Menyaring Transaksi Pengalihan Saham: Nilai Sisa Buku Ekuitas sebagai Indikator Risiko dalam Pengawasan Perpajakan

Pengawasan yang Efektif Membutuhkan Prioritas, Bukan Sekadar Kewenangan

Sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Kepercayaan ini hanya dapat terjaga apabila ada kepastian bahwa wajib pajak yang patuh tidak diperlakukan sama dengan wajib pajak yang berisiko tinggi melakukan ketidakpatuhan. Di sinilah pengawasan yang efektif dan adil menjadi kepentingan bersama. Bukan hanya bagi otoritas pajak, tetapi juga bagi masyarakat luas yang bergantung pada penerimaan negara untuk membiayai layanan publik.

Transformasi digital administrasi perpajakan telah mengubah cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh dan mengolah data. Informasi yang dahulu sulit diakses kini tersedia melalui pelaporan wajib pajak, pertukaran data antarlembaga, dan integrasi sistem. Namun demikian, melimpahnya data juga menghadirkan tantangan baru. Yaitu bagaimana mengubah informasi tersebut menjadi keputusan pengawasan yang tepat sasaran, sehingga sumber daya pengawasan, yang dibiayai oleh uang publik, dapat digunakan seefisien mungkin.

Salah satu area yang menggambarkan tantangan ini adalah transaksi pengalihan saham. Setiap tahun, DJP menerima ribuan informasi transaksi semacam ini melalui Lampiran SPT Tahunan. Di balik setiap transaksi terdapat potensi capital gain yang menjadi objek pajak. Namun, tidak semua transaksi memiliki tingkat risiko ketidakpatuhan yang sama, karena sebagian telah mencerminkan nilai ekonomis yang wajar. Sementara sebagian lain memerlukan penelusuran lebih lanjut.

PMK Nomor 111 Tahun 2025 memperkuat kewenangan DJP untuk meminta penjelasan atas data wajib pajak, melakukan pembahasan, dan menjalankan berbagai kegiatan pendukung pengawasan. Namun, kewenangan yang lebih luas tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar yaitu dengan sumber daya yang terbatas, transaksi mana yang seharusnya diprioritaskan lebih dulu? Di sinilah dibutuhkan mekanisme penyaringan (screening) yang cepat, objektif, dan dapat diterapkan secara massal terhadap data yang sudah tersedia.

Dari Penilaian Penuh ke Penyaringan Berbasis Risiko

Penilaian untuk tujuan perpajakan selama ini merujuk pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan ketentuan internal DJP. Pendekatan ini menghasilkan estimasi nilai yang kredibel, namun membutuhkan data yang lengkap dan analisis mendalam. Hal ini paling tepat diterapkan pada tahap pemeriksaan atau keberatan, yaitu ketika informasi sudah relatif memadai.

Pada tahap pengawasan, situasinya berbeda. Informasi yang tersedia umumnya masih terbatas pada apa yang dilaporkan wajib pajak, tanpa kepastian mengenai hubungan istimewa, restrukturisasi usaha, atau faktor-faktor lain seperti aset tak berwujud yang memengaruhi nilai ekonomis perusahaan. Menerapkan penilaian penuh terhadap seluruh transaksi pada tahap ini berisiko menghabiskan sumber daya tanpa manfaat yang sepadan. Yang dibutuhkan bukan nilai pasar final, melainkan indikator awal yang membantu menentukan transaksi mana yang layak ditelusuri lebih jauh.

Nilai Sisa Buku Ekuitas (NSBE), dihitung dari data ekuitas yang telah tersedia dalam laporan keuangan wajib pajak, diharapkan dapat mengisi kebutuhan ini. Konsepnya sederhana, yaitu nilai transaksi pengalihan saham yang dilaporkan dibandingkan dengan estimasi nilai ekonomis berbasis ekuitas perusahaan. Apabila terdapat deviasi yang material, transaksi tersebut dapat diprioritaskan untuk ditelusuri lebih lanjut melalui Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan memiliki modal disetor Rp8 miliar. Setelah beberapa tahun beroperasi dan mengakumulasi laba ditahan Rp2 miliar, total ekuitasnya menjadi Rp10 miliar. Jika saham perusahaan tersebut dialihkan dengan nilai yang hanya mendekati modal disetor awal, kondisi ini bukan bukti adanya kekeliruan, tetapi menjadi sinyal awal yang layak mendapat perhatian pada tahap pengawasan.

Penting digarisbawahi, bahwa NSBE bukan metode penilaian baru dan tidak dimaksudkan menghasilkan nilai pasar. Fungsinya lebih tepat dipahami sebagai valuation-based risk indicator, yaitu alat bantu penyaringan yang memanfaatkan konsep penilaian untuk mendukung manajemen risiko kepatuhan, bukan menggantikannya.

Memperkuat, Bukan Menggantikan Peran Penilai

Pemanfaatan NSBE sejalan dengan prinsip risk-based compliance management, yaitu mengalokasikan sumber daya pengawasan pada area yang memiliki dampak terbesar terhadap kepatuhan dan penerimaan negara. Dengan indikator yang dapat dihitung otomatis dari data SPT Tahunan, transaksi yang relatif sederhana dapat disaring lebih awal sebagai bagian dari sistem Compliance Risk Management (CRM). Sementara transaksi dengan deviasi signifikan atau karakteristik kompleks, misalnya melibatkan aset tak berwujud (prospek pertumbuhan tinggi, atau restrukturisasi kelompok usaha) tetap diusulkan untuk penilaian oleh penilai pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan pembagian peran seperti ini, teknologi tidak menggantikan profesi penilai, melainkan memungkinkan kompetensi penilai difokuskan pada kasus-kasus yang benar-benar membutuhkan pertimbangan profesional mendalam.

Manfaat bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Pendekatan berbasis risiko seperti ini pada akhirnya bukan hanya soal efisiensi kerja DJP, tetapi juga soal keadilan bagi wajib pajak. Dengan penyaringan yang lebih terarah, wajib pajak yang telah melaporkan transaksinya secara wajar tidak perlu menghadapi proses klarifikasi yang sama intensifnya dengan wajib pajak yang menunjukkan indikasi risiko lebih tinggi. Bagi masyarakat luas, pengawasan yang lebih terarah juga berarti sumber daya negara (anggaran, waktu, dan tenaga aparatur pajak) dapat dialokasikan secara lebih produktif, sehingga pada gilirannya turut mendukung optimalisasi penerimaan negara yang membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Menuju Implementasi yang Realistis

Gagasan ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah bertahap:

1. Uji coba terbatas. DJP dapat memulai pilot project penerapan NSBE pada sampel transaksi pengalihan saham yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, untuk menguji akurasi dan relevansinya sebagai indikator risiko.
2. Integrasi ke CRM. Apabila hasil uji coba memadai, NSBE dapat dijadikan salah satu variabel tambahan dalam CRM (bukan satu-satunya indicator), melainkan bagian dari kombinasi indikator risiko yang sudah ada.
3. Dasar prioritisasi SP2DK. Hasil penyaringan tersebut dapat menjadi salah satu dasar penentuan prioritas penerbitan SP2DK.
4. Eskalasi ke penilaian formal. Transaksi yang menunjukkan deviasi material tetap diteruskan untuk proses penilaian sesuai standar yang berlaku, sehingga keputusan akhir tetap didasarkan pada analisis yang memadai.

Perlu ditegaskan bahwa NSBE memiliki keterbatasan yang harus diakui sejak awal. Nilai ekuitas tidak selalu mencerminkan nilai ekonomis perusahaan secara utuh, terutama bagi perusahaan dengan aset tak berwujud, merek kuat, teknologi, atau prospek pertumbuhan tinggi. Karena itu, NSBE tidak dapat diposisikan sebagai pengganti penilaian sesuai SPI maupun ketentuan penilaian untuk tujuan perpajakan, melainkan sebagai alat penyaringan awal yang membantu menentukan ke mana perhatian pengawasan sebaiknya diarahkan.

Penutup

Digitalisasi administrasi perpajakan idealnya tidak hanya menghasilkan lebih banyak data, tetapi juga keputusan yang lebih baik, hingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil bagi seluruh wajib pajak. Di tengah jumlah transaksi yang terus bertambah dan sumber daya pengawasan yang terbatas, dibutuhkan instrumen yang membantu menentukan prioritas secara objektif dan terukur, demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem self assessment yang menjadi tulang punggung perpajakan Indonesia.

Pemanfaatan Nilai Sisa Buku Ekuitas sebagai salah satu indikator risiko dalam CRM merupakan alternatif yang layak dipertimbangkan lebih lanjut. Pendekatan ini tidak dimaksudkan menggantikan penilaian formal, tetapi membantu menyaring transaksi yang memiliki potensi risiko lebih tinggi agar proses SP2DK, pemeriksaan, dan penilaian dapat dilakukan secara lebih terarah. Pada akhirnya, keberhasilan pengawasan tidak ditentukan oleh seberapa banyak transaksi yang diperiksa, melainkan oleh kemampuan mengidentifikasi transaksi yang paling berisiko secara adil dan efisien, sehingga wajib pajak yang taat merasa diperlakukan setara, dan masyarakat luas turut merasakan manfaat penerimaan negara yang dikelola secara optimal.

Daftar Referensi

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). (2018). Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI), Edisi VII.
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019.
4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian untuk Tujuan Perpajakan.