Saat Informasi APBN bersaing dengan Konten Viral, Belajar dari Homeless Media untuk Komunikasi Fiskal

Setiap bulan, Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai berbagai informasi strategis kepada masyarakat. Mulai dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berbagai kebijakan fiskal dan keuangan negara, penerimaan negara, pengelolaan utang, hingga program-program pembangunan dan perlindungan sosial yang dibiayai negara. Namun, tantangan komunikasi fiskal saat ini berbeda dengan satu dekade lalu.

Jika sebelumnya, komunikasi kebijakan fiskal bersaing dengan informasi dari media arus utama, kini informasi tersebut bertarung dengan ribuan konten yang muncul setiap menit di berbagai platform digital. Penjelasan utuh tentang APBN harus berbagi ruang dengan video hiburan, konten viral, tren media sosial yang narasinya belum tentu akurat.

Hal ini sejalan dengan kondisi attention economy (Simon, 1971) bahwa kelimpahan informasi akan menciptakan kelangkaan perhatian. Semakin banjir suatu informasi, perhatian publik menjadi barang berharga yang sulit dijangkau. Dalam hal itu, tantangan komunikasi publik yakni memastikan agar informasi yang aktual meraih atensi masyarakat.

Munculnya Fenomena Homeless Media

Perubahan pola konsumsi informasi memunculkan homeless media. Secara sederhana konsep homeless media merujuk pada akun maupun kanal digital yang dikelola secara anonim dan beroperasi tanpa afiliasi kelembagaan (Apriliyanti, 2024). Namun, akun-akun ini mampu membangun audiens yang besar dan mempengaruhi percakapan publik. 

Keberhasilan akun homeless media di Instagram diukur dari kemampuan membangun keterikatan (engagement) minimal 2% yang substansial dan menciptakan pengaruh digital di luar struktur media tradisional. Keberadaan media ini membuktikan bahwa autentisitas emosional dan adaptasi algoritma dapat menggeser kredibilitas institusional dan pengaruhnya bertahan lama (Mahdi dan Sasmita, 2025).

Sementara pada platform Tiktok (Asrie dan Priatna, 2025), selain kemampuan membangun engagement yang kuat dan mendalam, keberhasilan homeless media ini juga ditunjukkan hal lain. Kedekatan dengan isu nyata sehari-hari, gaya bahasa yang sederhana, dan kemampuan riding the wave menjadi faktor penting membangun keterlibatan audiens.

Menariknya, keberhasilan tersebut tidak selalu ditentukan oleh tingginya jumlah followers tetapi kemampuan memahami bagaimana perhatian publik bekerja di ruang digital.

Tantangan Menyajikan Data Fiskal

Jika homeless media mengejar perhatian, maka Pemerintah mengejar kepercayaan publik. Bila homeless media bisa bergerak tanpa kewajiban akuntabilitas, sebaliknya pemerintah harus memastikan setiap informasi akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip komunikasi yang membuat pesan mereka mudah diterima publik menjadi relevan untuk dipelajari.

Pemahaman dan dukungan publik pada suatu kebijakan cenderung meningkat saat kebijakan dijelaskan melalui manfaat, konsekuensi, atau dampak yang dirasakan masyarakat. Mu, Li, dan Cui (2021), misalnya, menemukan bahwa narasi kebijakan yang sederhana dan berorientasi pada manfaat mampu meningkatkan pemahaman kebijakan dan dukungan publik terhadap kebijakan. 

Tantangan klasik dari komunikasi kebijakan fiskal yakni tingginya kompleksitas informasi. Istilah ekonomi yang sulit, diantaranya seperti defisit anggaran, tax ratio, keseimbangan primer, transfer ke daerah, hingga pembiayaan utang lebih sulit dipahami masyarakat umum dibandingkan para praktisi ekonom. 

Sebagai contoh, angka realisasi transfer ke daerah penting dari sisi pengelolaan fiskal. Namun bagi masyarakat, informasi itu lebih mudah dipahami sebagai manfaat uang negara bagi layanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga fasilitas publik yang mereka gunakan sehari-hari.

Dengan kata lain, tantangan yang dihadapi bukan sekadar penyajian data tetapi menerjemahkan data menjadi narasi bermakna.

Pertama, Memahami Audiens 

Karakteristik utama homeless media yakni membaca tren perbincangan publik. Media ini tidak memulai dari apa yang ingin mereka sampaikan, mereka memulai dari apa yang ramai diperbincangkan publik. 

Pendekatan ini bisa dipertimbangkan untuk diadaptasi bagi komunikasi fiskal.

Caranya? Tentukan sejak awal siapa target audiens yang dituju untuk menentukan narasi yang tepat. Pendekatan yang digunakan pada pesan mengenai pajak UMKM akan berbeda dengan pendekataan saat menginformasikan pengelolaan cukai. 

Tidak semua informasi APBN perlu dikemas dengan pendekatan yang sama. Pesan mengenai pajak UMKM, misalnya, membutuhkan sudut pandang yang berbeda dibandingkan pesan mengenai pembiayaan pendidikan atau pengelolaan cukai.

Pemahaman terhadap audiens menjadi titik awal dalam menentukan narasi yang tepat.

Kedua, Mengubah Data menjadi Cerita

Kekayaan data menjadi keunggulan yang dimiliki oleh komunikasi kebijakan fiskal. Namun di era fragmentasi media, data saja tidak cukup.

Coombs (2002) yang menguji Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menemukan bahwa publik cenderung merespons informasi dengan cara berbeda. Publik merespons informasi berdasarkan persepsi personal dan emosional mereka dibandingkan informasi yang berisi fakta dan data.

Bagi Kementerian Keuangan, data APBN dapat diterjemahkan menjadi cerita menyentuh tentang manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung.

Masyarakat mungkin tidak akan mengingat persentase pertumbuhan ekonomi atau jumlah penerimaan negara, tetapi mereka akan lebih paham bahwa penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai rumah sakit, sekolah rakyat, subsidi, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Ketiga, Menyesuaikan Pesan dengan Karakter Platform

Fenomena homeless media menunjukkan bahwa audiens tidak hanya butuh mendapatkan informasi, tetapi juga ingin berinteraksi, berdiskusi, bertanya, dan memberikan respon. 

Bagi komunikasi fiskal, ini berarti bahwa seberapa banyak publikasi belum tentu bisa membangun pesan yang menarik atensi publik untuk membangun dialog yang sehat. 

Bossetta (2019) telah menunjukkan bahwa platform media sosial bukan wadah netral yang statis. Setiap platform memiliki arsitektur digital yang berbeda. Cara kerja algoritma, fitur, dan pola konsumsi informasi memengaruhi bagaimana pesan diterima audiens.

Oleh karena itu, pendekatan ‘satu pesan untuk semua’ kini tidak lagi relevan. Meskipun substansi kebijakan fiskal dapat tetap sama, tetapi cara penyampaiannya perlu disesuaikan kembali dengan arsitektur digital atau karakter masing-masing kanal komunikasi.

Menjaga Relevansi dan Kredibilitas

Pelajaran terbesar homeless media saat ini bukan tentang bagaimana memperoleh perhatian publik, melainkan bagaimana atensi publik bekerja di ruang digital.

Namun bagi sebuah institusi Pemerintah, tujuan akhirnya bukan sebatas awareness. Tujuan utamanya tetap membangun pemahaman dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Untuk itulah komunikasi butuh menemukan keseimbangan antara relevansi dan kredibilitas. Terlalu fokus pada aspek teknis berisiko membuat pesan tidak dipahami. Sebaliknya, mengejar viralitas justru mengurangi akurasi dan kepercayaan.

Pada akhirnya, fenomena homeless media menunjukkan bahwa perhatian masyarakat masa kini dipengaruhi oleh kedekatan, relevansi, dan kemampuan memahami audiens. 

Bagi Kementerian Keuangan, penting memastikan bahwa setiap komunikasi kebijakan fiskal yang akurat hadir di ruang percakapan secara tepat dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Keberhasilan komunikasi fiskal tidak diukur pada banyaknya aliran informasi yang dipublikasikan. 

Keberhasilan ini ditentukan oleh sejauh mana masyarakat paham bahwa APBN bukan sebatas angka, melainkan instrumen yang melindungi mereka dalam setiap bagian kehidupan.