Opini Kemenkeu

Terbaru

Ah Farid Nurrohman
20 Mei 2022

Optimalisasi Peran Serta Bea Cukai Dalam KTT G-20 Untuk Kebangkitan Industri Kecil Menengah dan Pari...

Peran serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perhelatan KTT G20 terkait optimalisasi layanan kepabeanan dan cukai pada delegasi dan organisasi yang terlibat serta dukungan pengusaha produk industri kecil dan menengah di Bali.

Josua Tommy Parningotan
17 Mei 2022

Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja

Artikel ini membahas tentang bentuk dan pengangan pelecehan seksual di Lingkungan Kemenkeu

Desak Putu Sri
10 Mei 2022

Pajak Karbon, Wujud Komitmen Indonesia Menuju Green Economy

Transisi menuju green economy mulai diperhitungkan sebagai salah satu isu penting dunia. Komitmen Indonesia ditunjukkan melalui munculnya pajak karbon dalam UU HPP. Pajak karbon digadang-gadang menjadi langkah awal signifikan menuju green economy.

Mario Fernanda
27 April 2022

Geliat Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022

Pemulihan Ekonomi 2022

Mangappu Pasaribu
19 April 2022

Hasil Kerja Keras APBN pada Masa Pandemi Covid-19

Kondisi darurat akibat pandemi covid-19 memaksa pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kesehatan dan menopang perekonomian masyarakat. Melalui Perpu 1 Tahun 2020 -UU 2 Tahun 2020- pemerintah mengambil kebijakan countercyclical.

Muhammad Nur
30 Maret 2022

Digital Signature pada SAKTI, urgent-kah?

Saat ini, SAKTI masih mengadopsi beberapa proses manual di dalamnya, seperti pada proses pencetakan SPP dan SPM serta proses unggah SPM yang telah ditanda tangani dan distempel. Sebuah proses yang mungkin tidak efektif dan tidak efisien, bukan?

Muhammad Nur
21 Maret 2022

Ada Apa Dengan Pagu Minus?

Pagu minus telah menjadi fenomena akhir tahun yang masih saja terulang. Dengan menerapkan regulasi dan kebijakan yang lebih tegas, diharapkan semua pihak berpekentingan dapat memiliki awarness yang lebih baik pada penyelesaian pagu minus ini.

Irfan Sofi
12 Maret 2022

Mimpi Terbitnya Obligasi Daerah

Saya bermimpi 10 tahun ke depan ada Pemerintah daerah yang bisa menerbitkan Obligasi Daerah karena hampir dua dasawarsa sejak peraturan terkait penerbitan obligasi daerah dibuat belum ada yang berhasil.