Dinamika ekonomi global beberapa tahun terakhir memberikan guncangan signifikan terhadap pendapatan negara. Berakhirnya era keemasan harga komoditas (commodity supercycle) menjadi alarm keras bagi arsitektur fiskal nasional. Ketergantungan tinggi pada jenis pajak berbasis laba perusahaan, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan, menunjukkan kerentanan nyata ketika berhadapan dengan guncangan eksternal. Data historis mencatat bahwa total penerimaan perpajakan sektor mineral dan batubara (minerba) yang sempat mencapai puncak Rp137,4 triliun pada 2023, berkontraksi hebat menjadi Rp71,4 triliun pada 2024, dan terus merosot hingga Rp43,3 triliun per November 2025. Penurunan drastis ini menjadi bukti empiris bahwa fluktuasi harga komoditas di pasar internasional dapat mendikte stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, arah tata kelola keuangan negara membutuhkan instrumen fiskal alternatif yang mampu mengamankan sumber pendapatan stabil tanpa terikat pada pasang surut siklus ekonomi. Di sinilah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan sektor Lainnya (PBB P5L), khususnya sektor Mineral atau Batubara (Minerba), berperan sebagai jangkar stabilitas. Berbeda dengan PPh Badan yang bergerak linier dengan laba korporasi, PBB P5L memiliki karakteristik unik. Kewajiban perpajakan ini melekat pada hak eksklusif penguasaan wilayah (permukaan dan tubuh bumi), terlepas dari apakah perusahaan meraup laba, mengalami penurunan produksi, atau belum memulai aktivitas komersial. Oleh karena itu, perluasan basis pajak (tax base expansion) melalui optimalisasi PBB Minerba menjadi strategi mutlak demi menjaga ketahanan fiskal nasional.
Namun, tata kelola administrasi perpajakan di lapangan masih menunjukkan celah struktural. Hasil penyandingan data spasial dari Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diekstraksi pada akhir Desember 2025 dengan basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyingkap fenomena mengejutkan. Dari 8.201 data spasial pertambangan di 38 provinsi, ditemukan jurang pemisah berupa 2.460 izin pertambangan aktif yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk tahun pajak 2026, tetapi belum terdaftar atau memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) di DJP. Ribuan perusahaan ini memang mengantongi izin konsesi yang sah secara hukum, tetapi kontribusi mereka masih tidak terlihat akibat belum terdaftar dalam sistem perpajakan nasional.
Munculnya celah administrasi ini pada dasarnya disebabkan oleh dua hal mendasar, yaitu kesalahpahaman pelaku usaha dalam menerjemahkan regulasi dan kendala koordinasi akibat silo data yang masih terjadi antarinstansi. Banyak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama pada tahap eksplorasi, keliru menganggap bahwa kewajiban PBB baru lahir saat produksi dimulai. Padahal, secara yuridis materiil berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1994 dan PMK Nomor 234/PMK.03/2022, wilayah izin pertambangan yang belum berproduksi diklasifikasikan sebagai "Area Belum Dimanfaatkan" yang tetap wajib didaftarkan dan dikenai PBB sejak izin berlaku.
Di sisi lain, ketiadaan interkoneksi sistem secara real-time antara aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) milik ESDM dengan sistem Coretax DJP membuat data perizinan baru kerap luput dari pengawasan. Tantangan nyata di lapangan kian berat akibat faktor geografis lantaran lokasi tambang yang terisolasi di pedalaman menciptakan hambatan fisik sekaligus menaikkan biaya verifikasi lapangan (high cost of collection). Situasi tersebut diperparah oleh keterbatasan jumlah Penilai Pajak yang tidak sebanding dengan masifnya luas wilayah konsesi pertambangan.
Jika celah atas 2.460 izin pertambangan ini dibiarkan, negara berpotensi kehilangan pendapatan masif. Berdasarkan kalkulasi valuasi ekonomi konservatif untuk tahun pajak 2026, potensi penerimaan PBB P5L Minerba yang hilang dari objek belum terdaftar tersebut mencapai Rp106,25 miIiar. Potensi ini mencakup PBB Tubuh Bumi sebesar Rp10,42 miIiar yang dihitung menggunakan pendekatan tarif statis Rp140/m² untuk area unreported production, serta PBB Onshore (permukaan bumi) sebesar Rp95,83 miIiar yang diperoleh melalui metode benchmarking nilai pasar tanah area belum dimanfaatkan dari Kalimantan Selatan yang disesuaikan dengan inflasi lokal serta indeksasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tiap provinsi.
Secara geografis, potensi ini terkonsentrasi di beberapa provinsi kaya sumber daya alam. Sulawesi Tengah menjadi wilayah dengan urgensi tertinggi, di mana terdapat 255 izin yang belum memiliki NOP, didominasi oleh 237 entitas yang sudah berada pada tahap Operasi Produksi. Ini mengindikasikan adanya aktivitas penambangan aktif yang secara ekonomi menguntungkan, namun luput dari kontribusi PBB. Sementara itu, Jawa Timur menempati posisi kedua dengan 233 izin, yang mayoritas justru berada pada tahap Eksplorasi (133 izin), menjadi contoh nyata atas meluasnya miskonsepsi pemajakan. Wilayah lumbung komoditas lainnya seperti Kalimantan Tengah (203 izin) dan Kalimantan Timur (194 izin) juga menyumbang angka kebocoran potensial yang signifikan.
Guna memulihkan hak negara dan membangun ketahanan fiskal, pemerintah harus menggeser paradigma ekstensifikasi dari pendekatan pasif menuju integrasi data strategis. Langkah mendesak pertama adalah formalisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP dan Ditjen Minerba ESDM untuk melakukan otomatisasi pertukaran data poligon geospasial wilayah pertambangan. Sinkronisasi peta spasial ini memungkinkan identifikasi objek pajak secara otomatis (geo-tagging), sehingga hambatan fisik verifikasi lapangan di daerah pelosok dapat dieliminasi secara digital melalui sistem pengawasan berbasis risiko (Compliance Risk Management).
Langkah kedua adalah mengintegrasikan instrumen kepatuhan perpajakan ke dalam siklus bisnis pertambangan melalui mekanisme tax clearance. Pemerintah dapat menjadikan pendaftaran NOP dan pelunasan PBB sebagai prasyarat mutlak dalam proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan, perpanjangan izin, maupun perubahan status perizinan. Dengan cara ini, kepatuhan sukarela (voluntary compliance) akan tercipta secara natural karena operasional usaha perusahaan terkunci sebelum kewajiban pajaknya dipenuhi.
Langkah penguatan basis data perpajakan ini tentu tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus diikuti oleh penataan kebijakan fiskal yang adil demi melindungi iklim investasi nasional. Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi (double taxation) antara PBB sektor P5L pusat dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) daerah di area penunjang seperti smelter. Langkah ini juga harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) demi mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan adil bagi pelaku usaha formal.
Perluasan basis pajak melalui pendaftaran NOP secara jabatan terhadap objek PBB Minerba bukan sekadar upaya mengejar target jangka pendek. Ini adalah langkah strategis, adil, dan terukur untuk memulihkan potensi penerimaan negara yang tersembunyi di balik ego sektoral institusi. Dengan basis data yang solid dan terintegrasi, Indonesia tidak hanya mampu mengamankan postur pendapatan negara pada tahun 2026, tetapi juga membangun benteng pertahanan fiskal yang kokoh dalam menghadapi dinamika ekonomi global di masa depan.