Ketika APBN Membuka Panggung dan Peluang Kerja bagi Seniman

Ketika APBN Membuka Panggung dan Peluang Kerja bagi Seniman Belajar dari Delaware untuk Melindungi dan Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Indonesia


Di balik indahnya sebuah pertunjukan tari atau lukisan yang memikat pengunjung pameran, terdapat perjuangan ekonomi yang jarang terlihat. Seorang penari harus menyisihkan penghasilannya untuk menyewa studio latihan, membeli kostum, dan membiayai persiapan pertunjukan. Sementara itu, pelukis membutuhkan modal untuk membeli cat dan kanvas, menyewa ruang pamer, hingga memperkenalkan karyanya kepada calon pembeli. 

Semua biaya tersebut harus dikeluarkan bahkan sebelum mereka memperoleh penghasilan. Ironisnya, meskipun karya mereka mendapat apresiasi, kesempatan tampil atau berpameran belum tentu datang secara rutin. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan seniman bukan sekadar menghasilkan karya yang berkualitas, tetapi juga memperoleh dukungan ekonomi agar kreativitas dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Seniman bukan hanya pencipta karya yang memperkaya kehidupan budaya, tetapi juga bagian dari masyarakat yang berkontribusi terhadap perekonomian, termasuk melalui pajak yang mereka bayarkan. Namun, sejauh mana dukungan negara telah membantu mereka memperoleh penghidupan yang layak? Jika APBN dapat mendukung petani meningkatkan hasil panen dan pelaku UMKM mengembangkan usaha, mengapa peluang serupa tidak dapat diperluas bagi seniman? 

Dukungan pemerintah bagi kebudayaan semestinya tidak berhenti pada terselenggaranya pameran atau pertunjukan, tetapi juga membuka kesempatan kerja, memperkuat keterampilan, dan menciptakan peluang pasar bagi pekerja kreatif. Di sinilah semangat APBN Melindungi, APBN Menumbuhkan menemukan relevansinya. APBN melindungi seniman dari kerentanan ekonomi sekaligus membantu kreativitas mereka berkembang menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.


Pelajaran dari Delaware: Ketika Seniman Diakui sebagai Pekerja

Pada 1970-an, Amerika Serikat pernah mengambil langkah menarik untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Melalui program Comprehensive Employment and Training Act (CETA), pemerintah membuka kesempatan kerja bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk seniman. Mereka dipekerjakan sementara oleh pemerintah daerah dan lembaga publik untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada yang melukis mural untuk memperindah ruang kota, mengajarkan seni kepada anak-anak, mendokumentasikan sejarah daerah, hingga menggelar pertunjukan bagi warga. Para seniman tidak sekadar menerima bantuan untuk berkarya. Mereka memperoleh pekerjaan, penghasilan, dan kesempatan menggunakan kreativitasnya untuk melayani masyarakat.

Sepanjang 1974 hingga 1981, program CETA diperkirakan telah membuka kesempatan kerja bagi lebih dari 10.000 seniman di Amerika Serikat. Di Wilmington, Delaware, sebanyak 52 seniman dipekerjakan melalui program City Sites, City Sounds pada 1975. Meski tidak menyelesaikan seluruh persoalan pekerja seni, pengalaman ini memberikan pelajaran penting. Pemerintah tidak hanya dapat membantu seniman melalui hibah, tetapi juga menciptakan pekerjaan kreatif yang memberikan penghasilan sekaligus manfaat bagi masyarakat.

Pengalaman CETA juga menyimpan peringatan. Pekerjaan yang diciptakan bersifat sementara dan bergantung pada ketersediaan anggaran. Ketika program berakhir, keberlanjutan penghasilan kembali menjadi persoalan. Karena itu, pelajaran yang layak diambil Indonesia bukanlah menyalin program ketenagakerjaan Amerika, melainkan memahami prinsipnya: dana publik dapat membentuk permintaan terhadap pekerjaan kreatif yang bernilai bagi masyarakat.

