• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

# PEN

Keadilan Distributif di Balik Lubang Tambang dan Deret Sawit
Penerimaan Negara
  • Dinar Fuza Laksana
  • 02 September 2026
Keadilan Distributif di Balik Lubang Tambang dan Deret Sawit

PBB P5L bukan sekadar pos kecil dalam APBN. Ia adalah wujud paling harfiah dari keadilan distributif Aristoteles: siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari mengeksploitasi bumi, dialah yang paling besar berutang kompensasi kepada negara.

Ketika Tambang dan Pabrik Berbagi Satu NPWP, Di Mana Batas Tax Holiday?
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Dinar Fuza Laksana
  • 01 September 2026
Ketika Tambang dan Pabrik Berbagi Satu NPWP, Di Mana Batas Tax Holiday?

Sebuah perusahaan kendaraan listrik menambang nikelnya sendiri, mengolahnya sendiri, lalu memakainya di pabriknya sendiri. Pertanyaannya, apakah jalan keluarnya memisahkan badan hukumnya, atau cukup memagari penghasilannya?

Revitalisasi PUG di Kementerian Keuangan: Saat Kesetaraan Menjadi Kunci Organisasi Berkinerja Tinggi
Organisasi
Penganggaran
  • Haris Permadi
  • 30 Agustus 2026
Revitalisasi PUG di Kementerian Keuangan: Saat Kesetaraan Menjadi Kunci Organisasi Berkinerja Tinggi

Revitalisasi PUG di Kementerian Keuangan mendorong budaya kerja inklusif melalui kesetaraan akses, partisipasi, pengembangan SDM, dan kinerja berkelanjutan.

Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru
Organisasi
Penerimaan Negara
  • Dinar Fuza Laksana
  • 24 Agustus 2026
Membatalkan atau Membetulkan: Kewenangan Hakim Pajak Ketika Metode Penilaian Fiskus Keliru

Sepanjang 2025, hampir separuh sengketa berakhir dengan dikabulkan seluruhnya, sementara amar menambah pajak hanya muncul pada 32 putusan. Padahal Pasal 76 dan Pasal 80 UU Pengadilan Pajak memberi hakim ruang untuk menetapkan angka yang benar.

Menata Tax Expenditure sebagai Strategi Fiskal
Penerimaan Negara
  • Yackobus Sahat Martua
  • 29 Juli 2026
Menata Tax Expenditure sebagai Strategi Fiskal

Salah satu pergumulan fiskal kita adalah bagaimana mencari penerimaan pajak untuk dapat digunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Tax Expenditure merupakan salah satu instrumen dalam optimalisasi penerimaan negara.

Menyaring Transaksi Pengalihan Saham: Nilai Sisa Buku Ekuitas sebagai Indikator Risiko dalam Pengawasan Perpajakan
Penerimaan Negara
  • Hendri Sopian
  • 18 Juli 2026
Menyaring Transaksi Pengalihan Saham: Nilai Sisa Buku Ekuitas sebagai Indikator Risiko dalam Pengawa...

Artikel ini mengusulkan Nilai Sisa Buku Ekuitas (NSBE) sebagai indikator risiko awal dalam CRM untuk menyaring transaksi pengalihan saham yang berpotensi tidak patuh — tanpa menggantikan penilaian resmi — sehingga pengawasan DJP lebih terarah.

Menyelaraskan Endowment Effect dalam Restitusi Pajak
Penerimaan Negara
  • Ika Hapsari
  • 22 Juni 2026
Menyelaraskan Endowment Effect dalam Restitusi Pajak

Restitusi pajak bukan sekadar pengembalian dana, melainkan instrumen keseimbangan antara hak wajib pajak dan perlindungan penerimaan negara. Melalui PMK Nomor 28 Tahun 2026, mekanisme restitusi diperkuat berbasis risiko

Menggagas Defensive Tax Policy Guna Mengamankan Hak Pemajakan Karbon Indonesia dari Hegemoni CBAM
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 17 Juni 2026
Menggagas Defensive Tax Policy Guna Mengamankan Hak Pemajakan Karbon Indonesia dari Hegemoni CBAM

Integrasi pajak karbon domestik pada sistem ekspor satu pintu menjadi strategi defensif-ofensif guna mengamankan kedaulatan fiskal Indonesia dari erosi basis pajak global.

NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak
Penerimaan Negara
Umum
  • Fiyya Luthfiatul Husna
  • 11 Juni 2026
NPWP Berubah? Kuasa Hukum Tidak Perlu Khawatir Saat Beracara di Sekretariat Pengadilan Pajak

Perubahan NPWP menjadi NIK serta penggabungan NPWP suami istri tidak memengaruhi berlakunya Izin Kuasa Hukum. Kuasa hukum tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak, dan jika perlu dapat melakukan pembaruan data sesuai PER-1/PP/2024.

Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Penerimaan Negara
Umum
  • Arlini Rifqia
  • 04 Juni 2026
Transformasi Digital Pengadilan Pajak melalui e-Tax Court dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publ...

Pengadilan Pajak menghadirkan e-Tax Court sebagai bentuk inovasi berbasis teknologi dalam administrasi sengketa pajak.

Artikel Terpopuler

  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Muhammad Fadhlansyah Nasution
  • 11 Agustus 2026
Membangun Wall Street Nusantara: Resep Insentif PF...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 2 3 4 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu