Bayangkan seorang pengusaha furnitur di Jepara menerima pesanan besar dari sebuah jaringan hotel internasional. Jumlahnya jauh melampaui kapasitas produksi yang biasa ia tangani. Mesin yang tersedia tidak cukup, pekerja terampil terbatas, dan pemasok bahan baku belum tentu mampu memenuhi kebutuhan tepat waktu. sudah barang tentu, pengusaha itu menghadapi dua pilihan yaitu menolak pesanan karena kapasitasnya terbatas, atau menerima tantangan tersebut dengan memperluas produksi, melatih pekerja, mencari pemasok baru, dan memperbaiki cara kerja.
Jika memilih jalan kedua dan berhasil, usahanya akan tumbuh. Namun, sesuatu yang lebih penting juga terjadi. Para pekerja memperoleh keterampilan baru, pemasok meningkatkan kualitas produknya, dan perusahaan belajar menangani pesanan yang sebelumnya dianggap terlalu besar.
Proses semacam inilah yang sering luput dari perdebatan tentang pertumbuhan ekonomi. Kita terbiasa membicarakan investasi, konsumsi, ekspor, dan belanja pemerintah. Padahal, di balik angka-angka tersebut terdapat pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana sebuah negara membangun kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang sebelumnya belum mampu dikerjakannya?
Pertanyaan ini relevan ketika Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Target tersebut menuntut perubahan besar dari pola pertumbuhan yang selama ini berkisar di sekitar 5 persen. Persoalannya bukan sekadar bagaimana mendatangkan lebih banyak modal, melainkan bagaimana memastikan modal tersebut benar-benar memperbesar kemampuan produksi nasional.
Pertumbuhan sebagai Proses Belajar
Lebih dari enam dekade lalu, ekonom Albert O. Hirschman menawarkan cara pandang yang menarik tentang pembangunan ekonomi. Dalam The Strategy of Economic Development (1958), ia menjelaskan bahwa pembangunan tidak selalu bergerak melalui investasi yang seimbang di seluruh sektor. Justru ketidakseimbangan dapat menciptakan dorongan bagi investasi berikutnya. Ketika sebuah industri berkembang, muncul kebutuhan baru terhadap bahan baku, transportasi, energi, tenaga kerja, dan layanan pendukung. Kebutuhan tersebut menciptakan peluang bagi perusahaan lain untuk berkembang. Hirschman menyebut hubungan ini sebagai keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward and forward linkages).
Ambil contoh industri pengolahan makanan. Ketika kapasitas pengolahan meningkat, permintaan terhadap hasil pertanian, kemasan, mesin pendingin, dan transportasi ikut bertambah. Sebaliknya, ketersediaan produk olahan membuka peluang baru bagi perdagangan, distribusi, dan industri makanan lainnya. Pertumbuhan satu kegiatan ekonomi dapat mendorong kegiatan ekonomi berikutnya. Namun, hubungan tersebut tidak selalu terbentuk dengan sendirinya. Jika industri domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan yang muncul, perusahaan akan bergantung pada impor. Investasi memang meningkat, tetapi sebagian peluang pembelajaran dan pengembangan kapasitas justru terjadi di luar negeri. Di sinilah pentingnya kemampuan negara mengenali hambatan produksi dan membantu pelaku usaha mengatasinya.
Belajar dari Negara yang Berhasil Mengejar Ketertinggalan
Pengalaman Korea Selatan memberikan pelajaran lain. Dalam Asia's Next Giant (1989), ekonom Alice Amsden menunjukkan bahwa industrialisasi Korea Selatan tidak semata-mata bertumpu pada upah murah atau mekanisme pasar. Perusahaan-perusahaan Korea belajar menguasai teknologi, meningkatkan kualitas produksi, dan memasuki industri yang sebelumnya didominasi negara maju. Pemerintah memberikan dukungan, tetapi dukungan tersebut dikaitkan dengan tuntutan kinerja. Perusahaan harus meningkatkan produktivitas, memperluas ekspor, dan membuktikan kemampuannya bersaing. Dengan kata lain, dukungan negara menjadi sarana untuk mempercepat proses belajar, bukan sekadar melindungi perusahaan dari persaingan.
Pelajaran pentingnya bukan bahwa Indonesia harus meniru seluruh kebijakan Korea Selatan. Kondisi ekonomi, politik, dan struktur industrinya berbeda. Namun, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kemampuan industri dapat dibangun melalui proses yang terarah dan disiplin. Perusahaan tidak harus langsung menjadi yang terbaik. Mereka perlu memperoleh kesempatan untuk belajar, sekaligus menghadapi tekanan untuk terus memperbaiki kinerja.
Indonesia Pernah Tumbuh Cepat
Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam periode 1966–1997, perekonomian nasional mengalami transformasi besar dari struktur yang sangat bergantung pada pertanian menuju kegiatan industri dan jasa yang semakin berkembang. Pembangunan infrastruktur, perluasan pendidikan, investasi, serta perubahan kebijakan ekonomi ikut mendorong transformasi tersebut. Pada periode tertentu, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan melampaui 7 persen per tahun. Industri manufaktur berkembang dan menjadi salah satu sumber penting pertumbuhan. Namun, krisis Asia 1997–1998 memperlihatkan kelemahan mendasar dalam struktur ekonomi dan sistem keuangan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi harus disertai ketahanan ekonomi, tata kelola yang baik, dan peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Indonesia kini menghadapi tantangan yang berbeda. Ekonomi sudah jauh lebih besar, struktur tenaga kerja berubah, dan persaingan industri semakin kompleks. Teknologi juga berkembang jauh lebih cepat. Karena itu, mengulangi angka pertumbuhan masa lalu tidak cukup dilakukan dengan mengulangi kebijakan masa lalu. Yang perlu dibangun kembali adalah kemampuan ekonomi untuk terus menemukan dan mengembangkan sumber produktivitas baru.
Dari Investasi Menuju Kemampuan Produksi
Perdebatan mengenai pertumbuhan 8 persen sering berpusat pada besarnya investasi yang diperlukan. Pendekatan ini masuk akal karena tambahan kapasitas produksi membutuhkan modal. Namun, investasi tidak otomatis menghasilkan peningkatan produktivitas. Dua perusahaan dapat membeli mesin yang sama, tetapi memperoleh hasil berbeda. Perbedaannya terletak pada keterampilan pekerja, kualitas manajemen, kemampuan memelihara mesin, jaringan pemasok, serta kapasitas perusahaan dalam mengadopsi teknologi. Artinya, persoalan pembangunan tidak berhenti pada ketersediaan modal. Ada kemampuan organisasi dan pengetahuan produksi yang harus dibangun. Kebijakan ekonomi perlu memberi perhatian lebih besar pada proses tersebut.
Insentif investasi, misalnya, sebaiknya tidak hanya dinilai dari besarnya modal yang masuk atau jumlah lapangan kerja yang diumumkan. Pemerintah juga perlu melihat apakah investasi tersebut meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperkuat pemasok domestik, memperluas ekspor, dan menghasilkan kemampuan teknologi baru. Demikian pula pembangunan infrastruktur perlu dihubungkan dengan kebutuhan produksi yang nyata. Jalan, pelabuhan, listrik, dan jaringan digital menjadi lebih bernilai ketika membantu perusahaan menurunkan biaya, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi. Persoalannya bukan memilih antara investasi besar dan penguatan industri kecil. Keduanya perlu dihubungkan agar pertumbuhan satu kegiatan ekonomi menciptakan peluang bagi kegiatan lainnya.
Negara yang Membantu Ekonominya Belajar
Jika pertumbuhan dipahami sebagai proses belajar, peran pemerintah juga perlu dilihat secara berbeda. Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh peluang bisnis yang tersedia. Pengusaha memiliki informasi yang lebih dekat dengan pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Namun, pengusaha sering menghadapi hambatan yang tidak mampu mereka selesaikan sendiri. Keterbatasan tenaga terampil, standar kualitas, pembiayaan, infrastruktur, dan koordinasi antarpemasok dapat menghalangi investasi yang sebenarnya layak secara ekonomi. Di sinilah pemerintah dapat berperan, dukungan kebijakan perlu diarahkan untuk mengatasi hambatan tersebut, bukan mempertahankan perusahaan yang tidak produktif tanpa batas waktu.
Insentif dapat diberikan untuk mendorong investasi dan pembelajaran, tetapi harus disertai ukuran keberhasilan yang jelas. Dukungan perlu dievaluasi berdasarkan hasil, termasuk peningkatan produktivitas, kemampuan ekspor, penguasaan teknologi, dan penguatan rantai pasok domestik. Pendekatan seperti ini juga menuntut kemampuan pemerintah untuk belajar. Kebijakan yang berhasil dapat diperluas, sementara kebijakan yang tidak efektif harus diperbaiki atau dihentikan. Target pertumbuhan 8 persen pada akhirnya bukan semata persoalan mencapai angka tertentu dalam laporan statistik. Target tersebut menguji seberapa cepat Indonesia mampu memperbesar kapasitas produktif ekonominya.
Kembali kepada pengusaha furnitur di awal tulisan, pertumbuhan dimulai ketika sebuah pesanan yang dahulu terlalu besar akhirnya dapat dipenuhi. Kemampuan baru tercipta, pekerja semakin terampil, dan pemasok memperoleh peluang usaha. Jika proses semacam itu berlangsung pada ribuan perusahaan di berbagai sektor, pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya bergantung pada tambahan modal atau dorongan permintaan jangka pendek. Indonesia perlu memperbanyak kesempatan bagi perusahaan untuk belajar, berkembang, dan memasuki kegiatan ekonomi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Sebab, salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah semakin banyaknya pelaku usaha yang mampu menghadapi peluang baru dan mengatakan, “Ya, kami bisa mengerjakannya.”