Ekonomi Kreatif Bermakna Lebih Luas daripada Sekadar Panggung Pertunjukan

Lima puluh tahun kemudian, Delaware melangkah lebih jauh melalui CREATE Plan. Kajian yang melibatkan lebih dari 600 pemangku kepentingan ini memandang ekonomi kreatif bukan sekadar kegiatan seni, tetapi juga sumber pekerjaan, usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya di Delaware diperkirakan mencapai US$3,7 miliar dan mendukung 18.551 pekerjaan. Namun, di balik potensi tersebut, banyak pekerja kreatif masih menghadapi penghasilan yang tidak menentu dan keterbatasan akses pendanaan. Artinya, besarnya nilai ekonomi industri kreatif belum tentu sejalan dengan kesejahteraan para pelakunya.

Kondisi serupa juga dialami pekerja kreatif di Indonesia. Seorang ilustrator bisa bekerja sebagai pekerja lepas sekaligus membuka usaha kecil. Musisi mencari penghasilan dari panggung, royalti, hingga mengajar musik. Sementara itu, perajin mengandalkan penjualan produk dan pesanan pelanggan. Sayangnya, penghasilan mereka tidak selalu datang secara rutin. Karena itu, mendukung pekerja kreatif tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan modal.

Mereka membutuhkan dukungan yang saling melengkapi. Hibah membantu seniman menciptakan karya. Kontrak kerja membuka kesempatan memperoleh penghasilan. Pembiayaan produktif mendukung pengembangan usaha. Namun, yang tidak kalah penting adalah akses pasar agar karya mereka terus memiliki pembeli. Sebab, apa gunanya tambahan modal jika karya sulit terjual? Dan apa artinya keterampilan yang terus diasah jika kesempatan kerja tidak tersedia?

Apakah Indonesia Sudah Memiliki Fondasi dalam Menumbuhkan Ekonomi Kreatif?

Indonesia sebenarnya sudah memiliki langkah nyata untuk mendukung para seniman. Melalui Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola LPDP, pemerintah menyediakan pendanaan bagi pelaku seni dan kegiatan budaya. Salah satu contohnya adalah dukungan pendanaan penuh bagi penyelenggaraan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 melalui program Dana Indonesiaraya Kementerian Kebudayaan. Dukungan ini menunjukkan bahwa dana publik tidak hanya digunakan untuk melestarikan budaya, tetapi juga memberi ruang bagi karya dan talenta musik Indonesia untuk terus berkembang. Tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan tersebut tidak berhenti pada kemeriahan sebuah acara, tetapi juga membuka lebih banyak peluang kerja dan penghasilan bagi para seniman.

Namun, mendanai sebuah pertunjukan belum tentu menjamin penghasilan seniman setelah acara selesai. Panggung bisa kembali sepi, sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Karena itu, dukungan APBN perlu diarahkan tidak hanya untuk melahirkan karya, tetapi juga membuka kesempatan kerja, memperluas pasar, dan menciptakan sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan.

Pemerintah juga mulai membuka peluang agar karya seni memiliki nilai ekonomi yang lebih kuat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, kekayaan intelektual seperti hak cipta dan merek dapat dimanfaatkan dalam skema pembiayaan. Langkah ini dilengkapi dengan kebijakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang menggratiskan biaya pencatatan hak cipta lagu dan musik sejak Agustus 2026. Kebijakan tersebut membantu musisi melindungi dan mengelola hak atas karya mereka. Namun, perlindungan hak cipta belum otomatis memudahkan akses pinjaman. Penghasilan yang tidak menentu dan sulitnya menentukan nilai ekonomi sebuah karya masih menjadi tantangan bagi lembaga pembiayaan.

Di sinilah pentingnya memahami kebutuhan setiap seniman. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan pinjaman. Seorang penari mungkin lebih membutuhkan kesempatan tampil. Pelukis memerlukan akses pameran dan pembeli. Sementara itu, perajin yang ingin memperbesar produksi mungkin membutuhkan modal usaha. Kredit dapat menjadi solusi ketika usaha sudah mampu menghasilkan pendapatan untuk membayar kembali pinjaman. Sebab, APBN yang melindungi bukan sekadar membuka akses pembiayaan, tetapi juga membantu seniman berkembang tanpa menambah beban ekonomi mereka.


BLU Museum dan Cagar Budaya Dapat Menjadi Pencipta Peluang Kerja

Pelajaran menarik lainnya dari Delaware adalah bahwa museum dapat menjadi tempat lahirnya peluang kerja kreatif. Museum tidak hanya menyimpan dan memamerkan koleksi, tetapi juga membutuhkan banyak keahlian. Pameran memerlukan desainer dan ilustrator. Program edukasi membutuhkan seniman pengajar. Sementara itu, digitalisasi koleksi membuka peluang bagi fotografer, animator, dan pembuat konten. Artinya, museum dapat menjadi penghubung antara kreativitas seniman dan kebutuhan masyarakat.

Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan pendekatan serupa melalui Badan Layanan Umum (BLU) Museum dan Cagar Budaya yang dikenal sebagai Indonesian Heritage Agency. Dengan fleksibilitas pengelolaan keuangannya, BLU dapat mempertimbangkan penggunaan jasa kreatif sesuai kebutuhan layanan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, museum mengadakan program edukasi sejarah bagi pelajar. Ilustrator dapat membuat materi pembelajaran, seniman menghidupkan cerita lokal melalui pertunjukan, dan pembuat video memperkenalkan koleksi museum kepada masyarakat luas. Melalui kontrak kerja yang sah, APBN tidak hanya mendukung layanan budaya, tetapi juga membuka sumber penghasilan bagi seniman.

Manfaatnya bahkan dapat berlanjut setelah pekerjaan selesai. Kontrak dan pembayaran yang tercatat membantu seniman membangun rekam jejak usaha. Catatan tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan lembaga keuangan ketika menilai kelayakan pembiayaan, meskipun tidak menjamin persetujuan kredit. Dengan demikian, belanja pemerintah berpotensi memberi manfaat berlipat: meningkatkan kualitas layanan publik, menciptakan pekerjaan, dan membantu seniman mengembangkan usahanya.


APBN Melindungi melalui Kesempatan yang Lebih Adil bagi Pekerja Seni

Melindungi seniman tidak selalu berarti memberikan bantuan tunai. Bagi mereka yang penghasilannya tidak menentu, kesempatan bekerja dengan bayaran yang layak justru dapat menjadi bentuk perlindungan yang nyata. Kontrak yang jelas, pembayaran tepat waktu, dan pendampingan usaha membantu seniman memperoleh kepastian penghasilan. Mereka juga dapat belajar mengelola keuangan, melindungi hak cipta, dan mengembangkan usahanya agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Namun, kesempatan tersebut harus terbuka bagi semua. Seniman pemula dan komunitas lokal perlu mendapat peluang yang sama, bukan hanya mereka yang sudah dikenal atau memiliki jaringan luas. Karena itu, pemilihan penyedia jasa kreatif harus dilakukan secara transparan, dengan persyaratan yang wajar dan hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. APBN yang melindungi harus memberi kesempatan kepada lebih banyak talenta, bukan hanya mereka yang sudah memiliki akses.

Di sisi lain, dukungan bagi seniman tetap harus menjaga keuangan negara. Gagasan penggunaan jasa kreatif melalui BLU dapat dimulai dari proyek percontohan berskala kecil, sesuai kebutuhan layanan, anggaran, dan aturan yang berlaku. Hasilnya kemudian dievaluasi sebelum diperluas. Dengan begitu, APBN tidak hanya melindungi penghidupan seniman, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

APBN Menumbuhkan melalui Penciptaan Pasar dan Peningkatan Keterampilan

Manfaat ekonomi dari kegiatan seni seharusnya tidak berhenti ketika panggung ditutup atau pameran berakhir. Seniman yang terlibat dalam program museum dapat memperoleh pengalaman, memperluas jaringan, dan membuka peluang usaha baru. Sebuah pertunjukan budaya, misalnya, dapat menarik wisatawan sekaligus menghidupkan usaha kuliner, transportasi, penginapan, hingga produk kerajinan lokal. Ketika kreativitas bertemu dengan peluang pasar, manfaat APBN dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Namun, banyaknya acara belum tentu mencerminkan keberhasilan. Pertunjukan yang ramai tidak selalu berarti seniman memperoleh penghasilan yang layak. Karena itu, pemerintah perlu melihat manfaat yang lebih nyata. Apakah kegiatan tersebut membuka pekerjaan baru? Apakah seniman mendapatkan pelanggan atau pesanan setelah acara selesai? Apakah usaha masyarakat sekitar ikut berkembang? Keberhasilan seharusnya diukur dari perubahan yang dirasakan, bukan sekadar jumlah kegiatan yang terlaksana.

Untuk memastikan manfaat tersebut, evaluasi perlu dilakukan sejak program dirancang. Pemerintah dapat memantau jumlah pekerjaan yang tercipta, penghasilan seniman, ketepatan pembayaran, kepuasan pengunjung, hingga peluang usaha yang berlanjut. Penilaian juga perlu memastikan bahwa manfaat tersebut memang didorong oleh program, bukan sekadar aktivitas yang sudah berjalan sebelumnya. Dengan begitu, APBN tidak hanya membiayai kegiatan seni hari ini, tetapi juga membantu membangun sumber pertumbuhan ekonomi untuk masa depan.


Peran Kementerian Keuangan: Menjaga Agar Manfaat dan Akuntabilitas Bertemu

Agar dukungan bagi seniman benar-benar memberikan manfaat, pengelolaan APBN juga memegang peranan penting. Kementerian Keuangan berkontribusi melalui pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan oleh LPDP, pembinaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), serta pengawasan tata kelola pelaksanaan anggaran. Melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), penguatan pengelolaan keuangan BLU dan evaluasi kinerja layanan dapat membantu memastikan bahwa dana publik tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi masyarakat. 

Dalam konteks ini, DJPb tidak bertugas memilih seniman, menyelenggarakan program kebudayaan, atau menentukan penerima kredit. Peran tersebut tetap berada pada lembaga yang berwenang. DJPb dapat membantu memperkuat tata kelola keuangan dan pengukuran manfaat program. Sebab, keberhasilan belanja negara tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang digunakan, tetapi juga dari pekerjaan, layanan, dan peluang ekonomi yang dihasilkan.

Sebagai langkah awal, BLU museum dapat mempertimbangkan uji coba penggunaan jasa kreatif sesuai kebutuhan layanan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, melibatkan seniman dalam pembuatan materi edukasi, digitalisasi koleksi, atau kegiatan budaya melalui kontrak yang jelas dan pembayaran berdasarkan hasil pekerjaan. Pendekatan ini perlu dikaji dari sisi hukum, anggaran, dan manfaatnya sebelum diterapkan lebih luas. Dengan demikian, APBN berpeluang menjadi penggerak ekonomi kreatif tanpa mengabaikan akuntabilitas keuangan negara.


Dari Apresiasi Seni menuju Manfaat Ekonomi

Pengalaman Delaware memberikan pelajaran bahwa seni bukan sekadar hiburan atau perayaan budaya. Di balik sebuah karya, ada orang-orang yang menggantungkan hidup pada kreativitasnya. Indonesia tidak harus meniru program CETA, tetapi dapat mengambil semangatnya. Dukungan pemerintah bagi kebudayaan seharusnya tidak hanya membantu seniman menghasilkan karya, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan.

Di sinilah APBN Melindungi, APBN Menumbuhkan menemukan maknanya. APBN melindungi ketika seniman memperoleh kesempatan kerja yang adil dan penghasilan yang layak. APBN menumbuhkan ketika karya mereka memiliki pasar, usaha kreatif berkembang, dan manfaat ekonominya dirasakan masyarakat sekitar. Dengan begitu, investasi negara dalam kebudayaan bukan sekadar menjaga warisan bangsa, tetapi juga membangun masa depan para pelakunya.

Sebab, keberhasilan APBN tidak berhenti pada tepuk tangan penonton atau kemeriahan sebuah pameran. Keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika lampu panggung padam, tetapi kesempatan kerja, penghasilan, dan harapan para seniman tetap menyala.
 

Referensi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2026). Cultivating a Creative Economy: Dari CETA Delaware ke Ekosistem Pembiayaan dan Penciptaan Kerja bagi Seniman Indonesia. Bahan diskusi internal.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2026, 20 Juli). DJKI gratiskan pencatatan lagu dan musik untuk perkuat tata kelola royalti musik. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Baca sumber resmi DJKI.
Dari Membiayai Seniman ke Membiayai Pekerjaan Kreatif: Kelayakan Instrumen, Kewenangan Kelembagaan, dan Mitigasi Risiko Fiskal dalam Sistem Perbendaharaan. (2026). Policy brief, bahan kajian konseptual.
Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap resmi institusi tempat penulis bekerja.

Disclaimer

Artikel ini merupakan opini pribadi penulis, bukan pandangan resmi Kementerian Keuangan RI. Informasi telah diverifikasi, namun platform tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapannya. Pembaca disarankan melakukan verifikasi mandiri.