Opini Kemenkeu

Terbaru

RINALDI
06 Maret 2026

Fiskal Syariah: Menjembatani Instrumen Modern dan Maqashid Islam

Hubungan antara perpajakan modern dan maqashid syariah sering dipersepsikan bertentangan. Pajak kerap dianggap “bersaing” dengan zakat, padahal dalam sejarah keuangan publik Islam negara juga mengenal berbagai instrumen penerimaan di luar zakat.

Umum

Arfindo Briyan Santoso
06 Maret 2026

Desain Informasi dan Aksesibilitas APBN

Bagi banyak orang, APBN masih terasa jauh. Angkanya besar, bahasanya teknis, dan tidak selalu mudah didekati. Transparansi memang tersedia, tetapi pemahaman tidak selalu datang dengan sendirinya.

Penerimaan Negara

Alfindo Wira Yudha
06 Maret 2026

Di Balik Polemik Pajak Toge Productions: Memahami Kapitalisasi Biaya Pengembangan Gim

Perdebatan pajak mencuat setelah Toge Productions mengkritik koreksi atas biaya gaji tim pengembang gim dalam pemeriksaan pajak. Sementara itu, DJP menyatakan koreksi tersebut sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku.

Penerimaan Negara

WAHYU DEWAJI
05 Maret 2026

Multi Peran Penyuluh Suatu Tantangan

Fungsi Edukasi dan Penerimaan dapat berjalan dengan selaras, seiring, apabila terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antar fungsi terkait sehingga tidak beririsan

Penerimaan Negara

Umum

Marudut Gerald Christian
05 Maret 2026

Alpa atau Sengaja? Menakar Ulang Itikad Baik di Era Coretax

Mens rea kini bertemu algoritma. Coretax menutup celah tafsir antara lalai dan sengaja lewat jejak digital sejak pelaporan

Umum

Faizal Wayan Umbara
05 Maret 2026

Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Keterbukaan informasi publik di era digital di lingkungan Kementerian Keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Umum

Yolanda Putri
04 Maret 2026

Menjaga LPDP sebagai Instrumen Investasi Bangsa

LPDP sebagai instrumen investasi pendidikan perlu menjaga prinsip meritokrasi, perluasan akses, serta tata kelola yang akuntabel agar mampu menyiapkan talenta unggul yang berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dalam jangka panjang

Pembiayaan Negara

Umum

Resha Aditya Pratama
02 Maret 2026

Dari Tebang Butuh ke Tunda Tebang: Jalan Fiskal Hijau Menjaga Ekologi dan Ekonomi

Perkembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan kini dituntut untuk berjalan beriringan. Salah satu wujud nyatanya adalah skema Tunda Tebang, sebuah kebijakan ekonomi untuk memastikan pohon tidak lagi harus ditebang.

Kekayaan Negara

Penerimaan Negara

Veronica Uly Artha
28 Februari 2026

PMK Nomor 1 Tahun 2026: Peluang Penerimaan Negara melalui Opsi Nilai Buku dalam Restrukturisasi BUMN

PMK 1/2026 memberi opsi nilai buku untuk pengalihan aset restrukturisasi (dengan persetujuan DJP). Fiskus menilai ini menyeimbangkan iklim usaha dan penerimaan: pajak terukur, basis pajak menguat.