di Dunia yang Rapuh

Ketahanan ekonomi harus menjadi agenda utama Indonesia. Indonesia perlu memperkuat produksi barang strategis, menjaga ruang fiskal, memperdalam industrialisasi, mengamankan sistem digital, dan menjaga kepercayaan publik.


Beberapa malam lalu, saya membaca ulang sebuah tulisan lama di Financial Times. Judulnya menempel di kepala: Call this a recession? At least it isn’t the Dark Ages. Penulisnya Bryan Ward-Perkins, sejarawan Oxford, mengajak pembaca melihat Britania pada awal abad kelima, saat Kekaisaran Romawi tidak lagi mampu mempertahankan wilayah itu. Di bawah Romawi, Britania bukan ekonomi primitif. Britania memiliki uang logam, kota, jalan, perdagangan, industri tembikar, produksi logam, serta pembagian kerja yang cukup maju untuk zamannya. Orang tidak harus membuat semua kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka bisa membeli barang dari produsen khusus. Pasar menghubungkan desa, kota, pelabuhan, dan pusat produksi. Lalu jaringan itu runtuh.

Ketika otoritas Romawi melemah dan keamanan tidak lagi terjamin, kegiatan ekonomi ikut terurai. Uang logam menghilang dari peredaran. Kota-kota menyusut, perdagangan melemah dan lebih buruk lagi, produksi tembikar berhenti. Bahkan roda pembuat tembikar, teknologi sederhana yang memungkinkan produksi massal barang rumah tangga, menghilang selama ratusan tahun.

Kisah itu memang jauh dari dunia kita, namun pesannya dekat. sebuah ekonomi maju pasti memberi kenyamanan besar. Tetapi ekonomi maju juga bergantung pada jaringan yang panjang, rumit, dan sering tidak terlihat. Ketika jaringan itu putus, kerusakannya tidak berhenti di satu titik, tapi menyebar ke seluruh lapisan yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Ekonomi global hari ini jauh lebih kompleks daripada Britania abad kelima. ambil contoh, sebuah telepon genggam bisa dirancang di satu negara, memakai chip dari negara lain, dirakit di kawasan berbeda, dikirim lewat jalur laut internasional, dijual melalui platform digital, lalu dibayar melalui sistem keuangan elektronik. Contoh lain: makanan di meja makan juga tidak sesederhana yang terlihat. makanan bergantung pada cuaca, pupuk, energi, logistik, nilai tukar, kredit petani, gudang, pelabuhan, transportasi, dan daya beli konsumen. Kita sering melihat barang akhir sebagai sesuatu yang biasa. Padahal, di belakangnya ada rantai panjang yang bekerja diam-diam.

Karena itu, krisis modern jarang berdiri sendiri. Harga energi naik, biaya logistik ikut bergerak. Biaya logistik naik, harga pangan terdorong. Harga pangan naik, inflasi lebih sulit turun. Inflasi membandel, bunga sulit turun. Bunga tinggi, dunia usaha menunda investasi. Investasi tertahan, lapangan kerja melambat. Pada akhirnya, daya beli ikut tertekan. Masalah yang awalnya tampak seperti gangguan eksternal bisa berubah menjadi tekanan sosial dan politik di dalam negeri.

Inilah risiko utama ekonomi global sekarang. IMF memperkirakan pertumbuhan dunia pada 2026 melambat ke sekitar 3,1 persen, dengan risiko yang masih dominan ke bawah. Perang, harga energi, inflasi, dan kondisi keuangan yang ketat membuat ruang gerak banyak negara semakin sempit. UNCTAD juga mencatat perdagangan global masih tumbuh, tetapi makin rapuh karena ketegangan geopolitik, gangguan jalur pelayaran, dan fragmentasi kebijakan perdagangan. Di sisi fiskal, tekanan juga tidak kecil. Utang publik global meningkat, beban bunga naik, dan banyak negara harus membiayai kebutuhan sosial, pertahanan, serta investasi strategis pada saat yang sama.

Bagi Indonesia, membaca situasi ini tidak cukup dengan rasa lega karena ekonomi masih tumbuh. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025. Pada triwulan pertama 2026, ekonomi tumbuh 5,61 persen secara tahunan. tentu saja Ini adalah kabar baik. Angka ini menunjukkan bahwa permintaan domestik, produksi, dan aktivitas ekonomi masih memiliki daya tahan. Namun daya tahan bukan berarti kebal.

Indonesia hidup di dalam jaringan global yang sama. Kita masih membutuhkan impor energi tertentu, bahan baku industri, gandum, kedelai, obat, alat kesehatan, komponen elektronik, mesin, dan pembiayaan global. Rupiah bergerak mengikuti sentimen pasar dunia. Surat utang kita dibaca investor bersama banyak aset lain di pasar global. Ekspor kita ikut dipengaruhi permintaan Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, India, dan negara mitra lain. Dengan kata lain, Indonesia tidak berada di luar sistem. Indonesia berada di dalam sistem yang saling bergantung.

Maka agenda ekonomi ke depan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan tinggi di atas kertas. Pertumbuhan tetap penting. Tetapi kualitas ketahanan ekonomi menjadi semakin menentukan. Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi seberapa kuat ekonomi tetap bekerja saat guncangan datang. Jika harga minyak melonjak, apa cadangan kebijakannya? Jika pangan global terganggu, seberapa kuat produksi dan distribusi domestik? Jika nilai tukar tertekan, apakah struktur impor industri terlalu berat? Jika bunga global kembali naik, apakah ruang fiskal masih cukup aman? Jika sistem pembayaran digital terganggu, apakah aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan?. Pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab setelah krisis terjadi, namun harus dijawab ketika keadaan masih relatif terkendali.

Di sinilah konsep ketahanan ekonomi perlu naik kelas. Ketahanan bukan sekadar memiliki cadangan beras atau cadangan devisa. Ketahanan berarti memiliki kapasitas produksi, infrastruktur, data, institusi, pembiayaan, dan kepercayaan publik yang cukup untuk menjaga ekonomi tetap berjalan saat tekanan datang. Ada lima pekerjaan besar yang perlu diseriusi.

Pertama, Indonesia perlu memperkuat basis produksi domestik untuk barang strategis. Tidak semua barang harus diproduksi sendiri, karena tidak realistis dan justru bisa mahal. Tetapi negara harus tahu barang mana yang terlalu penting untuk sepenuhnya bergantung pada pasar luar. Pangan, energi, obat esensial, pupuk, alat kesehatan, komponen digital, dan logistik dasar harus masuk dalam peta risiko nasional.

Kedua, kebijakan fiskal harus tetap menjadi jangkar. Belanja negara perlu produktif, terukur, dan siap menjadi peredam guncangan. Dalam dunia yang makin tidak pasti, ruang fiskal adalah asuransi. Jika ruang itu habis untuk program yang tidak efektif, negara akan kesulitan membantu masyarakat saat krisis benar-benar datang.

Ketiga, industrialisasi tidak boleh berhenti pada hilirisasi komoditas. Hilirisasi penting, tetapi ekonomi yang kuat membutuhkan kedalaman industri. Indonesia perlu memperkuat manufaktur bernilai tambah, riset, standar kualitas, rantai pemasok lokal, dan tenaga kerja terampil. Tanpa itu, kita hanya berpindah dari ekspor bahan mentah ke ekspor barang setengah jadi, tetapi tetap bergantung pada teknologi, mesin, dan pasar luar.

Keempat, transformasi digital harus diikuti keamanan sistem. Ekonomi digital membuat transaksi lebih cepat dan murah. Namun sistem digital juga menciptakan risiko baru. Gangguan pusat data, serangan siber, atau kegagalan sistem pembayaran bisa langsung menghambat aktivitas ekonomi. Kepercayaan pada sistem digital harus dibangun melalui keamanan, tata kelola data, dan kesiapan darurat.

Kelima, negara perlu menjaga kepercayaan. Dalam ekonomi modern, kepercayaan adalah infrastruktur yang tidak terlihat. Orang mau memegang uang, membayar pajak, membeli surat utang, menyimpan dana di bank, dan mengikuti kebijakan pemerintah karena percaya bahwa sistem bekerja. Ketika kepercayaan melemah, biaya ekonomi naik bahkan sebelum krisis terjadi.

Cerita Britania setelah Romawi memberi peringatan sederhana bahwa ekonomi yang maju bisa mundur jauh ketika jaringan penopangnya hilang. Dunia hari ini tentu berbeda. Kita memiliki teknologi, ilmu pengetahuan, bank sentral, lembaga internasional, dan negara modern. Tetapi justru karena sistemnya jauh lebih rumit, stabilitas tidak boleh dianggap otomatis.

Indonesia tidak perlu takut berlebihan pada gejolak global. Namun Indonesia juga tidak boleh terlalu percaya diri. Sikap yang paling masuk akal adalah waspada, disiplin, dan terus membangun kapasitas sendiri. Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah terkena guncangan. Negara yang kuat adalah negara yang tetap bisa bekerja ketika guncangan itu datang.

Disclaimer

Artikel ini merupakan opini pribadi penulis, bukan pandangan resmi Kementerian Keuangan RI. Informasi telah diverifikasi, namun platform tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapannya. Pembaca disarankan melakukan verifikasi mandiri.