• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Ketika Hutan Menghasilkan Nilai: Paradigma Baru Pembiayaan Lingkungan Indonesia
Kekayaan Negara
Pembiayaan Negara
  • Resha Aditya Pratama
  • 21 Agustus 2026
Ketika Hutan Menghasilkan Nilai: Paradigma Baru Pembiayaan Lingkungan Indonesia

Hutan yang tetap berdiri, karbon yang tidak dilepaskan ke atmosfer, dan ekosistem yang tetap terjaga kini mulai dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis.

Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 11 Agustus 2026
Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PFII yang (Bukan) Sekadar Obral

Insentif PPh 0% dalam UU PFII bukanlah bentuk obral penerimaan negara, melainkan strategi intuitif untuk menarik modal global yang belum pernah ada di Indonesia. Tentu, diiringi dengan kepastian hukum dan pengawasan terintegrasi.

Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap Lebih Menguntungkan?
Penerimaan Negara
  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap Lebih Menguntungkan?

Artikel ini menjelaskan perbedaan perlakuan pajak antara UMKM yang berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan, khususnya terkait fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta dan penerapan PPh Final 0,5%.

Merdeka dalam Pengelolaan Satker: Membangun Perencanaan dan Penganggaran APBN yang Adaptif, Akuntabel, dan Berdampak
Organisasi
Penganggaran
  • Haris Permadi
  • 10 Agustus 2026
Merdeka dalam Pengelolaan Satker: Membangun Perencanaan dan Penganggaran APBN yang Adaptif, Akuntabe...

Pengelola keuangan berperan sebagai strategis, analis data, inovator digital, dan penggerak transformasi organisasi.

Bisakah Indonesia Bebas Pajak?
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 06 Agustus 2026
Bisakah Indonesia Bebas Pajak?

Pajak akan terus menjadi tulang punggung penerimaan Indonesia. Sebagai kontrak sosial dan darah pembangunan, pajak membiayai fasilitas publik serta keamanan negara, yang membutuhkan rasa saling percaya antara warga negara dan pemerintah.

UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?
Umum
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonomi Nasional?

Di balik insentif bebas pajak 50 tahun bagi investor asing, pengesahan UU PFII menyisakan tanda tanya publik. Ulasan ini mengupas fakta regulasi secara jujur, dari isu keadilan, benteng anti-pencucian uang, hingga dampaknya bagi ekonomi nasional.

Dari Algoritma ke Anggaran: Menilik Potensi Artificial Intelligence (AI) Yang Kian Tumbuh Pesat
Penerimaan Negara
  • Feri Lamoha
  • 05 Agustus 2026
Dari Algoritma ke Anggaran: Menilik Potensi Artificial Intelligence (AI) Yang Kian Tumbuh Pesat

Kemampuan Artificial Intelligence (AI) menggeser pekerjaan manusia berpotensi menggerus basis pajak. Dengan beberapa benchmarking regulasi dari negara lain pemerintah harus segera bersiap meramu kebijakan dalam menjawab tantangan ini.

Ketika Tarif 5% Lebih Menguntungkan daripada Tarif 0,5%
Penerimaan Negara
  • I Nyoman Suwitra
  • 04 Agustus 2026
Ketika Tarif 5% Lebih Menguntungkan daripada Tarif 0,5%

Pemahaman masyarakat dalam menghitungan PPh dengan menggunakan tarif PPh Final UMKM terasa lebih menguntungkan daripada menggunakan tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh tentunya tidak sepenuhnya benar.

Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital
Pembiayaan Negara
Penerimaan Negara
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 03 Agustus 2026
Filsafat Domisili di Ruang Hampa: Membaca Keadilan Pajak dalam Ekonomi Digital

PMK 49 Tahun 2026 menetapkan Significant Economic Presence, memajaki entitas digital asing berdasarkan realitas ekonomi dan interaksi pasar di Indonesia, bukan keberadaan kantor fisik.

Ketika Penerimaan Naik, Mengapa Efisiensi PPN Justru Belum Maksimal?
Penerimaan Negara
  • Dwi Wahyu Yanuarto
  • 01 Agustus 2026
Ketika Penerimaan Naik, Mengapa Efisiensi PPN Justru Belum Maksimal?

Meningkatnya penerimaan PPN belum tentu mencerminkan semakin efisiennya sistem perpajakan Indonesia. Tantangan utama terletak pada masih besarnya potensi penerimaan yang hilang akibat ketidakpatuhan dan desain kebijakan yang mempersempit basis pajak.

Artikel Terpopuler

  • Muhammad Widodo Ma`Ruf
  • 29 Juni 2026
Membangun Jalur Panda di Asia
  • I Nyoman Suwitra
  • 25 Juni 2026
Punya Lebih Bayar Pajak? PPYSTT Solusinya
  • Ika Hapsari
  • 25 Juni 2026
Dari Messi, Tax Base, Hingga Keadilan Fiskal
  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...
  • Bambang Irawan
  • 28 Juni 2026
Wacana Pied-à-terre Tax ala Zohran Mamdan...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #Asta Cita'
  • #APBN
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 5 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu