• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# ekonomi

Satu Surat Pernyataan yang Menentukan Nasib Potongan Pajak Penjual Kecil (UMKM)
Penerimaan Negara
  • Muhammad Ikhwan
  • 15 Oktober 2026
Satu Surat Pernyataan yang Menentukan Nasib Potongan Pajak Penjual Kecil (UMKM)

Pajak marketplace 0,5 persen bukan pajak baru, hanya cara pungut baru. Pelaku UMKM beromzet sampai Rp500 juta bebas potongan dengan satu surat pernyataan. Kenali posisi usaha, siapkan surat, simpan bukti, dan berjualanlah dengan tenang.

Multiplier Effect Olahraga Prestasi: Alokasi APBN Asian Games 2026 sebagai Katalis Pertumbuhan Ekonomi
Penganggaran
Pengeluaran Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 02 Oktober 2026
Multiplier Effect Olahraga Prestasi: Alokasi APBN Asian Games 2026 sebagai Katalis Pertumbuhan Ekono...

Analisis kebijakan yang membongkar paradigma lama dengan membuktikan bahwa pengeluaran negara melalui Kemenpora untuk olahraga bukanlah sunk cost, melainkan investasi SDM dan penggerak sport industry yang menghasilkan return makroekonomi strategis.

Menjelajah Instrumen Fiskal untuk Green Economy
Penerimaan Negara
  • Dyah Ayu Sitta
  • 28 September 2026
Menjelajah Instrumen Fiskal untuk Green Economy

Green economy dapat didukung melalui berbagai instrumen fiskal, tidak hanya carbon tax. Setiap instrumen perlu dirancang sesuai dengan tujuan lingkungan dan kondisi Indonesia.

Kabel yang Hanya Lewat, Bolehkah Dipajaki?
Penerimaan Negara
Umum
  • Dinar Fuza Laksana
  • 28 September 2026
Kabel yang Hanya Lewat, Bolehkah Dipajaki?

Sebelum 2023, klasifikasi objek PBB menyebut ZEE dan landas kontinen sebagai wilayah objek pajak. Padahal di dua zona itu Indonesia hanya memegang hak berdaulat, bukan kedaulatan. Apakah dengan mengganti PMK 234/2022 isu hukumnya benar-benar selesai?

Dari Ekspansi ke Intensifikasi: Masa Depan Sawit Indonesia di Tengah Target Kesejahteraan dan Tekanan Lingkungan
Kekayaan Negara
Umum
  • Muhammad Ilham Darmawan
  • 28 September 2026
Dari Ekspansi ke Intensifikasi: Masa Depan Sawit Indonesia di Tengah Target Kesejahteraan dan Tekana...

Kelapa sawit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan masyarakat. Namun, ekspansi lahan menghadapi batas manfaat dan tekanan lingkungan. Karena itu, masa depan sawit perlu bergeser dari ekspansi menuju intensifikasi berkelanjutan.

Tiga Gagasan Ekologi-Fiskal Lawan Darurat Sampah Plastik
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 24 September 2026
Tiga Gagasan Ekologi-Fiskal Lawan Darurat Sampah Plastik

Kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen strategis melalui cukai plastik, insentif pajak berbasis transformasi hijau, serta dukungan terhadap ekonomi sirkular dan industri daur ulang. Kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan.

UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?
Umum
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?

Di balik insentif bebas pajak 50 tahun bagi investor asing, pengesahan UU PFII menyisakan tanda tanya publik. Ulasan ini mengupas fakta regulasi secara jujur, dari isu keadilan, benteng anti-pencucian uang, hingga dampaknya bagi ekonomi nasional.

Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 03 Agustus 2026
Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital

PMK 49 Tahun 2026 menetapkan Significant Economic Presence, memajaki entitas digital asing berdasarkan realitas ekonomi dan interaksi pasar di Indonesia, bukan keberadaan kantor fisik.

APBN sebagai Penjaga Keseimbangan Astacita
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Widodo Ma`Ruf
  • 15 Juli 2026
APBN sebagai Penjaga Keseimbangan Astacita

Tantangan Astacita bukan kurang program, melainkan menjaga disiplin fiskal agar ekspansi tak gerus APBN sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Memperbaiki Iklim Usaha melalui Sidang Debottlenecking Satgas P2SP
Umum
  • Yolanda Putri
  • 29 Mei 2026
Upaya Pemerintah Memperbaiki Iklim Usaha melalui Sidang Debottlenecking Satgas P2SP

Satgas P2SP dan sidang debottlenecking merupakan upaya pemerintah untuk mengurai hambatan usaha, mempercepat penyelesaian kendala pelaku usaha, serta menjadi sarana evaluasi regulasi guna mendukung terciptanya iklim usaha.

Artikel Terpopuler

  • Ika Hapsari
  • 12 Oktober 2026
Downgrade Lifestyle, Solusi atau Pilihan?
  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
  • Andy Fitriono
  • 16 September 2026
Kenali Lebih Dekat Ketentuan Terbaru Tentang Kuasa...
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 21 September 2026
Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDL...
  • Frisna Elisabeth Situmorang
  • 23 September 2026
Kuasa Pajak di Era Aturan Baru: Lima Hal yang Perl...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu