• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# PEN

Menyelaraskan Endowment Effect dalam Restitusi Pajak
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 22 Juni 2026
Menyelaraskan Endowment Effect dalam Restitusi Pajak

Restitusi pajak bukan sekadar pengembalian dana, melainkan instrumen keseimbangan antara hak wajib pajak dan perlindungan penerimaan negara. Melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026, mekanisme restitusi diperkuat berbasis risiko

Menggagas Defensive Tax Policy Guna Mengamankan Hak Pemajakan Karbon Indonesia dari Hegemoni CBAM
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 17 Juni 2026
Menggagas Defensive Tax Policy Guna Mengamankan Hak Pemajakan Karbon Indonesia dari Hegemoni CBAM

Integrasi pajak karbon domestik pada sistem ekspor satu pintu menjadi strategi defensif-ofensif guna mengamankan kedaulatan fiskal Indonesia dari erosi basis pajak global.

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak
Penerimaan Negara
Umum
  • Fiyya Luthfiatul Husna
  • 11 Juni 2026
NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak

Perubahan NPWP menjadi NIK serta penggabungan NPWP suami istri tidak memengaruhi berlakunya Izin Kuasa Hukum. Kuasa hukum tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan jika perlu dapat melakukan pembaruan data sesuai PER-1/PP/2024.

Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Penerimaan Negara
Umum
  • Arlini Rifqia
  • 04 Juni 2026
Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publ...

Pengadilan Pajak menghadirkan e-Tax Court sebagai bentuk inovasi berbasis teknologi dalam administrasi sengketa pajak.

Mengawal Penyatuan Atap Pengadilan Pajak: Harmonisasi Kelembagaan, Hukum Acara, dan Komparasi Global
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 22 Mei 2026
Mengawal Penyatuan Atap Pengadilan Pajak: Harmonisasi Kelembagaan, Hukum Acara, dan Komparasi Global

Integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung pada 2026 merupakan reformasi kelembagaan mutlak untuk menjamin peradilan perpajakan yang sepenuhnya independen dan modern.

Akselerasi Restitusi Pajak Melalui PMK 28 Tahun 2026: Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Mendorong Likuiditas Wajib Pajak
Penerimaan Negara
  • Muhamad Satya Abdul
  • 06 Mei 2026
Akselerasi Restitusi Pajak Melalui PMK 28 Tahun 2026: Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Mendorong Liku...

PMK Nomor 28 Tahun 2026 mempercepat pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak patuh dan UMKM guna menjaga likuiditas serta mendukung iklim usaha nasional.

Program Baru Beasiswa LPDP- Perubahan Sistem dan Prioritas STEM
Umum
  • Fiyya Luthfiatul Husna
  • 08 Maret 2026
Program Baru Beasiswa LPDP- Perubahan Sistem dan Prioritas STEM

LPDP kini tidak sekadar memberikan bantuan dana pendidikan, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan penerapan program beasiswa baru dan fokus utamanya pada STEM untuk mendukung asta cita

Merger Tanpa Beban Pajak Berdasar PMK 81/PMK/2024 dan PER-08/PJ/2025
  • THERESIA RINA KRISTIANI
  • 22 Oktober 2025
Merger Tanpa Beban Pajak Berdasar PMK 81/PMK/2024 dan PER-08/PJ/2025

Sekolah Gratis: Investasi Negara Menuju Generasi Emas 2045
  • Anggita Permana Diktie
  • 16 September 2025
Sekolah Gratis: Investasi Negara Menuju Generasi Emas 2045

Negara berkomitmen memperkuat pendidikan gratis melalui 20 persen APBN untuk sekolah negeri dan swasta tanpa diskriminasi demi mewujudkan impian anak bangsa menuju Generasi Emas Indonesia Tahun 2045.

Aspek Keberlanjutan dan Environmental, Social and Governance ESG dalam Praktik Penilaian Properti
  • Primas Anggono
  • 16 April 2025
Aspek Keberlanjutan dan Environmental, Social and Governance ESG dalam Praktik Penilaian Properti

Saat ini, isu keberlanjutan dan pilar ESG menjadi hal-hal yang semakin penting dalam berbagai aspek. Mempelajari dan mengimplementasikan faktor-faktor ini menjadi langkah bagi Penilai untuk berkontribusi dalam keberlanjutan pembangunan.

Artikel Terpopuler

  • Faizal Wayan Umbara
  • 08 Juni 2026
Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UM...
  • Fatikha Faradina
  • 08 Juni 2026
Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Feno...
  • DIDIK YANDIAWAN
  • 15 Juni 2026
PP 20 Tahun 2026: Keseimbangan antara Kemudahan da...
  • Fatikha Faradina
  • 21 Mei 2026
Memahami Sisi Pidana dalam Dunia Perpajakan
  • DENNY HIDAYAT
  • 08 Juni 2026
Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Mena...
  • Fatikha Faradina
  • 01 Juni 2026
Mengurai Mens Rea dalam Ketidakbenaran Pelaporan S...

tags

  • #'APBN
  • #Asta Cita'
  • #coretax
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #APBN
  • #AI
  • #Dana Desa
  • #aceh
  • #Kebijakan Fiskal'
« 1 2 3 4 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu