Opini Kemenkeu

Nico Rendy Kurniawan Putra

Nico Rendy Kurniawan
28 September 2026

Ketika Perusahaan Tidak Hadir, tetapi Ekonominya Ada

Ekonomi digital membuat perusahaan dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Kondisi ini menantang konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan mendorong munculnya pendekatan berbasis kehadiran ekonomi.

Penerimaan Negara

Nico Rendy Kurniawan
21 September 2026

Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDLN Sebenarnya Bekerja?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 baru saja berlaku, mengubah cara Indonesia memungut pajak atas transaksi digital dari luar negeri. Ini bukan pajak baru, melainkan cara baru memungutnya.

Penerimaan Negara

Nico Rendy Kurniawan
14 September 2026

Dari Regulator ke Konsultan: Mengapa Integritas Memerlukan Jeda?

Ketika PMK 55/2026 memperpanjang masa jeda bagi mantan pegawai Kemenkeu yang ingin menjadi konsultan pajak, ini bukan sekadar detail administratif — melainkan pengakuan bahwa sistem yang baik tidak boleh bergantung semata pada niat baik individu.

Penerimaan Negara

Nico Rendy Kurniawan
07 September 2026

Pajak yang Salah Alamat: Kenapa DBH PPh 21 Semestinya Juga Mengikuti Orangnya, Bukan Hanya Kantornya

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi. Tapi dana bagi hasilnya sepenuhnya mengikuti alamat kantor, tanpa sedikit pun mempertimbangkan alamat rumah. Proporsi timpang ini layak ditinjau ulang.

Penerimaan Negara

Nico Rendy Kurniawan
28 Agustus 2026

Siapa Pemilik Omzet TBS? PR Tersembunyi di Balik Pajak Koperasi Sawit

Sebuah opsi kebijakan yang layak dikaji: mengubah pemotongan PPh Pasal 22 atas penjualan TBS koperasi sawit menjadi bersifat final, demi kepastian hukum dan kesederhanaan administrasi.