• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Terbaru

Menyongsong  Perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
  • Dahlia Fleorinta Boru
  • 12 Maret 2025
Menyongsong Perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah sedang mematangkan perubahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada beberapa arah pengaturan baru yang menjadi perhatian, diantaranya mengenai Pemohon Informasi, Pengelompokan Informasi Publik, dan Kelembagaan Informasi.

PPh Pasal 21 DTP, Stimulus Untuk Industri Padat Karya
  • Atika Sitoresmi Rahmawati
  • 03 Maret 2025
PPh Pasal 21 DTP, Stimulus Untuk Industri Padat Karya

Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP merupakan salah satu stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial.

Ekspor Melesat, Devisa Erat
  • Resha Aditya Pratama
  • 01 Maret 2025
Ekspor Melesat, Devisa Erat

Presiden Prabowo telah mengumumkan kebijakan yang dituangkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor atau DHE Sumber Daya Alam atau SDA dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025. Apa itu DHE SDA?

Manajemen Risiko Fraud dan Kepatuhan Pajak: Menjaga Integritas Keuangan
  • Rakhmindyarto
  • 19 Februari 2025
Manajemen Risiko Fraud dan Kepatuhan Pajak: Menjaga Integritas Keuangan

Artikel ini membahas pentingnya manajemen risiko fraud dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dengan fokus pada instrumen utama, praktik terbaik, dan tren terkini dalam menjaga integritas keuangan.

Ketika Pajak Bahan Bakar Menjadi Kunci: Meretas Ketergantungan BBM Bersubsidi
  • Siti Mutiah Rahmadanti
  • 09 Februari 2025
Ketika Pajak Bahan Bakar Menjadi Kunci: Meretas Ketergantungan BBM Bersubsidi

Ketergantungan Indonesia pada BBM bersubsidi kerap membebani APBN dan sering kali kurang tepat sasaran. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat menekan konsumsi BBM, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong transportasi ramah lingkungan.

Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Urgensi dan Gambaran Umum
  • Faisal Ismail
  • 03 Februari 2025
Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Urgensi dan Gambaran Umum

Pajak minimum global bertujuan untuk mencegah praktik perpindahan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau nol, sehingga memastikan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai dengan keuntungan yang mereka peroleh.

Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Sudut Pandang Penilaian
  • Primas Anggono
  • 30 Januari 2025
Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Sudut Pandang Penilaian

Pembangunan infrastruktur semakin masif dan menjadi prioritas utama Pemerintah. Guna mendukungnya, maka tahapan pengadaan lahan harus clean and clear agar tidak menghambat pembangunan dan penilaian menjadi salah satu tahapan penting di dalamnya.

Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat
  • Rona Susan Nurjanah
  • 27 Januari 2025
Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat

Artikel opini ini membahas tentang perkembangan kemandirian fiskal daerah yang nantinya diharapkan bagi setiap daerah mampu untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya tanpa bergantung pada TKD

Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat
  • Rona Susan Nurjanah
  • 27 Januari 2025
Kemandirian Fiskal: Antara Cita-Cita dan Realita Bergantung pada Transfer Pusat

Artikel opini ini membahas tentang perkembangan kemandirian fiskal daerah yang nantinya diharapkan bagi setiap daerah mampu untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya tanpa bergantung pada TKD

Menghindari Dikotomi ESG Dan GRC
  • Guindra Pramudi Nugraha
  • 16 Januari 2025
Menghindari Dikotomi ESG Dan GRC

Memahami framework ESG tidak menjadikan auditor berpaling dari GRC. Hal tersebut juga tidak lantas membuat internal auditor harus beralih dari ahli tata kelola menjadi ahli di bidang lingkungan dan sosial.

Artikel Terpopuler

  • Fitri Susanti
  • 09 Juli 2026
Pusat Finansial Internasional Indonesia: Ketika In...
  • Muhammad Dahlan
  • 09 Juli 2026
Transfer Pricing: di Persimpangan antara Seni, Fik...
  • Faisal Ismail
  • 20 Juli 2026
Membangun Profesionalisme Kuasa Wajib Pajak melalu...
  • Sigit Kurniawan
  • 28 Juli 2026
PP 20 Tahun 2026: Memahami Agregasi Omzet dalam PP...
  • Fatikha Faradina
  • 03 Juli 2026
Meruntuhkan Silo Data untuk Mengoptimalkan Coretax...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #Asta Cita'
  • #APBN
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 26 27 28 29 30 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu