• Loading

  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
Masuk Kirim Artikel
  • Beranda
  • Indeks
  • Kategori
    • Penerimaan Negara
    • Pengeluaran Negara
    • Pembiayaan Negara
    • Kekayaan Negara
    • Penganggaran
    • Organisasi
    • Umum
  • Tanja
  • Kontak
  • Masuk
  • Tambah Artikel
  • Profil Pengguna
  • Admin
  • Keluar

Nico Rendy Kurniawan Putra

Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDLN Sebenarnya Bekerja?
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 21 September 2026
Bank Jadi Penjaga Gerbang Pajak: Bagaimana SPP-TDLN Sebenarnya Bekerja?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 baru saja berlaku, mengubah cara Indonesia memungut pajak atas transaksi digital dari luar negeri. Ini bukan pajak baru, melainkan cara baru memungutnya.

Dari Regulator ke Konsultan: Mengapa Integritas Memerlukan Jeda?
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 14 September 2026
Dari Regulator ke Konsultan: Mengapa Integritas Memerlukan Jeda?

Ketika PMK 55/2026 memperpanjang masa jeda bagi mantan pegawai Kemenkeu yang ingin menjadi konsultan pajak, ini bukan sekadar detail administratif — melainkan pengakuan bahwa sistem yang baik tidak boleh bergantung semata pada niat baik individu.

Pajak yang Salah Alamat: Kenapa DBH PPh 21 Semestinya Juga Mengikuti Orangnya, Bukan Hanya Kantornya
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 07 September 2026
Pajak yang Salah Alamat: Kenapa DBH PPh 21 Semestinya Juga Mengikuti Orangnya, Bukan Hanya Kantornya

Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi. Tapi dana bagi hasilnya sepenuhnya mengikuti alamat kantor, tanpa sedikit pun mempertimbangkan alamat rumah. Proporsi timpang ini layak ditinjau ulang.

Siapa Pemilik Omzet TBS? PR Tersembunyi di Balik Pajak Koperasi Sawit
Penerimaan Negara
  • Nico Rendy Kurniawan
  • 28 Agustus 2026
Siapa Pemilik Omzet TBS? PR Tersembunyi di Balik Pajak Koperasi Sawit

Sebuah opsi kebijakan yang layak dikaji: mengubah pemotongan PPh Pasal 22 atas penjualan TBS koperasi sawit menjadi bersifat final, demi kepastian hukum dan kesederhanaan administrasi.

Artikel Terpopuler

  • Ishak
  • 11 Agustus 2026
Strategi Pajak UMKM: Mengapa PT Perorangan Tetap L...
  • Irma Kesuma Dewi
  • 05 Agustus 2026
UU PFII: Karpet Merah Investor atau Peluang Ekonom...
  • Dara Haspramudilla
  • 28 Agustus 2026
Arsitektur RAPBN 2027: Tumbuh Lebih Tinggi, Sejaht...
  • Mochamad Faisal Syarifuddin
  • 26 Agustus 2026
Menghitung Ulang Ongkos Fiskal Karhutla
  • Mardianti
  • 07 September 2026
Memahami Pajak GloBE? Simak Ringkasannya di Sini!
  • TOMI HADI LESTIYONO
  • 21 September 2026
Pembagian Dividen Tanpa RUPS Tetap Kena Pajak? Ini...

tags

  • #'APBN
  • #'Perpajakan'
  • #Anggaran Pendidikan'
  • #coretax
  • #APBN
  • #Asta Cita'
  • #Dana Desa
  • #AI
  • #aceh
  • #Ekonomi Hijau
« 1 »
  • Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen Situs Kemenkeu