Opini Kemenkeu

# PenerimaanNegara

Hendri Sopian
15 Oktober 2026

Satu Transaksi, Dua Perspektif: Menyempurnakan Integrasi Pengawasan Fiskal DJP-DJBC

Sinergi DJP-DJBC sudah berjalan dan terbukti hasilnya, tapi baru sebatas pertukaran data dan kegiatan bersama. Yang diusulkan: kerangka analisis risiko fiskal lintas batas yang menyatukan data, indikator risiko, tindak lanjut, dan evaluasi substantif

Penerimaan Negara

Umum

Dinar Fuza Laksana
28 September 2026

Kabel yang Hanya Lewat, Bolehkah Dipajaki?

Sebelum 2023, klasifikasi objek PBB menyebut ZEE dan landas kontinen sebagai wilayah objek pajak. Padahal di dua zona itu Indonesia hanya memegang hak berdaulat, bukan kedaulatan. Apakah dengan mengganti PMK 234/2022 isu hukumnya benar-benar selesai?

Penerimaan Negara

DINA KUSUMA SARI
22 September 2026

Melihat Kepatuhan Pajak dari Perspektif Perilaku

Kepatuhan pajak tidak semata-mata persoalan aturan dan penegakan hukum. Di balik keputusan untuk patuh terdapat faktor perilaku manusia yang dipengaruhi pengalaman, tingkat pemahaman, kemudahan administrasi, kepercayaan dan rasa keadilan.

Penerimaan Negara

Dinar Fuza Laksana
02 September 2026

Keadilan Distributif di Balik Lubang Tambang dan Deret Sawit

PBB P5L bukan sekadar pos kecil dalam APBN. Ia adalah wujud paling harfiah dari keadilan distributif Aristoteles: siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari mengeksploitasi bumi, dialah yang paling besar berutang kompensasi kepada negara.

Organisasi

Penerimaan Negara

Dinar Fuza Laksana
01 September 2026

Ketika Tambang dan Pabrik Berbagi Satu NPWP, Di Mana Batas Tax Holiday?

Sebuah perusahaan kendaraan listrik menambang nikelnya sendiri, mengolahnya sendiri, lalu memakainya di pabriknya sendiri. Pertanyaannya, apakah jalan keluarnya memisahkan badan hukumnya, atau cukup memagari penghasilannya?