• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# PPN

Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDLN Sebenarnya Bekerja?
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 21 September 2026
Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDLN Sebenarnya Bekerja?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 baru saja berlaku, mengubah cara Indonesia memungut pajak atas transaksi digital dari luar negeri. Ini bukan pajak baru, melainkan cara baru memungutnya.

Menjaga Momentum Penerimaan, Memperkuat Efisiensi PPN
Penerimaan Negara
  • Dwi Wahyu Yanuarto
  • 10 Agustus 2026
Menjaga Momentum Penerimaan, Memperkuat Efisiensi PPN

Peningkatan penerimaan PPN perlu diiringi dengan penguatan efisiensi melalui kepatuhan, digitalisasi administrasi, dan evaluasi kebijakan agar optimalisasi penerimaan tetap sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Ketika Penerimaan Naik, Mengapa Efisiensi PPN Justru Belum Maksimal?
Penerimaan Negara
  • Dwi Wahyu Yanuarto
  • 01 Agustus 2026
Ketika Penerimaan Naik, Mengapa Efisiensi PPN Justru Belum Maksimal?

Meningkatnya penerimaan PPN belum tentu mencerminkan semakin efisiennya sistem perpajakan Indonesia. Tantangan utama terletak pada masih besarnya potensi penerimaan yang hilang akibat ketidakpatuhan dan desain kebijakan yang mempersempit basis pajak.

PPN DTP 11%: Langkah Fiskal Menahan Transmisi Harga Avtur Global
Penerimaan Negara
  • Cerdas Parasian Sihombing
  • 07 April 2026
PPN DTP 11%: Langkah Fiskal Menahan Transmisi Harga Avtur Global

Kenaikan harga tiket pesawat akibat lonjakan avtur global mencerminkan eksternalitas negatif, direspons pemerintah melalui PPN DTP 11 persen untuk menekan dampak, meski menimbulkan konsekuensi fiskal.

Pengusaha Wajib Sampaikan Pemberitahuan NPPN Sebelum 31 Maret 2026
Penerimaan Negara
  • Lesti Anggraini
  • 27 Maret 2026
Pengusaha Wajib Sampaikan Pemberitahuan NPPN Sebelum 31 Maret 2026

Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagian besar belum memahami bahwa kewajiban perpajakan selain lapor SPT juga harus menyampaikan NPPN terlebih dahulu.

Saat Faktur Pajak Menjadi Jantung Bisnis Anda
Penerimaan Negara
  • Teddy Haryadi
  • 06 Februari 2026
Saat Faktur Pajak Menjadi Jantung Bisnis Anda

Penerbitan PER-19/PJ/2025 sebagai pengawasan bagi PKP yang tidak menjalankan administrasi perpajakan dengan baik. Bentuk sanksi yang diberikan adalah penonaktifan akses Faktur Pajak, sehingga Faktur Pajak tidak dapat terbit untuk sementara.

Pahami 3 Langkah Mudah untuk Pemberitahuan NPPN di Coretax
Penerimaan Negara
  • I Made Pandu
  • 22 Januari 2026
Pahami 3 Langkah Mudah untuk Pemberitahuan NPPN di Coretax

NPPN adalah fasilitas khusus wajib pajak orang pribadi untuk kemudahan pelaporan pajak. Tidak semua wajib pajak bisa menggunakan NPPN. Wajib pajak yang memilih menggunakan NPPN harus mengajukan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pulogadung ajak manfaatkan NPPN via Coretax bagi Profesi Khusus
Penerimaan Negara
  • Vemia Wilda Suci
  • 09 Desember 2025
KPP Pulogadung ajak manfaatkan NPPN via Coretax bagi Profesi Khusus

Manfaatkan fasilitas NPPN dan kemudahan pengajuan online melalui Coretax sebelum batas waktu 31 Desember 2025.

QRIS Untuk Semua: UMKM Naik Kelas
  • Nastitya Fionny Brilliyanti
  • 21 Oktober 2025
QRIS Untuk Semua: UMKM Naik Kelas

Digitalisasi pembayaran bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang inklusi dan pemberdayaan. Melalui QRIS, UMKM di Lombok Timur telah menunjukkan bahwa transformasi digital bisa dimulai dari skala kecil dan berdampak besar

Reformasi PPN, Optimalisasi PEN dan Keberlanjutan Fiskal
  • Desak Putu Sri
  • 17 Februari 2022
Reformasi PPN, Optimalisasi PEN dan Keberlanjutan Fiskal

Perubahan besar perjalanan sejarah reformasi perpajakan ditandai dengan adanya UU HPP, salah satunya perubahan pada PPN. UU HPP mereformasi sistem PPN sebagai wujud optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertimbangkan pajak yang berkeadilan.

Artikel Terpopuler

  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...
  • Dara Haspramudilla
  • 28 Agustus 2026
Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejaht...
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 11 Agustus 2026
Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PF...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu