Opini Kemenkeu

Fatikha Faradina

Fatikha Faradina
21 September 2026

Optimalisasi Penilaian SKET Validasi PPhTB untuk Dongkrak Penerimaan Pusat dan Daerah

Optimalisasi penilaian SKET Validasi PPhTB melalui alur pengawasan terintegrasi dan pertukaran data pusat-daerah mampu mendongkrak penerimaan PPh Final serta BPHTB secara presisi, sekaligus mewujudkan keadilan beban pajak bagi penjual dan pembeli.

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
13 September 2026

Menakar Keadilan dalam Ambang Batas Pajak Deposito

Artikel ini mengajak pembaca berpikir kritis terkait ambang batas PPh Final deposito Rp7,5 juta yang tergerus inflasi. Penulis mengusulkan skema tarif bertingkat demi memproteksi penabung kecil dan mewujudkan keadilan fiskal.

Penerimaan Negara

Umum

Fatikha Faradina
13 Agustus 2026

Memprakarsai Redesain Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia

Formula Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini yang berbasis terkesan menyimpang dari prinsip eksternalitas lingkungan. Artikel ini mengusulkan reformasi PKB berbasis emisi serta komitmen pembiayaan transportasi publik yang adil.

Pembiayaan Negara

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
13 Agustus 2026

Pajak, Kontrak Sosial, dan Jiwa Kemerdekaan yang Menuntut Peran

Pajak adalah fondasi kedaulatan dan wujud nyata kontrak sosial berbangsa. Kesadaran warga membayar pajak harus diimbangi pengawasan kritis serta kepemimpinan yang berintegritas demi tata kelola negara yang adil.

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
06 Agustus 2026

Bisakah Indonesia Bebas Pajak?

Pajak akan terus menjadi tulang punggung penerimaan Indonesia. Sebagai kontrak sosial dan darah pembangunan, pajak membiayai fasilitas publik serta keamanan negara, yang membutuhkan rasa saling percaya antara warga negara dan pemerintah.

Penerimaan Negara

Umum

Fatikha Faradina
28 Juli 2026

Menimbang PPN atas Produk Menstruasi

Artikel ini mengusulkan insentif PPN 0% untuk produk menstruasi dan penunjang kehamilan sebagai kebijakan fiskal progresif. Langkah ini menjamin keadilan sosial, serta bentuk dukungan negara pada kesehatan reproduksi dan keberlanjutan generasi.

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
23 Juli 2026

Coretax DJP dan Adagium Hukum: Mengapa ‘Tidak Tahu’ Bukan Lagi Alasan Bagi Wajib Pajak

Adagium Ignorantia legis neminem excusat menegaskan bahwa ketidaktahuan atau kelalaian Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakanya tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan diri dari konsekuensi hukum perpajakan.

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
14 Juli 2026

Kepatuhan Pajak Membutuhkan Keteladanan Subtansial, Bukan Artifisial

Kepatuhan pajak yang berkelanjutan membutuhkan keteladanan struktural yang otentik melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil demi merawat kepercayaan serta moral pajak masyarakat.

Penerimaan Negara

Umum

Fatikha Faradina
14 Juli 2026

PMK 44/2026 dalam Disiplin Hukum Perwakilan Perpajakan

Hadirnya PMK No. 44/2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasadi Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan semakin mengukuhkan kepastian hukum perwakilan dalam lingkup perpajakan nasional.

Penerimaan Negara

Fatikha Faradina
09 Juli 2026

Ekosistem Pajak Karbon sebagai Katalis Kemandirian Fiskal yang Berkelanjutan

Pajak hijau dan insentif berbasis regulatory sandbox adalah instrumen fiskal strategis untuk memangkas impor BBM, menyehatkan APBN, dan mempercepat kemandirian energi bersih Indonesia.