Opini Kemenkeu

# PBB

Dinar Fuza Laksana
28 September 2026

Kabel yang Hanya Lewat, Bolehkah Dipajaki?

Sebelum 2023, klasifikasi objek PBB menyebut ZEE dan landas kontinen sebagai wilayah objek pajak. Padahal di dua zona itu Indonesia hanya memegang hak berdaulat, bukan kedaulatan. Apakah dengan mengganti PMK 234/2022 isu hukumnya benar-benar selesai?

Penerimaan Negara

Dinar Fuza Laksana
02 September 2026

Keadilan Distributif di Balik Lubang Tambang dan Deret Sawit

PBB P5L bukan sekadar pos kecil dalam APBN. Ia adalah wujud paling harfiah dari keadilan distributif Aristoteles: siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari mengeksploitasi bumi, dialah yang paling besar berutang kompensasi kepada negara.

Penerimaan Negara

Bagus Dwi Septian
03 Juni 2026

Menjaga Ketahanan Fiskal dari Hulu Tambang: Strategi Perluasan Basis PBB Sektor Minerba di Tengah Vo...

PBB Minerba adalah jangkar stabilitas APBN. Integrasi data spasial ESDM-DJP menjadi kunci perluasan basis pajak untuk memulihkan potensi penerimaan Rp106,25 milar.

Penerimaan Negara

Veronica Uly Artha
23 Februari 2026

Integrasi Data IUP ESDM-DJP Jadi Kunci Optimalisasi PBB Minerba

Integrasi data IUP ESDM–DJP jadi kunci optimalisasi PBB Minerba bisa tutup celah 2.460 izin tanpa NOP dan pulihkan potensi PBB minerba Rp106 miliar (2026). Implementasi PKS harus dipercepat.