• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar
Previous Next

Terbaru

Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026: Tantangan Implementasi dan Strategi Komunikasi yang Inklusif
Umum
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalui PMK Nomor 44 Tahun 2026: Tan...

Efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dikandungnya, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat.

 Satu Tim, Satu Tujuan: Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh
Penerimaan Negara
  • Gisella Ayu Pradipta
  • 17 Juli 2026
Satu Tim, Satu Tujuan: Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Seperti sebuah tim sepak bola yang meraih kemenangan melalui kontribusi seluruh anggotanya, Indonesia yang tangguh juga terwujud melalui gotong royong seluruh warga negara, salah satunya dengan berkontribusi melalui pajak.

Kepatuhan Pajak Membutuhkan Keteladanan Subtansial, Bukan Artifisial
Penerimaan Negara
  • Fatikha Faradina
  • 14 Juli 2026
Kepatuhan Pajak Membutuhkan Keteladanan Subtansial, Bukan Artifisial

Kepatuhan pajak yang berkelanjutan membutuhkan keteladanan struktural yang otentik melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil demi merawat kepercayaan serta moral pajak masyarakat.

PMK 44/2026 dalam Disiplin Hukum Perwakilan Perpajakan
Penerimaan Negara
Umum
  • Fatikha Faradina
  • 14 Juli 2026
PMK 44/2026 dalam Disiplin Hukum Perwakilan Perpajakan

Hadirnya PMK No. 44/2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasadi Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan semakin mengukuhkan kepastian hukum perwakilan dalam lingkup perpajakan nasional.

Ketika Persepsi Mendahului Pemahaman  Mengapa PP 20 Tahun 2026 Lebih Dulu Dipahami Lewat Media Sosial?
Umum
  • DENNY HIDAYAT
  • 14 Juli 2026
Ketika Persepsi Mendahului Pemahaman Mengapa PP 20 Tahun 2026 Lebih Dulu Dipaha...

Di era digital, keberhasilan sebuah kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa baik aturan itu disusun. Keberhasilannya juga ditentukan oleh bagaimana masyarakat pertama kali mendengar cerita tentang aturan tersebut.

Implementasi PMK 37/2025: Saat Kolam Digital Sebening Akuarium Konvensional
Penerimaan Negara
  • Sigit Andriyanto
  • 13 Juli 2026
Implementasi PMK 37/2025: Saat Kolam Digital Sebening Akuarium Konvensional

Ditunjuknya empat marketplace (Shopee, Tokopedia, Blibli dan Lazada) sebagai pemungut PPh per Juli 2026 merupakan upaya penyesuaian dan penyederhanaan administrasi pajak dalam perdagangan digital

Terpopuler

  • Faizal Wayan Umbara
  • 08 Juni 2026
Penerapan PP Nomor 20 Tahun 2026 terhadap Pajak UM...
  • DIDIK YANDIAWAN
  • 15 Juni 2026
PP 20 Tahun 2026: Keseimbangan antara Kemudahan da...
  • Fatikha Faradina
  • 08 Juni 2026
Mengurai Bunching Effect pada UMKM Indonesia: Feno...
  • DENNY HIDAYAT
  • 08 Juni 2026
Ketika Perluasan Basis Pajak Tak Lagi Sekadar Mena...
  • Fatikha Faradina
  • 01 Juni 2026
Mengurai Mens Rea dalam Ketidakbenaran Pelaporan S...
  • Ika Hapsari
  • 25 Juni 2026
Dari Messi, Tax Base, Hingga Keadilan Fiskal

tags

  • #'APBN
  • #Asta Cita'
  • #coretax
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #APBN
  • #AI
  • #Dana Desa
  • #aceh
  • #Kebijakan Fiskal'
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu