• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# pajak

Harmonisasi Pengawasan dan Ekstensifikasi: Menyasar Potensi Pajak Sektor Ekonomi Digital
Penerimaan Negara
  • Hesron Ginting
  • 03 November 2026
Harmonisasi Pengawasan dan Ekstensifikasi: Menyasar Potensi Pajak Sektor Ekonomi Digital

Pertumbuhan ekonomi digital di daerah menyimpan potensi besar sekaligus tantangan kepatuhan. Artikel ini membedah dilema pengawasan pajak, beban administratif pelaku usaha, serta urgensi ekosistem digital terpadu untuk merangkul kepatuhan sukarela.

Arsitektur Layanan Inklusif: Mengakomodasi Keberagaman Profil Wajib Pajak
Organisasi
  • Hesron Ginting
  • 02 November 2026
Arsitektur Layanan Inklusif: Mengakomodasi Keberagaman Profil Wajib Pajak

Transformasi digital layanan publik kerap mengasumsikan seluruh pengguna memiliki tingkat literasi digital yang setara. Artikel ini mengupas urgensi perancangan arsitektur layanan inklusif untuk menjembatani keberagaman profil Wajib Pajak.

Dari Analisis ke Penilaian: Mempertegas Peran Penilai Pajak dalam Menghasilkan Kesimpulan Nilai yang Terukur
Penerimaan Negara
  • Hendri Sopian
  • 29 Oktober 2026
Dari Analisis ke Penilaian: Mempertegas Peran Penilai Pajak dalam Menghasilkan Kesimpulan Nilai yang...

Analisis merupakan fondasi pekerjaan Penilai Pajak, sedangkan penilaian melangkah lebih jauh melalui proses sistematis berbasis data, metode, dan asumsi yang teruji untuk menghasilkan kesimpulan nilai yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Daftar Objek ke Prinsip Penilaian: Urgensi Penyempurnaan PMK 79 Tahun 2023 untuk Mengakomodasi Transaksi Nonkas
Penerimaan Negara
  • Hendri Sopian
  • 28 Oktober 2026
Dari Daftar Objek ke Prinsip Penilaian: Urgensi Penyempurnaan PMK 79 Tahun 2023 untuk Mengakomodasi ...

Perlu penyempurnaan PMK 79 Tahun 2023 melalui perluasan cakupan penilaian pajak dan penambahan klausul residual (catch-all clause) agar transaksi nonkas dan objek lain yang memerlukan penentuan nilai wajar untuk tujuan perpajakan, dapat dinilai.

Mengenal Model Ohlson: Alternatif Penilaian Saham Berbasis Informasi Akuntansi bagi Penilai Pajak
Penerimaan Negara
  • Hendri Sopian
  • 28 Oktober 2026
Mengenal Model Ohlson: Alternatif Penilaian Saham Berbasis Informasi Akuntansi bagi Penilai Pajak

Model Ohlson menawarkan alternatif penilaian saham berbasis nilai buku ekuitas dan ekspektasi laba abnormal masa depan yang dapat memperkaya analisis Penilai Pajak, dengan tetap memperhatikan kualitas data, asumsi, dan keterbatasan model.

Satu-Profkeu : Digitalisasi Layanan Perizinan Profesi Keuangan
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Yessi Juliana Br
  • 27 Oktober 2026
Satu-Profkeu : Digitalisasi Layanan Perizinan Profesi Keuangan

Satu-ProfKeu menyatukan layanan perizinan konsultan pajak dalam satu platform digital. Integrasi layanan membantu mengurangi proses administrasi yang sebelumnya tersebar di beberapa sistem.

Mengawal Target Penerimaan Akhir Tahun: Sentuhan Humanis AR di Era Serba Digital
Penerimaan Negara
  • Hesron Ginting
  • 27 Oktober 2026
Mengawal Target Penerimaan Akhir Tahun: Sentuhan Humanis AR di Era Serba Digital

Memasuki kuartal keempat, pengamanan target penerimaan negara menuntut kecepatan dan ketepatan. Artikel ini membedah bagaimana kombinasi analitik digital dan pendekatan humanis AR menjadi kunci utama menjaga kepatuhan Wajib Pajak.

Edukasi Pajak Personalisasi: Meminimalkan Customer Effort Melalui Segmentasi Data
Organisasi
  • Hesron Ginting
  • 26 Oktober 2026
Edukasi Pajak Personalisasi: Meminimalkan Customer Effort Melalui Segmentasi Data

Edukasi pajak yang bersifat seragam kerap kurang efektif menjawab kebutuhan spesifik Wajib Pajak. Artikel ini membahas bagaimana personalisasi berbasis data KLU dan simulasi digital dapat menekan customer effort serta mendongkrak kepatuhan sukarela.

Dilema Moral Hazard dalam Relaksasi KEP-239: Merawat Kontrak Sosial dan Tax Morale Pasca-2026
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 23 Oktober 2026
Dilema Moral Hazard dalam Relaksasi KEP-239: Merawat Kontrak Sosial dan Tax Morale Pasca-2026

Kajian kritis ekonomi perilaku kebijakan pengurangan sanksi PMK-71 dan KEP-239. Menakar risiko moral hazard serta strategi menjaga kepatuhan sukarela.

Nudge Theory dalam Layanan Digital Pajak: Mendorong Kepatuhan Melalui Antarmuka yang Humanis
Organisasi
  • Hesron Ginting
  • 23 Oktober 2026
Nudge Theory dalam Layanan Digital Pajak: Mendorong Kepatuhan Melalui Antarmuka yang Humanis

Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh kenyamanan antarmuka aplikasi. Artikel ini membedah penerapan Nudge Theory dan desain UX humanis untuk menekan kecemasan pengguna dan meningkatkan kepatuhan mandiri.

Artikel Terpopuler

  • Ika Hapsari
  • 12 Oktober 2026
Downgrade Lifestyle, Solusi atau Pilihan?
  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...
  • Andy Fitriono
  • 16 September 2026
Kenali Lebih Dekat Ketentuan Terbaru Tentang Kuasa...
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 21 September 2026
Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDL...
  • Frisna Elisabeth Situmorang
  • 23 September 2026
Kuasa Pajak di Era Aturan Baru: Lima Hal yang Perl...
  • Udi Hammin Faroja
  • 11 September 2026
Miskonsepsi terkait PTKP Gabungan Suami-Istri

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu