Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 yang secara efektif berlaku mulai 1 Oktober 2026. Regulasi ini membawa perubahan krusial atas ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Langkah ini diambil oleh DJP untuk memberikan kemudahan, keadilan, serta kepastian hukum bagi Wajib Pajak, terutama untuk mengatasi permasalahan teknis di lapangan seperti βKurang Bayar Semuβ yang disebabkan pelaksanaan regulasi pada peraturan sebelumnya.
Dalam reformasi perpajakan, Coretax merupakan tonggak perubahan radikal sistem perpajakan di Indonesia dengan menghadirkan digitalisasi perpajakan secara menyeluruh yang tersentralisasi. Sistem modern ini mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform tunggal yang canggih dan berbasis data terpadu. Namun, transisi dari sistem lama (legacy) ke sistem yang baru memerlukan adaptasi regulasi yang dinamis agar tidak membebani Wajib Pajak yang berniat patuh. Oleh karena itu, PER-12/PJ/2026 hadir sebagai penyempurna alur kerja administrasi perpajakan terutama terkait tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
Menghapus Skema Delta, Menyambut Skema Replace
Salah satu perubahan paling fundamental dalam PER-12/PJ/2026 adalah dihapusnya mekanisme delta (selisih) dalam prosedur pembetulan SPT. Mekanisme tersebut kini diganti dengan skema replace (mengganti seluruhnya) yang dinilai lebih logis dan mencerminkan keadilan substansial.
Pada skema delta yang diatur dengan PER-11/PJ/2025, proses pembetulan SPT terletak pada nilai selisih antara jumlah pajak kurang atau lebih dibayar antara SPT Normal dan SPT Pembetulan. Namun, implementasi skema ini menimbulkan kendala serius di lapangan. Sebagai contoh, pembetulan SPT Normal bernilai lebih bayar Rp100 juta menjadi Rp70 juta, maka sistem akan membaca penurunan lebih bayar tersebut sebagai sebuah Kurang Bayar baru sebesar Rp30 juta. Akibatnya, Wajib Pajak diwajibkan menyetorkan uang ke kas negara untuk menutupi nilai kurang bayar semu tersebut. Ditambah lagi, mereka berpotensi dikenakan sanksi administratif akibat terlambat menyetorkan pajak kurang bayar semu tersebut yang tentu saja akan memberatkan dari sisi keuangan Wajib Pajak.
Ketentuan Peralihan
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa dalam PER-12/PJ/2026 yang berlaku tanggal 1 Oktober 2026 ini terdapat ketentuan peralihan, yakni:
- Sebelum 1 Oktober 2026, pelaporan dan/atau pembetulan SPT yang disampaikan yang belum diproses dan/atau belum diselesaikan tindaklanjutnya, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan lama (PER-11/PJ/2025).
- Sejak 1 Oktober 2026, pelaporan dan/atau pembetulan SPT mengikuti ketentuan baru (PER-12/PJ/2026).
- Masa Pajak/Tahun Pajak/ Bagian Tahun Pajak atas pembetulan SPT yang terikat dengan ketentuan baru (PER-12/PJ/2026), terbatas pada Masa Pajak sejak Masa Pajak Januari 2025, Bagian Tahun Pajak yang berakhir sejak Januari 2025, atau Tahun Pajak sejak Tahun Pajak 2025.
Rangkuman Perubahan yang diatur dalam PER-12/PJ/2026
Selain pembetulan SPT yang menyebabkan kurang bayar semu yang disebutkan di atas, perubahan yang diatur dalam PER-12/PJ/2026 mencakup hal-hal sebagai berikut.
| Komponen Perubahan | Mekanisme Lama (PER-11/PJ/2025) | Mekanisme Baru (PER-12/PJ/2026) | |
| Metode Pembetulan | Skema Delta (menghitung selisih SPT Pembetulan dan SPT sebelumnya) | Skema Replace (mengganti seluruh dokumen SPT secara utuh)
| |
| Kompensasi Kurang Bayar | Memicu kurang bayar semu saat nilai SPT Lebih Bayar mengecil
| Memperhitungkan riwayat setoran dan pengembalian, langsung memotong saldo kompensasi
| |
| Penandatangan Bukti Potong | Terbatas pada pengurus Wajib Pajak | Dapat didelegasikan kepada pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh Wajib Pajak melalui Portal Wajib Pajak
| |
| Pelaporan SPT Masa PPN | Pelaporan bisa melompat ke masa pajak tertentu | Pelaporan dilakukan berurutan sesuai urutan masa pajak
| |
| Status SK Angsuran PPh Pasal 29 | Tetap berjalan meski ada pembetulan | Otomatis tidak berlaku saat dilakukan pembetulan SPT | |
Regulasi perpajakan tidak hanya dibuat, namun juga diperbaharui secara berkelanjutan demi memastikan aturan perpajakan relevan dengan kondisi saat ini. Melalui regulasi PER-12/PJ/2026, diharapkan digitalisasi perpajakan Indonesia akan melangkah ke arah yang lebih adil, transparan, dan beriorientasi kepada kemudahan layanan.