Opini Kemenkeu

Terbaru

RINALDI
25 Juni 2026

Ketahanan Ekonomi di Dunia yang Rapuh

Ketahanan ekonomi harus menjadi agenda utama Indonesia. Indonesia perlu memperkuat produksi barang strategis, menjaga ruang fiskal, memperdalam industrialisasi, mengamankan sistem digital, dan menjaga kepercayaan publik.

Penerimaan Negara

RINALDI
25 Juni 2026

Empat Prinsip Adam Smith dan Reformasi Pajak DJP

Reformasi pajak DJP perlu berpijak pada empat prinsip Adam Smith: adil, pasti, mudah, dan efisien. Coretax, integrasi data, pemadanan NIK-NPWP, serta pajak ekonomi digital dapat memperkuat penerimaan, tetapi harus tetap menjaga rasa keadilan.

Penerimaan Negara

Ika Hapsari
25 Juni 2026

Dari Messi, Tax Base, Hingga Keadilan Fiskal

Perluasan tax base bukan sekadar menambah jumlah wajib pajak baru, melainkan memastikan seluruh aktivitas ekonomi berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara serta mencegah beban fiskal hanya “digendong” oleh kelompok tertentu

Penerimaan Negara

I Nyoman Suwitra
25 Juni 2026

Punya Lebih Bayar Pajak? PPYSTT Solusinya

Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atau yang disingkat dengan PPYSTT

Pengeluaran Negara

Arfindo Briyan Santoso
24 Juni 2026

Mempercepat Belanja, Memperkuat Dampak

Memahami Pendekatan Quick-High dalam Pelaksanaan APBN.

Pembiayaan Negara

Rusmawati Damarsari
24 Juni 2026

Harmoni Keuangan Pusat dan Daerah, Sebuah Harapan Menuju Indonesia Emas 2045

Harmonisasi keuangan pusat dan daerah: bukan hanya menyelaraskan kebijakan dan anggaran, melainkan menyatukan energi seluruh bangsa untuk melangkah menuju Indonesia yang maju, adil, sejahtera, dan berdaya saing pada Tahun 2045.

Penerimaan Negara

Iwang Kurniawan
24 Juni 2026

Emas Mempercantik Diri, Memperindah Negeri

Sejauh mana kepemilikan dan transaksi jual beli emas simpanan dapat menjadi dasar Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global

Penerimaan Negara

I Wayan Agus
23 Juni 2026

Teori Manfaat dan Kewajiban Pajak Warga Negara Asing

WNA yang tinggal, bekerja, atau menjalani kehidupan di Indonesia adalah pihak yang menikmati barang publik. Adalah wajar, adil, dan secara filosofis dapat dipertanggungjawabkan, apabila mereka turut berkontribusi dalam pembiayaannya

Penerimaan Negara

Ika Hapsari
22 Juni 2026

Menyelaraskan Endowment Effect dalam Restitusi Pajak

Restitusi pajak bukan sekadar pengembalian dana, melainkan instrumen keseimbangan antara hak wajib pajak dan perlindungan penerimaan negara. Melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026, mekanisme restitusi diperkuat berbasis risiko

Penerimaan Negara

Nifail Al Ahza
22 Juni 2026

Anestesi Fiskal: Seni Memungut Pajak Tanpa Rasa Sakit

Pemotongan PPh Pasal 21 sering dipersepsikan negatif, seolah uang diambil sebelum gaji cair. Padahal sebenarnya ia adalah desain kebijakan yang berniat baik — ibarat anestesi, ia tidak menghapus kewajiban pajak, tapi membuatnya nyaris tak terasa.