• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Program Baru Beasiswa LPDP- Perubahan Sistem dan Prioritas STEM
Umum
  • Fiyya Luthfiatul Husna
  • 08 Maret 2026
Program Baru Beasiswa LPDP- Perubahan Sistem dan Prioritas STEM

LPDP kini tidak sekadar memberikan bantuan dana pendidikan, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan penerapan program beasiswa baru dan fokus utamanya pada STEM untuk mendukung asta cita

Fiskal Syariah: Menjembatani Instrumen Modern dan Maqashid Islam
Penerimaan Negara
  • RINALDI
  • 06 Maret 2026
Fiskal Syariah: Menjembatani Instrumen Modern dan Maqashid Islam

Hubungan antara perpajakan modern dan maqashid syariah sering dipersepsikan bertentangan. Pajak kerap dianggap “bersaing” dengan zakat, padahal dalam sejarah keuangan publik Islam negara juga mengenal berbagai instrumen penerimaan di luar zakat.

Desain Informasi dan Aksesibilitas APBN
Umum
  • Arfindo Briyan Santoso
  • 06 Maret 2026
Desain Informasi dan Aksesibilitas APBN

Bagi banyak orang, APBN masih terasa jauh. Angkanya besar, bahasanya teknis, dan tidak selalu mudah didekati. Transparansi memang tersedia, tetapi pemahaman tidak selalu datang dengan sendirinya.

Di Balik Polemik Pajak Toge Productions: Memahami Kapitalisasi Biaya Pengembangan Gim
Penerimaan Negara
  • Alfindo Wira Yudha
  • 06 Maret 2026
Di Balik Polemik Pajak Toge Productions: Memahami Kapitalisasi Biaya Pengembangan Gim

Perdebatan pajak mencuat setelah Toge Productions mengkritik koreksi atas biaya gaji tim pengembang gim dalam pemeriksaan pajak. Sementara itu, DJP menyatakan koreksi tersebut sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku.

Peran Kementerian Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Umum
  • Muhammad Ikhwan
  • 06 Maret 2026
Peran Kementerian Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kemenkeu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui kebijakan fiskal yang sehat, belanja negara produktif, dan program sosial. APBN diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat stabilitas ekonomi, serta menekan kemiskinan.

Multi Peran Penyuluh Suatu Tantangan
Penerimaan Negara
  • WAHYU DEWAJI
  • 05 Maret 2026
Multi Peran Penyuluh Suatu Tantangan

Fungsi Edukasi dan Penerimaan dapat berjalan dengan selaras, seiring, apabila terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antar fungsi terkait sehingga tidak beririsan

Alpa atau Sengaja? Menakar Ulang Itikad Baik di Era Coretax
Penerimaan Negara
Umum
  • Marudut Gerald Christian
  • 05 Maret 2026
Alpa atau Sengaja? Menakar Ulang Itikad Baik di Era Coretax

Mens rea kini bertemu algoritma. Coretax menutup celah tafsir antara lalai dan sengaja lewat jejak digital sejak pelaporan

Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Umum
  • Faizal Wayan Umbara
  • 05 Maret 2026
Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Keterbukaan informasi publik di era digital di lingkungan Kementerian Keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Menjaga LPDP sebagai Instrumen Investasi Bangsa
Umum
  • Yolanda Putri
  • 04 Maret 2026
Menjaga LPDP sebagai Instrumen Investasi Bangsa

LPDP sebagai instrumen investasi pendidikan perlu menjaga prinsip meritokrasi, perluasan akses, serta tata kelola yang akuntabel agar mampu menyiapkan talenta unggul yang berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dalam jangka panjang

Dari Tebang Butuh ke Tunda Tebang: Jalan Fiskal Hijau Menjaga Ekologi dan Ekonomi
Pembiayaan Negara
Umum
  • Resha Aditya Pratama
  • 02 Maret 2026
Dari Tebang Butuh ke Tunda Tebang: Jalan Fiskal Hijau Menjaga Ekologi dan Ekonomi

Perkembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan kini dituntut untuk berjalan beriringan. Salah satu wujud nyatanya adalah skema Tunda Tebang, sebuah kebijakan ekonomi untuk memastikan pohon tidak lagi harus ditebang.

Artikel Terpopuler

  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Fatikha Faradina
  • 03 Juli 2026
Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #Asta Cita'
  • #APBN
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 11 12 13 14 15 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu