Penghujung 2025 membuka lembaran baru bagi agenda iklim Indonesia. Di tengah kian intensifnya dampak krisis iklim ––dari banjir dan cuaca ekstrem hingga penurunan kualitas udara–– perhatian tertuju kepada pajak karbon sebagai instrumen kunci menata ulang ekonomi menuju masa depan yang lebih hijau.
Kebijakan harga karbon yang efektif kian mendesak bagi Indonesia, tidak saja untuk memenuhi komitmen penurunan emisi, tetapi juga untuk melindungi perekonomian dari guncangan biaya lingkungan di kemudian hari. Apalagi Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 31,89% secara mandiri pada 2030, lebih ambisius dari target semula 29%, serta berjanji mencapai net zero emission pada 2060. Tanpa langkah berani, cita-cita itu akan tinggal janji.
Sebagai negara berkembang besar, posisi Indonesia unik: sekaligus kontributor emisi dan korban rentan perubahan iklim. Kebijakan harga karbon ––terutama pajak karbon–– menjadi krusial untuk mengoreksi market failure akibat emisi GRK yang selama ini tidak diperhitungkan harganya. Pajak karbon menjadikan polusi karbon ada harganya, sehingga pelaku usaha dan masyarakat memiliki insentif finansial untuk menurunkan emisi.
Lebih jauh, penerapan pajak karbon di Indonesia juga sinyal bagi dunia bahwa kita serius menghadapi perubahan iklim yang nyata. Ini bukan semata isu lingkungan, melainkan strategi jangka panjang menjaga ketahanan ekonomi. Bahkan, tekanan global sudah di depan mata: Uni Eropa siap memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026, yaitu tarif karbon atas produk impor dari negara tanpa pajak karbon. Artinya, tanpa kebijakan karbon domestik yang kredibel, daya saing ekspor Indonesia bisa tergerus. Indonesia perlu bergerak cepat, tidak hanya demi planet ini, namun demi ekonomi nasional yang berdaya saing di era transisi energi global.
Pajak Karbon dalam Kerangka Subsidi Energi dan Transisi Nasional
Kebijakan pajak karbon tidak bisa dilepaskan dari konteks subsidi energi dan agenda transisi energi Indonesia. Selama bertahun-tahun, APBN menanggung beban subsidi BBM, LPG, dan listrik yang sangat besar demi menjaga harga energi tetap terjangkau. Pada 2024 saja, alokasi subsidi energi mencapai Rp189,1 triliun. Bahkan pada 2022, saat harga minyak melonjak akibat perang di Ukraina, realisasi subsidi dan kompensasi energi meroket hingga sekitar Rp422 triliun, hampir tiga kali lipat dari rencana awal. Ini menegaskan betapa mahalnya mempertahankan harga fosil yang rendah. Di satu sisi, subsidi melindungi daya beli jangka pendek; namun di sisi lain, subsidi fosil yang besar menyedot ruang fiskal dan mendorong konsumsi energi kotor secara berlebihan. Ibarat rem dan gas yang bersamaan, subsidi bahan bakar fosil bisa menghambat efektivitas pajak karbon jika tidak diatur ulang.
Di sinilah pajak karbon menemukan relevansinya. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai pelengkap (bahkan koreksi) dari kebijakan subsidi energi. Pertama, pajak karbon secara bertahap meningkatkan harga relatif energi kotor sehingga penggunaan energi fosil turun seiring waktu. Kedua, penerimaan pajak karbon dapat menjadi sumber pendanaan transisi, misalnya untuk investasi energi terbarukan, subsidi kendaraan listrik, atau kompensasi bagi kelompok rentan yang terdampak kenaikan harga energi.
Studi Kementerian Keuangan menunjukkan belanja publik terkait iklim sudah mencapai akumulasi Rp502 triliun dalam 2016–2021, namun kebutuhan ke depan kian besar. Dengan desain yang tepat, pendapatan pajak karbon bisa menjadi dividen hijau bagi APBN yang berkelanjutan. Ketiga, reformasi subsidi energi dan pajak karbon harus berjalan seiring. Pemerintah sudah berencana mengonversi subsidi energi universal menjadi subsidi tepat sasaran berbasis penerima manfaat, sebuah langkah penting agar ruang fiskal dapat dialihkan ke belanja produktif.
Pajak karbon memperkuat langkah itu dengan menginternalisasi biaya lingkungan ke dalam harga energi, sehingga sinyal kebijakan lebih konsisten: subsidi fosil dikurangi, biaya emisi ditingkatkan. Dengan demikian, transisi energi ––dari ekonomi berbasis bahan bakar fosil menuju ekonomi rendah karbon–– dapat dipacu tanpa membebani fiskal secara permanen.
Tentu, harmonisasi pajak karbon dan subsidi memerlukan keberanian politik. Tapi contoh sudah ada: pada 2022 pemerintah berani menyesuaikan harga BBM bersubsidi demi menyelamatkan APBN dari ledakan subsidi. Ke depan, kombinasi mix kebijakan, misalnya kenaikan bertahap tarif pajak karbon sembari subsidi dikurangi bertahap dan dialihkan ke bantuan langsung, dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan insentif mengurangi emisi.
Intinya, pajak karbon harus diposisikan sebagai bagian integral dari agenda reformasi APBN: mengurangi belanja boros (subsidi energi umum) sembari menambah penerimaan baru yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan. Ini akan memperkuat resiliensi fiskal kita menghadapi gejolak harga energi global di masa depan.
Status Terkini: Regulasi Pajak Karbon dan Potensi Dampaknya
Secara regulasi, pijakan pajak karbon Indonesia sudah kokoh. Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadikan Indonesia salah satu yurisdiksi pertama di dunia berkembang yang mengadopsi pajak karbon. Selain itu, terbit Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai kerangka pengaturan perdagangan karbon dan instrumen penetapan harga karbon. Dengan payung hukum ini, pajak karbon bukan kebijakan eksperimen sesaat, melainkan bagian dari rencana jangka panjang reformasi perpajakan nasional.
Meski diundangkan 2021, implementasi pajak karbon tidak serta-merta langsung berjalan. Pemerintah semula menargetkan mulai 1 April 2022, namun mempertimbangkan kondisi ekonomi pascapandemi, kesiapan pelaku usaha, serta kesiapan infrastruktur dan regulasi, pelaksanaannya ditunda menjadi tahun 2025. Penundaan ini memberi waktu bagi persiapan teknis: membangun sistem pelaporan dan verifikasi emisi yang andal, menyusun aturan turunan lintas sektor, serta melakukan uji coba perdagangan karbon. Hasilnya, hingga akhir 2024 pemerintah telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dan menggelar pilot carbon trading di sektor listrik.
Sejak dibuka September 2023 hingga Desember 2024, IDX Carbon mencatat volume transaksi 908 ribu ton CO2e dengan nilai Rp50,64 miliar. Harga karbon di bursa ini berkisar Rp55 ribu per ton (sekitar US$3,7), sedikit di atas level minimal pajak karbon yang ditetapkan pemerintah. Hal ini penting karena tarif pajak karbon Indonesia bersifat floating, minimal Rp30 per kg CO2e (Rp30 ribu per ton) dan akan disesuaikan agar sama atau lebih tinggi dari harga karbon pasar.
Dengan desain cap-and-tax, pemerintah menetapkan baseline atau batas emisi (cap) bagi sektor tertentu; emisi yang melebihi cap inilah yang dikenai pajak karbon, sementara pelaku yang berada di bawah cap dapat menjual kelebihan kuotanya di pasar karbon. Skema hibrida ini mendorong efisiensi: perusahaan didorong berinvestasi dalam teknologi bersih agar emisinya di bawah cap sehingga terhindar dari pajak dan bahkan bisa meraup insentif dari penjualan kredit karbon.
Fokus awal implementasi pajak karbon 2025 adalah subsektor PLTU batu bara (pembangkit listrik tenaga uap). Ini masuk akal mengingat sektor energi (terutama listrik batu bara) menyumbang sekitar 34% emisi GRK Indonesia. Setelah sektor listrik, regulasi memungkinkan perluasan pajak karbon ke sektor lain secara bertahap, misalnya industri manufaktur, petrokimia, kehutanan, pertanian, dan limbah, seiring kesiapan tata kelola dan pelaku di sektor-sektor tersebut. Pemerintah telah menerbitkan aturan teknis di Kementerian ESDM untuk sektor listrik (Permen ESDM No.16/2022), namun di sektor lain masih diperlukan percepatan penyusunan regulasi turunan. Tantangan koordinasi lintas kementerian menjadi pekerjaan rumah mengingat pemajakan karbon melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Lantas, apa dampak potensial pajak karbon ini? Dari sisi emisi, pada tahap awal dampaknya mungkin terbatas mengingat tarifnya rendah (Rp30/kg CO2e setara ~US$2/ton). Namun signifikansinya adalah sinyal awal bagi perubahan perilaku. Begitu mekanisme berjalan dan tarif dapat dinaikkan secara bertahap, pajak karbon menjadi instrumen pengungkit transisi energi.
Singapura memberikan contoh: negara tetangga kita itu memberlakukan carbon tax sejak 2019 dengan tarif awal hanya S$5/ton, lalu melonjak menjadi S$25 di 2024 dan akan menjadi S$45 mulai 2026. Hasilnya, Singapura mampu menghimpun penerimaan S$215 juta pada 2023, dan tentu lebih penting lagi, mengirim pesan kuat bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di teknologi rendah karbon. Indonesia pun memiliki roadmap kenaikan tarif pajak karbon secara bertahap hingga 2030-an agar sejalan dengan harga karbon global dan target penurunan emisi. Dukungan inovasi teknologi hijau dan investasi hijau akan tumbuh seiring kepastian arah kebijakan ini.
Di tengah kebutuhan pendanaan program pemerintahan baru dan tuntutan konsolidasi fiskal pascapandemi, pajak karbon dapat menjadi salah satu solusi memperlebar ruang fiskal tanpa harus menambah utang. Yang menarik, para analis menilai implementasi pajak karbon relatif tidak menimbulkan gejolak besar dibanding, katakanlah, kenaikan tarif PPN. Beban sosial-politiknya diproyeksikan lebih ringan karena pajak karbon dikenakan secara gradual dan pada sektor spesifik terlebih dahulu, sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan semua lapisan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu mengantisipasi potensi kenaikan harga energi (contoh: tarif listrik PLTU) yang diakibatkan pajak karbon ini. Kenaikan tersebut perlu dimitigasi agar tidak membebani konsumen rentan, misalnya melalui skema tarif listrik berkeadilan atau bantuan sosial yang tepat sasaran. Esensi utama: pajak karbon bukan semata soal penerimaan negara, melainkan instrumen mengubah perilaku ke arah ekonomi hijau. Ia memberikan harga pada polusi, mendorong efisiensi energi, dan mempercepat adopsi teknologi bersih. Dengan demikian, manfaat jangka panjangnya berupa pengurangan emisi dan inovasi hijau jauh melampaui sekadar rupiah yang masuk kas negara.
Visi Menteri Keuangan Sebelumnya: Menapak Jalan Fiskal Hijau
Untuk memahami urgensi pajak karbon, kita dapat menengok visi Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, yang merupakan arsitek awal kebijakan ini. Sri Mulyani konsisten menyuarakan pentingnya reformasi fiskal bernuansa hijau. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Keuangan mulai menerapkan climate budget tagging pada belanja pemerintah, menerbitkan green sukuk dan blue bonds, serta memasukkan ketentuan pajak karbon dalam UU HPP sebagai langkah strategis menuju ekonomi rendah karbon. Bagi Sri Mulyani, pajak karbon bukan semata-mata instrumen lingkungan, tapi alat untuk mendorong transformasi investasi dan pola pembangunan.
“Pajak karbon adalah instrumen fiskal yang tidak hanya bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, namun juga membuat seluruh investasi di Indonesia menjadi jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan sudut pandang bahwa kebijakan iklim dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bahkan, Sri Mulyani menyebut implementasi pajak karbon akan berdampak positif terhadap kinerja investasi nasional secara keseluruhan karena memberi kepastian arah pembangunan jangka panjang.
Pada berbagai forum internasional, Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa langkah Indonesia menerapkan pajak karbon adalah bagian dari komitmen global negeri ini dalam menekan laju perubahan iklim. Ia mengaitkannya langsung dengan target NDC Indonesia, di mana pajak karbon diharapkan mendukung pencapaian target penurunan emisi 31,89% pada 2030 (lebih tinggi dari target awal 29%). Dari sisi fiskal, ia mendorong agar APBN secara eksplisit memberi dukungan pada agenda iklim, misalnya dengan memastikan alokasi belanja iklim yang memadai setiap tahun dan mendorong belanja daerah pro-lingkungan.
Tak hanya di dalam negeri, melalui presidensi G20 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023, Sri Mulyani ikut memprakarsai inisiatif pendanaan transisi energi (Energy Transition Mechanism dan Just Energy Transition Partnership) serta mendorong kolaborasi internasional untuk pembiayaan iklim. Warisan kebijakan ini semua menegaskan satu hal: transisi menuju ekonomi hijau sudah menjadi arus utama (mainstream) dalam strategi fiskal Indonesia.
Kebijakan berbasis harga karbon ––termasuk pajak karbon–– adalah instrumen tak terelakkan untuk mencapai ambisi tersebut. Tugas Kementerian Keuangan berikutnya adalah melanjutkan fondasi yang telah diletakkan, tentu dengan penyesuaian jika diperlukan, agar janji reformasi fiskal hijau tidak mundur selangkah pun.
Menteri Keuangan Baru dan Tantangan Keberlanjutan Komitmen
Kini, di bawah pemerintahan dan Menteri Keuangan yang baru, arah kebijakan pajak karbon memasuki babak penting. Hingga saat ini, Menteri Keuangan baru belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kelanjutan implementasi pajak karbon. Fokus awal yang disampaikan ke publik lebih diarahkan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan partisipasi dunia usaha. Dalam beberapa kesempatan, beliau menekankan pentingnya menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi untuk mengejar target pertumbuhan sebelum memperkenalkan kebijakan pajak baru.
Pendekatan ini dapat dipahami sebagai langkah kehati-hatian pemerintahan baru yang dihadapkan pada tantangan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah tengah berhadapan dengan tantangan besar, mulai dari pengendalian inflasi hingga pelaksanaan program-program prioritas pemerintah baru, sehingga diperlukan penyesuaian waktu dan strategi agar setiap kebijakan baru, termasuk pajak karbon, dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
Namun, di sinilah letak tantangan strategis yang perlu dikelola dengan cermat. Kebijakan pajak karbon memerlukan kejelasan arah agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah upaya menjaga stabilitas nasional. Indonesia perlu kembali menguatkan sinyal komitmen iklimnya sendiri. Kredibilitas yang sudah dibangun ––sebagai negara berkembang pertama yang berani mengesahkan pajak karbon–– bisa pudar. Kepastian arah kebijakan atau policy certainty sangat dibutuhkan agar pelaku usaha memiliki dasar yang kuat untuk mau berinvestasi jangka panjang di sektor hijau.
Para investor dan mitra internasional menantikan sinyal positif Indonesia bahwa roadmap pajak karbon dan transisi energi akan dilanjutkan sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi. Dengan demikian, langkah ke depan perlu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan visi jangka panjang, agar Indonesia dapat mengurangi risiko fiskal (karena ketergantungan pada subsidi energi terus berlanjut), risiko ekonomi (karena potensi sanksi dagang karbon dari negara maju), dan risiko lingkungan di masa depan sebagai dampak menunda aksi iklim.
Oleh sebab itu, ini merupakan momen strategis bagi Kementerian Keuangan dan pemerintah baru untuk menunjukkan keberlanjutan komitmen fiskal hijau. Alih-alih melihat pajak karbon sebagai beban baru, perlu narasi bahwa ini adalah bagian dari solusi jangka panjang. Ke depan, diperlukan kejelasan visi mengenai arah kebijakan pajak karbon: bagaimana implementasinya akan dikelola secara bertahap, bagaimana menjaga keseimbangan dengan agenda pembangunan, dan bagaimana hasilnya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Dukungan politik dan arahan yang konsisten dari pimpinan akan menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan dan keberanian birokrasi untuk melaksanakan agenda ini. Transisi hijau sejatinya sejalan dengan visi pembangunan berkeadilan, karena dampak perubahan iklim paling berat menimpa kelompok rentan, dan mengatasi perubahan iklim berarti melindungi rakyat banyak. Komitmen inilah yang perlu diteguhkan kembali di era pemerintahan baru.
Mengokohkan Pajak Karbon sebagai Bagian Reformasi APBN: Rekomendasi Strategis
Untuk memastikan pajak karbon mendapat posisi kuat dalam agenda reformasi APBN dan transformasi ekonomi hijau ke depan, beberapa langkah strategis dapat diambil:
- Menetapkan peta jalan (roadmap) pajak karbon yang jelas dan kredibel. Pemerintah perlu segera mengumumkan jadwal implementasi pajak karbon beserta tahapan kenaikan tarif dan perluasan sektor secara bertahap. Kepastian jadwal ini penting untuk memberikan sinyal kepada dunia usaha dalam merencanakan investasi. Belajar dari pengalaman Singapura yang menaikkan tarif pajak karbon secara gradual dari S$5 menjadi S$45 per ton dalam 7 tahun, Indonesia pun sebaiknya merumuskan target peningkatan tarif hingga puluhan dolar per ton CO2 dalam dekade mendatang seiring kesiapan ekonomi. Kepastian arah lebih baik daripada ketidakjelasan yang menghambat aksi.
- Integrasi pajak karbon dengan reformasi subsidi energi. Pajak karbon akan paling efektif bila berjalan beriringan dengan penataan ulang subsidi BBM, LPG, dan listrik. Pemerintah dapat merancang skema di mana sebagian penerimaan pajak karbon dialokasikan untuk melindungi kelompok rentan, misalnya melalui bantuan tunai atau subsidi energi ter-target, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran dampak inflasi energi. Secara paralel, melanjutkan transformasi subsidi energi menjadi berbasis penerima manfaat adalah keharusan. Dengan demikian, fiskal kita bergeser dari mensubsidi komoditas (yang banyak dinikmati kelompok mampu) menjadi mensubsidi orang yang benar-benar membutuhkan, sementara harga energi secara bertahap mencerminkan biaya lingkungan yang sesungguhnya.
- Memperkuat kapasitas institusional dan koordinasi lintas sektor. Tantangan teknis pajak karbon mencakup pengukuran dan pelaporan emisi (MRV), penegakan kepatuhan, serta sinkronisasi kebijakan antar-kementerian. Pemerintah perlu membentuk task force atau komite khusus lintas kementerian (Kemenkeu, KLHK, ESDM, Perindustrian, dll.) untuk memastikan implementasi pajak karbon berjalan mulus. Investasi pada sistem MRV yang andal harus diprioritaskan, termasuk pelatihan SDM dan pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring emisi. Tanpa data emisi yang akurat, pajak karbon kehilangan taring. Selain itu, integrasi pajak karbon dengan Bursa Karbon perlu terus ditingkatkan – misalnya dengan memperluas jenis kredit karbon yang diakui, mengembangkan standar harga referensi, dan memastikan transparansi transaksi karbon. Bursa karbon yang kredibel akan membantu menentukan harga karbon domestik yang wajar, sehingga tarif pajak karbon bisa disesuaikan mengikuti mekanisme pasar secara akuntabel.
- Pemanfaatan penerimaan pajak karbon untuk agenda hijau dan perlindungan sosial. Agar pajak karbon mendapat dukungan publik, pemerintah sebaiknya mengomunikasikan dengan jelas manfaat dari penerimaan yang diperoleh. Opsi penggunaan meliputi pendanaan proyek energi terbarukan, program transisi yang adil (misalnya pelatihan ulang tenaga kerja sektor batu bara ke sektor lain), konservasi hutan, hingga penguatan ketahanan iklim (adaptasi bencana). Penggunaan dana secara transparan dan tepat sasaran akan menjawab skeptisisme bahwa pajak karbon hanya menambah beban tanpa manfaat langsung. Selain itu, mekanisme pendanaan iklim inovatif bisa dikembangkan – misalnya matching fund dari pendapatan pajak karbon untuk daerah yang berhasil menurunkan emisi, atau insentif fiskal bagi industri hijau yang dananya bersumber dari pajak karbon. Dengan begitu, pajak karbon menjadi katalis perubahan yang dirasakan berbagai pihak.
- Sinyal politik dan komunikasi yang konsisten. Terakhir namun penting, kepemimpinan di tingkat atas harus mengawal kebijakan pajak karbon ini. Menteri Keuangan bersama jajarannya perlu secara konsisten mengkomunikasikan bahwa fiskal hijau adalah bagian tak terpisahkan dari visi transformasi ekonomi Indonesia. Perlu narasi bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi 6-7% tidak berarti mengabaikan keberlanjutan; justru, pertumbuhan jangka panjang hanya mungkin jika kita menjaga lingkungan. Edukasi publik juga harus digencarkan untuk meningkatkan pemahaman mengapa pajak karbon diperlukan dan bagaimana dampaknya dikendalikan. Dukungan masyarakat akan tumbuh apabila mereka melihat komitmen pemerintah yang sungguh-sungguh dan leading by example, misalnya dengan pemerintah sendiri mengurangi emisi operasional, menggunakan kendaraan listrik, dan sebagainya.
Penutup
Pada akhirnya, masa depan pajak karbon Indonesia sedang ditulis hari ini. Apakah ia akan menjadi game-changer yang membawa ekonomi kita menuju era baru nan berkelanjutan, atau hanya tercatat di atas kertas regulasi tanpa implementasi nyata? Semua tergantung keberanian dan konsistensi kita melangkah. Momentum pergantian Menteri Keuangan ini seharusnya menjadi pemicu untuk meneguhkan kembali komitmen yang telah dirintis. Pajak karbon adalah ujian apakah Indonesia betul-betul serius dengan agenda reformasi hijau.
Dengan fondasi hukum yang kuat dan dukungan publik yang bisa dibangun, kebijakan ini berpotensi menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Ini bukan semata tentang menambah penerimaan negara, melainkan tentang merintis legacy fiskal: bahwa APBN dan kebijakan ekonomi kita berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang. Diskusi strategis perlu terus digulirkan di internal Kementerian Keuangan dan antar pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi terbaik. Yang jelas, komitmen hijau jangan sampai surut. Saatnya Indonesia unjuk gigi bahwa kita mampu tumbuh secara berkelanjutan, menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam, demi masa depan yang lebih sejahtera dan lestari.