• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# pajak

Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
Penerimaan Negara
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!

Pajak GloBE; aturan baru yang membidik perusahaan multinasional, dapat dipahami secara mudah melalui ringkasan definisi, cakupan, dan batas waktu pemenuhan kewajiban administrasi,

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Elektronik: Mengurangi Kemacetan sembari Menopang Transportasi Umum
Penerimaan Negara
Penganggaran
  • Muhammad Arif Ramadhan
  • 07 September 2026
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Elektronik: Mengurangi Kemacetan sembari Menopang Transportasi Um...

Rencana penerapan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Elektronik (RPLL/ERP) merupakan salah satu bentuk Pigouvian Tax di mana kerugian ekonomis karena kemacetan dapat diinternalisasikan kembali ke anggaran untuk menopang transportasi umum.

Investasi Rp757,8 Triliun dan Peran Krusial Generasi Muda Mengawal APBN 2045
Umum
  • Sundari
  • 04 September 2026
Investasi Rp757,8 Triliun dan Peran Krusial Generasi Muda Mengawal APBN 2045

APBN 2026 alokasikan Rp757,8 T untuk pendidikan. Melalui Pajak Bertutur 2026, DJP edukasi generasi muda perangi mental free rider agar siap jadi pilar ekonomi penyokong Indonesia Emas 2045.

Potensi Daerah Bertumbuh, Daya Pungut Belum Utuh
Penerimaan Negara
  • Dwi Wahyu Yanuarto
  • 03 September 2026
Potensi Daerah Bertumbuh, Daya Pungut Belum Utuh

Pertumbuhan ekonomi daerah terus membuka ruang fiskal, tetapi belum seluruh potensinya terkonversi menjadi penerimaan. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya pendataan yang akurat, pengawasan berbasis risiko, integrasi data, dan digitalisasi.

Siapa Pemilik Omzet TBS? PR Tersembunyi di Balik Pajak Koperasi Sawit
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 28 Agustus 2026
Siapa Pemilik Omzet TBS? PR Tersembunyi di Balik Pajak Koperasi Sawit

Sebuah opsi kebijakan yang layak dikaji: mengubah pemotongan PPh Pasal 22 atas penjualan TBS koperasi sawit menjadi bersifat final, demi kepastian hukum dan kesederhanaan administrasi.

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Dinar Fuza Laksana
  • 24 Agustus 2026
Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.

PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak
Umum
  • Lesti Anggraini
  • 20 Agustus 2026
PMK 44 Tahun 2026 : Kuasa Wajib Pajak

Perubahan mendasar terkait Surat Kuasa Wajib Pajak diatur dalam PMK 44, mencakup ketentuan mengenai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, persyaratan kompetensi sebagai kuasa, pembuatan dan penyampaian surat kuasa, serta ketentuan masa transisi.

Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Yessi Juliana Br
  • 18 Agustus 2026
Dari Solidaritas Menuju Aksi: Bagaimana Kemanusiaan Dibangun Bersama

Hari Kemanusiaan Sedunia mengingatkan bahwa solidaritas membutuhkan aksi, sistem, dan sumber daya bersama agar negara dan masyarakat mampu hadir saat krisis.

Memprakarsai Redesain Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia
Penerimaan Negara
Umum
  • Fatikha Faradina
  • 13 Agustus 2026
Memprakarsai Redesain Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia

Formula Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini yang berbasis terkesan menyimpang dari prinsip eksternalitas lingkungan. Artikel ini mengusulkan reformasi PKB berbasis emisi serta komitmen pembiayaan transportasi publik yang adil.

Pajak, Kontrak Sosial, dan Jiwa Kemerdekaan yang Menuntut Peran
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 13 Agustus 2026
Pajak, Kontrak Sosial, dan Jiwa Kemerdekaan yang Menuntut Peran

Pajak adalah fondasi kedaulatan dan wujud nyata kontrak sosial berbangsa. Kesadaran warga membayar pajak harus diimbangi pengawasan kritis serta kepemimpinan yang berintegritas demi tata kelola negara yang adil.

Artikel Terpopuler

  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 11 Agustus 2026
Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PF...

tags

  • #'APBN
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #'Perpajakan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu