• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# ekonomi

UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?
Umum
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?

Di balik insentif bebas pajak 50 tahun bagi investor asing, pengesahan UU PFII menyisakan tanda tanya publik. Ulasan ini mengupas fakta regulasi secara jujur, dari isu keadilan, benteng anti-pencucian uang, hingga dampaknya bagi ekonomi nasional.

Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 03 Agustus 2026
Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital

PMK 49 Tahun 2026 menetapkan Significant Economic Presence, memajaki entitas digital asing berdasarkan realitas ekonomi dan interaksi pasar di Indonesia, bukan keberadaan kantor fisik.

APBN sebagai Penjaga Keseimbangan Astacita
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Widodo Ma`Ruf
  • 15 Juli 2026
APBN sebagai Penjaga Keseimbangan Astacita

Tantangan Astacita bukan kurang program, melainkan menjaga disiplin fiskal agar ekspansi tak gerus APBN sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.

Upaya Pemerintah Memperbaiki Iklim Usaha melalui Sidang Debottlenecking Satgas P2SP
Umum
  • Yolanda Putri
  • 29 Mei 2026
Upaya Pemerintah Memperbaiki Iklim Usaha melalui Sidang Debottlenecking Satgas P2SP

Satgas P2SP dan sidang debottlenecking merupakan upaya pemerintah untuk mengurai hambatan usaha, mempercepat penyelesaian kendala pelaku usaha, serta menjadi sarana evaluasi regulasi guna mendukung terciptanya iklim usaha.

Debottlenecking di Kementerian Keuangan: Strategi Mengurai Hambatan untuk Memperkuat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Umum
  • Fiqhi Fajar
  • 19 Mei 2026
Debottlenecking di Kementerian Keuangan: Strategi Mengurai Hambatan untuk Memperkuat Investasi dan P...

Debottlenecking merupakan strategi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk mengurai hambatan birokrasi dan regulasi guna mempercepat investasi, meningkatkan daya saing, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

APBN Kita: Siap Sebelum Badai Tiba
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • RINALDI
  • 27 Maret 2026
APBN Kita: Siap Sebelum Badai Tiba

Di tengah Selat Hormuz lumpuh dan harga minyak sempat $120/barel, data APBN kita bicara hal berbeda: pajak tumbuh 30,4%, PMI tertinggi dua tahun, investor SBN tetap antre. Ketahanan fiskal bukan keberuntungan. Ia dibangun sebelum badai tiba.

Perang, Pajak, dan Kedaulatan Ekonomi
Penerimaan Negara
  • DEDI KUSNADI
  • 11 Maret 2026
Perang, Pajak, dan Kedaulatan Ekonomi

Pajak sebagai sumber pembiayaan saat perang di masa krisis, dan untuk membiayai pembangunan di masa damai. Pajak juga sebagai katalisator kedaulatan ekonomi.

Di Balik Ramainya Mudik Lebaran, Ada Peran Besar APBN
Pengeluaran Negara
  • Bagus Wijaya
  • 10 Maret 2026
Di Balik Ramainya Mudik Lebaran, Ada Peran Besar APBN

Mudik Lebaran adalah momen masyarakat kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Melalui APBN, pemerintah hadir memastikan para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan.

Fiskal Syariah: Menjembatani Instrumen Modern dan Maqashid Islam
Penerimaan Negara
  • RINALDI
  • 06 Maret 2026
Fiskal Syariah: Menjembatani Instrumen Modern dan Maqashid Islam

Hubungan antara perpajakan modern dan maqashid syariah sering dipersepsikan bertentangan. Pajak kerap dianggap “bersaing” dengan zakat, padahal dalam sejarah keuangan publik Islam negara juga mengenal berbagai instrumen penerimaan di luar zakat.

Peran Kementerian Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Umum
  • Muhammad Ikhwan
  • 06 Maret 2026
Peran Kementerian Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kemenkeu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui kebijakan fiskal yang sehat, belanja negara produktif, dan program sosial. APBN diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat stabilitas ekonomi, serta menekan kemiskinan.

Artikel Terpopuler

  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 11 Agustus 2026
Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PF...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu