Opini Kemenkeu

Terbaru

Muhammad Fadhlansyah Nasution
11 Agustus 2026

Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral

Insentif PPh 0% dalam UU PFII bukanlah bentuk obral penerimaan negara, melainkan strategi intuitif untuk menarik modal global yang belum pernah ada di Indonesia. Tentu, diiringi dengan kepastian hukum dan pengawasan terintegrasi.

Penerimaan Negara

Ishak
11 Agustus 2026

Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap Lebih Menguntungkan?

Artikel ini menjelaskan perbedaan perlakuan pajak antara UMKM yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan, khususnya terkait fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta dan penerapan PPh Final 0,5%.

Umum

Irma Kesuma Dewi
05 Agustus 2026

UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?

Di balik insentif bebas pajak 50 tahun bagi investor asing, pengesahan UU PFII menyisakan tanda tanya publik. Ulasan ini mengupas fakta regulasi secara jujur, dari isu keadilan, benteng anti-pencucian uang, hingga dampaknya bagi ekonomi nasional.

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Muhammad Fadhlansyah Nasution
03 Agustus 2026

Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital

PMK 49 Tahun 2026 menetapkan Significant Economic Presence, memajaki entitas digital asing berdasarkan realitas ekonomi dan interaksi pasar di Indonesia, bukan keberadaan kantor fisik.

Penerimaan Negara

Sigit Kurniawan
28 Juli 2026

PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PPh Final UMKM

Dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 terdapat pemahaman baru yang sering menimbulkan kebingungan antara omzet dan agregasi omzet. Omzet menjadi dasar penghitungan pajak sedangkan agregasi omzet menjadi batasan PPh Final UMKM masih dapat digunakan.

Penerimaan Negara

ARIF FEBRIYANTO
27 Juli 2026

Menjemput Nilai Tambah di Bumi Gora, Mengurai Peran Pajak dalam Hilirisasi Rumput Laut Besutan Phoen...

Dari pesisir Bumi Gora ke etalase dunia! Intip lompatan nilai rumput laut NTB hingga 1.500% lewat Phoenix Food dan bagaimana pajak menopang infrastruktur daerah.

Umum

Muhammad Ikhwan
24 Juli 2026

LPDP 2026: LPDP Bukan Hanya Tentang Beasiswa, Tetapi Tentang Kepercayaan

LPDP bukan sekadar beasiswa, melainkan investasi negara untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Penerima dan calon penerima beasiswa dituntut memiliki literasi, integritas, tanggung jawab, dan komitmen untuk berkontribusi bagi bangsa.

Kekayaan Negara

Dedy Christanto
24 Juli 2026

Lelang Hak Menikmati sebagai Instrumen Pemanfaatan Aset: Tantangan dan Peluang

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah belum secara luas menggunakan mekanisme Lelang Hak Menikmati dalam pemanfaatan aset BMN/D. Pemanfaatan aset masih dominan melalui skema sewa, kerja sama, atau bahkan dibiarkan idle.

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
23 Juli 2026

Coretax DJP dan Adagium Hukum: Mengapa ‘Tidak Tahu’ Bukan Lagi Alasan Bagi Wajib Pajak

Adagium Ignorantia legis neminem excusat menegaskan bahwa ketidaktahuan atau kelalaian Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakanya tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan diri dari konsekuensi hukum perpajakan.