Opini Kemenkeu

# PPN

Cerdas Parasian Sihombing
07 April 2026

PPN DTP 11%: Langkah Fiskal Menahan Transmisi Harga Avtur Global

Kenaikan harga tiket pesawat akibat lonjakan avtur global mencerminkan eksternalitas negatif, direspons pemerintah melalui PPN DTP 11 persen untuk menekan dampak, meski menimbulkan konsekuensi fiskal.

Penerimaan Negara

Lesti Anggraini
27 Maret 2026

Pengusaha Wajib Sampaikan Pemberitahuan NPPN Sebelum 31 Maret 2026

Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagian besar belum memahami bahwa kewajiban perpajakan selain lapor SPT juga harus menyampaikan NPPN terlebih dahulu.

Penerimaan Negara

Teddy Haryadi
06 Februari 2026

Saat Faktur Pajak Menjadi Jantung Bisnis Anda

Penerbitan PER-19/PJ/2025 sebagai pengawasan bagi PKP yang tidak menjalankan administrasi perpajakan dengan baik. Bentuk sanksi yang diberikan adalah penonaktifan akses Faktur Pajak, sehingga Faktur Pajak tidak dapat terbit untuk sementara.

Penerimaan Negara

I Made Pandu
22 Januari 2026

Pahami 3 Langkah Mudah untuk Pemberitahuan NPPN di Coretax

NPPN adalah fasilitas khusus wajib pajak orang pribadi untuk kemudahan pelaporan pajak. Tidak semua wajib pajak bisa menggunakan NPPN. Wajib pajak yang memilih menggunakan NPPN harus mengajukan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Penerimaan Negara

Vemia Wilda Suci
09 Desember 2025

KPP Pulogadung ajak manfaatkan NPPN via Coretax bagi Profesi Khusus

Manfaatkan fasilitas NPPN dan kemudahan pengajuan online melalui Coretax sebelum batas waktu 31 Desember 2025.

Nastitya Fionny Brilliyanti
21 Oktober 2025

QRIS Untuk Semua: UMKM Naik Kelas

Digitalisasi pembayaran bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang inklusi dan pemberdayaan. Melalui QRIS, UMKM di Lombok Timur telah menunjukkan bahwa transformasi digital bisa dimulai dari skala kecil dan berdampak besar

Desak Putu Sri
17 Februari 2022

Reformasi PPN, Optimalisasi PEN dan Keberlanjutan Fiskal

Perubahan besar perjalanan sejarah reformasi perpajakan ditandai dengan adanya UU HPP, salah satunya perubahan pada PPN. UU HPP mereformasi sistem PPN sebagai wujud optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertimbangkan pajak yang berkeadilan.

Penerimaan Negara

Siko Dian Sigit
22 Juni 2021

Di Balik Rencana Perluasan PPN

Diyakini bahwa rencana perluasan PPN untuk barang dan jasa yang tergolong mewah, tidak akan mempengaruhi permintaan kalangan atas. Dengan kata lain pengenaan PPN tersebut membuat permintaannya inelastis terhadap perubahan harga.